Artikel Terbaru Lihat Semua →

UMKM Sangat Perlu Dukungan Akses Pembiayaan

By   3 minggu lalu

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus mendapat dukungan. Pasalnya, UMKM memberi kontribusi yang besar pada perekonomian nasional. Lantas, bagaimana cara mendorong kinerja UMKM?

Selengkapnya →

Dukung UKM, Wali Kota Risma Luncurkan Layanan Perizinan Terpadu

By   4 minggu lalu

Warga Kota Surabaya yang tergabung dalam program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda, kini mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan usaha.

Selengkapnya →

Kepala Daerah Diminta Contek Model Koperasi di Makasar

By   1 bulan lalu

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN Puspayoga mengajak bupati dan wali kota untuk bisa mengembangkan koperasi di daerahnya masing-masing.

Selengkapnya →

Pemkab Batang Dorong Pelaku UMKM agar Manfaatkan Teknologi

By   1 bulan lalu

Bupati Batang Wihaji meminta pihak pengelola jalan tol untuk memberikan tempat memamerkan produk lokal Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di rest area jalan tol Batang – Semarang.

Selengkapnya →

Ini Cara Ralali Dukung Perkembangan UKM di Jakarta

By   2 bulan lalu

Sebagai dukungan kepada industri usaha kecil dan menengah (UKM), Ralali.com menandatangani kerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Selengkapnya →

Pemerintah Siapkan 12,7 Juta Hektare Lahan Konsesi untuk Koperasi

By   2 bulan lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, pemerintah menyiapkan 12,7 juta hektare (ha) khusus untuk koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dan pondok pesantren.

Selengkapnya →

Kementerian Koperasi Akan Luncurkan Early Warning System UMKM

By   2 bulan lalu

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) akan meluncurkan aplikasi early warning system dalam menganalisis kondisi UMKM.

Selengkapnya →

    Akuntansi Lihat Semua →

    Pengukuran dalam Elemen Akuntansi

    By   2 tahun lalu

    Kriteria pengakuan dalam elemen akuntansi (aset/aktiva, utang/kewajiban, biaya-biaya, dan pendapatan) tergantung kepada nilai harga pokok item tersebut atau nilai lain yang dapat diukur secara andal atau reliable.

    Selengkapnya →

    Biaya-biaya di Luar Kendali Organisasi

    By   2 tahun lalu

    Jika praktik pelaporan keuangan dalam akuntansi keuangan tradisional masih diterapkan, maka kinerja sebuah organisasi/perusahaan sangat tergantung hanya kepada transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan.

    Selengkapnya →

    Praktik Pendiskontoan Liabilitas/Kewajiban

    By   2 tahun lalu

    Dapat dilihat pada kasus perusahaan-perusahaan yang memproduksi rokok, yang sudah jelas bahwa produk rokok mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi aspek eksternalitas ini diabaikan oleh perusahaan bersangkutan dalam laporan pertanggungjawabannya.

    Selengkapnya →

    Keterbatasan Akuntansi Keuangan Tradisional

    By   2 tahun lalu

    Sebelum pemberlakuan section 299 (1) (f) dari The Corporation Law, banyak perusahaan di Australia yang memilih untuk tidak mengungkap informasi mengenai denda akibat pelanggaran peraturan lingkungan.

    Selengkapnya →

    Regulasi Pelaporan Publik Kinerja Sosial dan Lingkungan

    By   2 tahun lalu

    Karena sifat pelaporannya yang suka rela tersebut, maka organisasi/perusahaan yang mengungkap informasi kinerja sosial dan lingkungan sering dituduh hanya melaporkan kinerja yang positif saja.

    Selengkapnya →

    Biaya atas Kerahasiaan

    By   2 tahun lalu

    Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pasar keuangan rahasia internasional sebenarnya tidak selalu dapat dikatakan sebagai pasar yang memiliki tingkat monopoli yang tinggi tetapi sebaliknya juga terdapat tingkat kompetisi.

    Selengkapnya →

    Penyedia Sumber Keuangan Rahasia

    By   2 tahun lalu

    Walaupun proses yang dilalui rumit dan penuh resiko namun masih banyak yang ingin tetap memanfaatkannya tanpa memperhatikan resiko yang dihadapi mengingat keuntungan yang akan diperoleh relatif terhadap biaya yang akan ditanggung lebih besar.

    Selengkapnya →

      Perpajakan Lihat Semua →

      Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

      By   11 bulan lalu

      Amnesti Pajak memanggil putra bangsa untuk mengembalikan harta yang banyak tersebar di berbagai negara untuk pulang ke Indonesia.

      Selengkapnya →

      Bukan Soal Mengampuni Pengemplang

      By   11 bulan lalu

      UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak.

      Selengkapnya →

      Menghadang Efek Samping Tax Amnesty

      By   12 bulan lalu

      Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.

      Selengkapnya →

      Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

      By   12 bulan lalu

      Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

      Selengkapnya →

      Indikasi Faktur Pajak Fiktif

      By   12 bulan lalu

      Untuk mengidentifikasi adanya dugaan penggunaan faktur pajak fiktif, dalam proses pemeriksaan SPT yang menyatakan kelebihan pembayaran yang akan direstitusi dan atau dikompensasikan, upaya pemeriksaan yang perlu dilakukan.

      Selengkapnya →

      Ruang Lingkup Pemeriksaan

      By   1 tahun lalu

      Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup atau cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

      Selengkapnya →

      Pemeriksaan untuk Penagihan Pajak

      By   1 tahun lalu

      Pemeriksaan untuk tujuan penagihan (delinquency audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita.

      Selengkapnya →

        Sistem Akuntansi dan Keuangan Lihat Semua →

        Pengamatan Mengenai Peranan LSM

        By   1 tahun lalu

        LSM paling tidak memiliki tiga alasan untuk menyatakan bahwa mereka tidak harus mewakili siapa pun: pertama, berperan sebagai sumber informasi dan keahlian; kedua, melayani masyarakat; dan ketiga, memperjuangkan suatu nilai tertentu.

        Selengkapnya →

        Tinjauan Umum Kepustakaan Tentang Akuntabilitas LSM dalam Hukum dan Internasional

        By   1 tahun lalu

        Ada banyak sekali kepustakaan mengenai akuntabilitas LSM, atau sebaliknya. Mereka yang menulis tentang akuntabilitas LSM termasuk pengacara, ilmuwan politik, ekonom.

        Selengkapnya →

        Tinjauan Mengenal Perdebatan Tentang Akuntabilitas LSM

        By   1 tahun lalu

        Dalam beberapa tahun terakhir ini, partisipasi kelompok-kelompok tidak resmi dalam berbagai pertemuan internasional telah menumbuhkan kepedulian yang terkait dengan akuntabilitas.

        Selengkapnya →

        LSM Telah Mengetahui Batas-batas Sistem Politik

        By   2 tahun lalu

        LSM telah mengetahui batas-batas sistem politik dengan memperjuangkan sejumlah hak-hak sipil, terutama dalam rezim-rezim otoritarian dan negara demokrasi yang baru berkembang.

        Selengkapnya →

        Mekanisme Pembuatan Nota Retur

        keuanganLSM

        By   3 tahun lalu

        Kasus seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan Nota Retur karena Tidak ada Barang kena pajak yang dikembalikan, tetapi harus dilakukan pembetulan Faktur Pajak dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti.

        Selengkapnya →

        Tips Mudah Menyusun Dokumen SOP

        keuanganLSM

        By   3 tahun lalu

        Dengan aplikasi SOP dalam suatu perusahaan, pada dasarnya merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan prosedur standar, sedemikian rupa sehingga lebih menjamin kualitas produk ataupun kualitas jasa pelayanan yang dihasilkan.

        Selengkapnya →

        Contoh & Tips Menyusun SOP

        keuanganLSM

        By   3 tahun lalu

        Pengaplikasian SOP benar-benar sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan guna lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional perusahaannya. Bagi perusahaan skala besar, umumnya sudah banyak yang mengaplikasikan SOP dalam operasional perusahaannya.

        Selengkapnya →

          Manajemen Keuangan Lihat Semua →

          Harapan Masyarakat Atas Lembaga Non-Profit

          By   12 bulan lalu

          Tuntutan masyarakat dapat terpenuhi ketika pengurus lembaga non-profit memiliki kemauan untuk transparan. Artinya, niatan untuk transparan kepada donatur, masyarakat, pemerintah dan siapa saja.

          Selengkapnya →

          Kondisi Keuangan Lembaga Non-profit

          By   1 tahun lalu

          Perkembangan lembaga non-profit di Indonesia secara umum sangat tertinggal dibandingkan dengan di negara-negara maju.

          Selengkapnya →

          Perbedaan dengan Lembaga Komersial

          By   1 tahun lalu

          Keuangan lembaga non-profit memiliki beberapa sifat unik. Untuk mudahnya, keunikan tadi akan dibandingkan dengan lembaga komersial yang mudah kita jumpai sehari-hari.

          Selengkapnya →

          Definisi Lembaga Non-Profit

          By   1 tahun lalu

          Pengertian lembaga non-profit yang akan dibahas lebih lanjut, sebagian mengacu pada definisi diatas. Singkatnya,lembaga non profit senantiasa dicirikan dengan satu atau lebih sumber dana.

          Selengkapnya →

          Pengelolaan Keuangan Lembaga Non-profit

          By   1 tahun lalu

          Buku ini mencoba untuk memberikan panduan praktis bagi para pengelola lembaga non-profit. Hal ini dirasa penting karena peran keuangan yang vital dalam operasional suatu lembaga.

          Selengkapnya →

          Penjelasan Lembaga Non-Profit/Organisasi Nirlaba

          By   1 tahun lalu

          Lembaga non-profit atau organisasi nirlaba merupakan salah satu bentuk organisasi yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat indonesi. Dalam dunia pendidikan, Taman Siswa dapat dijadikan contoh.

          Selengkapnya →

          Rasio Jaminan Hutang

          By   2 tahun lalu

          Rasio jaminan hutang memberikan petunjuk mengenai kemungkinan risiko suatu perusahaan. Rasio hutang terhadap kekayaan bersih merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi tingkat keamanan perusahaan.

          Selengkapnya →

            Audit Lihat Semua →

            Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Internal

            By   2 tahun lalu

            Berbagai keperluan pelaksanaan pemeriksaan lainnya, seperti jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, luas, periode yang akan diperiksa, dan perkiraan saat selesainya pemeriksaan, haruslah ditentukan.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Qualified Internal Auditor

            By   2 tahun lalu

            Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Qualified Internal Auditor (QIA) adalah para calon harus terlebih dahulu membaca dan bersedia untuk mematuhi kode etik QIA, di samping pendidikan yang dipersyaratkan.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia

            By   2 tahun lalu

            Para anggota PAII adalah mereka yang bertugas sebagai auditor internal dan atau mereka yang berkualifikasi Qualified Internal Audit (QIA) harus menyadari bahwa pertimbangan pribadi diperlukan dalam penerapan prinsip-prinsip ini.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Auditor Internal

            By   2 tahun lalu

            Kode etik profesional berkembang karena adanya hubungan khusus yang sangat erat antara para praktisi profesional dan kliennya, Prinsip bisnis, yang mengatakan bahwa tanggungjawab atas kualitas barang.

            Selengkapnya →

            Pernyataan Tanggungjawab Audit Internal

            By   2 tahun lalu

            Tujuan pernyataan ini adalah menyediakan bentuk ringkas pengertian umum dari sasaran dan tanggungjawab audit internal. Untuk tuntunan yang lebih khusus pembaca dapat melihat Standar Profesional Audit Internal.

            Selengkapnya →

            Kebijaksanaan dan Prosedur Audit Internal

            By   2 tahun lalu

            Bentuk dan isi kebijaksanaan serta prosedur tertulis harus sesuai dengan besar dan struktur bagian audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilaksanakan, tidak seluruh bagian audit internal.

            Selengkapnya →

            Manajemen bagian Audit Internal

            By   2 tahun lalu

            Pimpinan audit internal bertanggungjawab untuk memperoleh persetujuan dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal.

            Selengkapnya →

              Penggalangan Dana Lihat Semua →

              OMS Harus Merubah Paradigma Ketergantungan Pendanaan Donor

              By   2 tahun lalu

              Ketika perubahan mindset ini terjadi, maka penguatan kapasitas OMS sebagai pengelola investasi akan dapat dilakukan dengan beberapa cara.

              Selengkapnya →

              Hal-hal yang Dibutuhkan OMS-OMS

              keuanganLSM

              By   2 tahun lalu

              Adanya komitmen untuk mempertahankan keberadaan organisasi. OMS harus menyadari bahwa misi mereka bukan misi yang dapat membuahkan hasil secara cepat dan bahwa mereka tetap beroperasi dalam jangka waktu yang panjang.

              Selengkapnya →

              Ruang Kolaborasi Membaca Peluang Kerjasama dengan CSO

              keuanganLSM

              By   3 tahun lalu

              Fungsi CSR bagi perusahaan, sebagian perusahaan melihat manfaat CSR adalah untuk memperlancar operasi perusahaan (25,8%), selanjutnya untuk meningkatkan citra perusahaan (23,83%).

              Selengkapnya →

              Peraturan Tentang CSR (Bag 3/3)

              By   4 tahun lalu

              Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat.

              Selengkapnya →

              Peraturan Tentang CSR (Bag 2/3)

              KeuanganLSM

              By   4 tahun lalu

              Dalam Pasal 74 Ayat 1 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

              Selengkapnya →

              Pola Kecenderungan Memetakan Potensi CSR di Indonesia

              keuanganLSM

              By   4 tahun lalu

              Studi terhadap 59 laporan perusahaan BUMN, swasta nasional dan swasta asing yang mewakili sektor industri penting di Indonesia berdasarkan annual report (AR) dan sustainability report (SR).

              Selengkapnya →

              CSR dan CSO Menggambar Ulang Desain Keberlanjutan Masa Depan Indonesia

              keuanganLSM

              By   4 tahun lalu

              Saat ini Corporate Social Responbility (CSR) berkembang pesat seiring meningkatnya kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan wujud komitmen dunia.

              Selengkapnya →

                Standar dan Peraturan Lihat Semua →

                Legislasi dan Konstitusionalisasi

                By   3 minggu lalu

                Sejak tahun 1970-an di semua negara muncul kecenderungan menuangkan kebijakan lingkungan hidup dalam bentuk undang-undang yang dapat dipaksakan berlakunya secara imperatif.

                Selengkapnya →

                Konstitusi Politik, Ekonomi, dan Sosial

                By   1 bulan lalu

                Secara konvensional, konstitusi politik adalah konstitusi yang hanya mengatur peri kehidupan politik saja, sebagaimana yang menjadi ciri umum negara-negara liberal, seperti Amerika Serikat.

                Selengkapnya →

                Perekonomian Berdasarkan Konstitusi

                By   2 bulan lalu

                Suatu konstitusi disebut Konstitusi Ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara.

                Selengkapnya →

                Konstitusi Ekonomi dan Ekonomi Konstitusi

                By   2 bulan lalu

                Dalam perkembangan awalnya, konsep konstitusi ekonomi ini meliputi beragam elemen kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam rumusan Konstitusi Soviet – Rusia pada tahun 1918 dan Konstitusi Weimar tahun 1919.

                Selengkapnya →

                Sesudah MK Terbentuk

                By   2 bulan lalu

                Pada hakikatnya, Mk itu berperan sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia, sebagai wasit arbiter dalam sengketa lembaga negara, dan sebagai penafsir akhir atas ketentuan undang-undang dasar.

                Selengkapnya →

                Sebelum dan Sesudah Mahkamah Konstitusi Terbentuk

                By   3 bulan lalu

                Sebelum MK terbentuk, mekanisme untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas suatu undang-undang belum tersedia. Karena itu, dikenal luas adanya doktrin de wet is onschenbaar.

                Selengkapnya →

                “Judicial Review” dan Kontrol Norma Hukum

                By   4 bulan lalu

                Judicial review itu tidak lain merupakan upaya untuk melakukan review, penilaian kembali, peninjauan kembali, atau pengujian kembali atas norma hukum yang tertuang.

                Selengkapnya →

                  Issu Transparansi dan Akuntabilitas Lihat Semua →

                  Menyoroti Gerakan Akuntabilitas LSM

                  By   1 tahun lalu

                  Gary Johns (2000) menyoroti sejumlah asumsi yang mendasari gerakan akuntabilitas LSM. Johns berpendapat bahwa ketika LSM menempatkan dirinya sebagai sebuah bentuk baru demokrasi.

                  Selengkapnya →

                  Partisipasi Publik Modal Sosial Pemerintah

                  By   1 tahun lalu

                  Partisipasi publik modal sosial pemerintah pada konkrit dari desentralisai yang tidak dapat diperdebatkan adalah lahirnya para pemimpin daerah yang telah terbukti dapat membangun daerahnya sendiri.

                  Selengkapnya →

                  Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

                  By   1 tahun lalu

                  Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi 1998 membawa konsekuensi perubahan yang fundamental terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah.

                  Selengkapnya →

                  Menegakkan Akuntabilitas Bermuatan Politik

                  By   2 tahun lalu

                  Menegakkan akuntabilitas senantiasa bermuatan politik Global Accountability Project (GAP) OWT telah mengobarkan perdebatan di kalangan organisasi global, yang bermanfaat karena membantu mengembangkan kerangka kerja akuntabilitas yang bermakna.

                  Selengkapnya →

                  Inovasi Memperpanjang Garis Depan Akuntabilitas

                  By   2 tahun lalu

                  Inovatif yang sudah maju dalam hal substansi, proses, bentuk dan kadangkala kelembagaannya. Dalam setiap LSM-LSM yang bersangkutan sudah memenuhi tugas mereka untuk memprioritaskan dan mengembangkan berbagai inovasi.

                  Selengkapnya →

                  Keuntungan Menerapkan Akuntabilitas

                  By   2 tahun lalu

                  Pandangan masyarakat yang lebih kritis terhadap organisasi apa saja di Indonesia juga telah meningkatkan perhatian terhadap akuntabilitas LSM di negeri ini.

                  Selengkapnya →

                  Pendekatan Tradisional Akuntabilitas Legal

                  By   2 tahun lalu

                  Ketika tanggungjawab yang sedang dilaksanakan menjadi kacau atau lepas kendali, maka respon intuitif dari mereka yang sedang berkuasa adalah menuntut adanya regulasi.

                  Selengkapnya →

                    Umum Lihat Semua →

                    Azaz Pengelolaan Keuangan Desa

                    By   4 minggu lalu

                    Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

                    Selengkapnya →

                    Laporan Keuangan Desa

                    By   1 bulan lalu

                    Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

                    Selengkapnya →

                    Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan Desa

                    By   2 bulan lalu

                    Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

                    Selengkapnya →

                    Penatausahaan Keuangan Desa

                    By   3 bulan lalu

                    Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

                    Selengkapnya →

                    Pelaksanaan Anggaran Desa

                    By   3 bulan lalu

                    Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

                    Selengkapnya →

                    Perencanaan Pembangunan Desa

                    By   4 bulan lalu

                    Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

                    Selengkapnya →

                    Akuntansi Desa, Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

                    By   4 bulan lalu

                    Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

                    Selengkapnya →