Artikel Terbaru Lihat Semua →

Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

By   20 jam ago

Amerika Serikat, sebagai negara yang menganut paham pasar bebas dengan tradisi hukum common law-misalnya, selama beberapa dasawarsa terakhir dikenal sangat produktif membuat undang-undang.

Selengkapnya →

Tujuan UU Desa Disahkan

By   1 minggu ago

Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa di Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.

Selengkapnya →

Hal-Hal yang dapat Diwujudkan dalam Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014

By   2 minggu ago

Menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Selengkapnya →

Pengertian Undang-Undang Desa dan Keistimewaanya

By   3 minggu ago

Keadilan sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepatutan (equity) serta kewajaran (propotionality). Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan keteraturan, yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman.

Selengkapnya →

Desa dan Pemerintahan Desa

By   4 minggu ago

Menurut Permen no 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Selengkapnya →

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

By   1 bulan ago

Kesejahteraan umum tidak mungkin tercapai kecuali dengan meningkatkan kecerdasan gidup bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak akan berhasil juga tidak diimbangi dan didukung oleh meningkatnya kesejahteraan umum.

Selengkapnya →

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

By   5 bulan ago

Amnesti Pajak memanggil putra bangsa untuk mengembalikan harta yang banyak tersebar di berbagai negara untuk pulang ke Indonesia.

Selengkapnya →

    Akuntansi Lihat Semua →

    Pengukuran dalam Elemen Akuntansi

    By   1 tahun ago

    Sudah ada banyak penelitian untuk mengkalkulasi apa yang disebut dengan PDB hijau (Green Gross Domestic Product), yang mencoba menghitung berbagai dampak lingkungan ke dalam satuan moneter untuk dikurangkan terhadap PDB tradisional.

    Selengkapnya →

    Biaya-biaya di Luar Kendali Organisasi

    By   1 tahun ago

    Jika praktik pelaporan keuangan dalam akuntansi keuangan tradisional masih diterapkan, maka kinerja sebuah organisasi/perusahaan sangat tergantung hanya kepada transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan.

    Selengkapnya →

    Praktik Pendiskontoan Liabilitas/Kewajiban

    By   1 tahun ago

    Dapat dilihat pada kasus perusahaan-perusahaan yang memproduksi rokok, yang sudah jelas bahwa produk rokok mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi aspek eksternalitas ini diabaikan oleh perusahaan bersangkutan dalam laporan pertanggungjawabannya.

    Selengkapnya →

    Keterbatasan Akuntansi Keuangan Tradisional

    By   1 tahun ago

    Sebelum pemberlakuan section 299 (1) (f) dari The Corporation Law, banyak perusahaan di Australia yang memilih untuk tidak mengungkap informasi mengenai denda akibat pelanggaran peraturan lingkungan.

    Selengkapnya →

    Regulasi Pelaporan Publik Kinerja Sosial dan Lingkungan

    By   1 tahun ago

    Karena sifat pelaporannya yang suka rela tersebut, maka organisasi/perusahaan yang mengungkap informasi kinerja sosial dan lingkungan sering dituduh hanya melaporkan kinerja yang positif saja.

    Selengkapnya →

    Biaya atas Kerahasiaan

    By   1 tahun ago

    Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pasar keuangan rahasia internasional sebenarnya tidak selalu dapat dikatakan sebagai pasar yang memiliki tingkat monopoli yang tinggi tetapi sebaliknya juga terdapat tingkat kompetisi.

    Selengkapnya →

    Penyedia Sumber Keuangan Rahasia

    By   1 tahun ago

    Walaupun proses yang dilalui rumit dan penuh resiko namun masih banyak yang ingin tetap memanfaatkannya tanpa memperhatikan resiko yang dihadapi mengingat keuntungan yang akan diperoleh relatif terhadap biaya yang akan ditanggung lebih besar.

    Selengkapnya →

      Perpajakan Lihat Semua →

      Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

      By   5 bulan ago

      Amnesti Pajak memanggil putra bangsa untuk mengembalikan harta yang banyak tersebar di berbagai negara untuk pulang ke Indonesia.

      Selengkapnya →

      Bukan Soal Mengampuni Pengemplang

      By   5 bulan ago

      UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak.

      Selengkapnya →

      Menghadang Efek Samping Tax Amnesty

      By   6 bulan ago

      Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.

      Selengkapnya →

      Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

      By   6 bulan ago

      Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

      Selengkapnya →

      Indikasi Faktur Pajak Fiktif

      By   6 bulan ago

      Untuk mengidentifikasi adanya dugaan penggunaan faktur pajak fiktif, dalam proses pemeriksaan SPT yang menyatakan kelebihan pembayaran yang akan direstitusi dan atau dikompensasikan, upaya pemeriksaan yang perlu dilakukan.

      Selengkapnya →

      Ruang Lingkup Pemeriksaan

      By   7 bulan ago

      Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup atau cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

      Selengkapnya →

      Pemeriksaan untuk Penagihan Pajak

      By   8 bulan ago

      Pemeriksaan untuk tujuan penagihan (delinquency audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita.

      Selengkapnya →

        Sistem Akuntansi dan Keuangan Lihat Semua →

        Pengamatan Mengenai Peranan LSM

        By   6 bulan ago

        Pengamatan Anderson mengenai peranan LSM ini terasa cukup mendasar dan berimbang, namun dibandingkan dengan pandangan akademis yang lebih mutakhir Anderson tampaknya sudah kehilangan keberimbangan itu (Anderson, 2001).

        Selengkapnya →

        Tinjauan Umum Kepustakaan Tentang Akuntabilitas LSM dalam Hukum dan Internasional

        By   7 bulan ago

        Ada banyak sekali kepustakaan mengenai akuntabilitas LSM, atau sebaliknya. Mereka yang menulis tentang akuntabilitas LSM termasuk pengacara, ilmuwan politik, ekonom.

        Selengkapnya →

        Tinjauan Mengenal Perdebatan Tentang Akuntabilitas LSM

        By   9 bulan ago

        Dalam beberapa tahun terakhir ini, partisipasi kelompok-kelompok tidak resmi dalam berbagai pertemuan internasional telah menumbuhkan kepedulian yang terkait dengan akuntabilitas.

        Selengkapnya →

        LSM Telah Mengetahui Batas-batas Sistem Politik

        By   1 tahun ago

        LSM telah mengetahui batas-batas sistem politik dengan memperjuangkan sejumlah hak-hak sipil, terutama dalam rezim-rezim otoritarian dan negara demokrasi yang baru berkembang.

        Selengkapnya →

        Mekanisme Pembuatan Nota Retur

        keuanganLSM

        By   2 tahun ago

        Kasus seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan Nota Retur karena Tidak ada Barang kena pajak yang dikembalikan, tetapi harus dilakukan pembetulan Faktur Pajak dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti.

        Selengkapnya →

        Tips Mudah Menyusun Dokumen SOP

        keuanganLSM

        By   2 tahun ago

        Dengan aplikasi SOP dalam suatu perusahaan, pada dasarnya merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan prosedur standar, sedemikian rupa sehingga lebih menjamin kualitas produk ataupun kualitas jasa pelayanan yang dihasilkan.

        Selengkapnya →

        Contoh & Tips Menyusun SOP

        keuanganLSM

        By   2 tahun ago

        Pengaplikasian SOP benar-benar sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan guna lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional perusahaannya. Bagi perusahaan skala besar, umumnya sudah banyak yang mengaplikasikan SOP dalam operasional perusahaannya.

        Selengkapnya →

          Manajemen Keuangan Lihat Semua →

          Harapan Masyarakat Atas Lembaga Non-Profit

          By   6 bulan ago

          Seiring dengan maraknya pendirian lembaga non-profit terutama sejak era Reformasi, proses seleksi alam berlangsung.

          Selengkapnya →

          Kondisi Keuangan Lembaga Non-profit

          By   7 bulan ago

          Perkembangan lembaga non-profit di Indonesia secara umum sangat tertinggal dibandingkan dengan di negara-negara maju.

          Selengkapnya →

          Perbedaan dengan Lembaga Komersial

          By   7 bulan ago

          Keuangan lembaga non-profit memiliki beberapa sifat unik. Untuk mudahnya, keunikan tadi akan dibandingkan dengan lembaga komersial yang mudah kita jumpai sehari-hari.

          Selengkapnya →

          Definisi Lembaga Non-Profit

          By   8 bulan ago

          Pengertian lembaga non-profit yang akan dibahas lebih lanjut, sebagian mengacu pada definisi diatas. Singkatnya,lembaga non profit senantiasa dicirikan dengan satu atau lebih sumber dana.

          Selengkapnya →

          Pengelolaan Keuangan Lembaga Non-profit

          By   8 bulan ago

          Buku ini mencoba untuk memberikan panduan praktis bagi para pengelola lembaga non-profit. Hal ini dirasa penting karena peran keuangan yang vital dalam operasional suatu lembaga.

          Selengkapnya →

          Penjelasan Lembaga Non-Profit/Organisasi Nirlaba

          By   9 bulan ago

          Lembaga non-profit atau organisasi nirlaba merupakan salah satu bentuk organisasi yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat indonesi. Dalam dunia pendidikan, Taman Siswa dapat dijadikan contoh.

          Selengkapnya →

          Rasio Jaminan Hutang

          By   2 tahun ago

          Rasio jaminan hutang memberikan petunjuk mengenai kemungkinan risiko suatu perusahaan. Rasio hutang terhadap kekayaan bersih merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi tingkat keamanan perusahaan.

          Selengkapnya →

            Audit Lihat Semua →

            Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Internal

            By   1 tahun ago

            Berbagai keperluan pelaksanaan pemeriksaan lainnya, seperti jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, luas, periode yang akan diperiksa, dan perkiraan saat selesainya pemeriksaan, haruslah ditentukan.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Qualified Internal Auditor

            By   1 tahun ago

            Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Qualified Internal Auditor (QIA) adalah para calon harus terlebih dahulu membaca dan bersedia untuk mematuhi kode etik QIA, di samping pendidikan yang dipersyaratkan.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia

            By   1 tahun ago

            Para anggota PAII adalah mereka yang bertugas sebagai auditor internal dan atau mereka yang berkualifikasi Qualified Internal Audit (QIA) harus menyadari bahwa pertimbangan pribadi diperlukan dalam penerapan prinsip-prinsip ini.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Auditor Internal

            By   1 tahun ago

            Kode etik profesional berkembang karena adanya hubungan khusus yang sangat erat antara para praktisi profesional dan kliennya, Prinsip bisnis, yang mengatakan bahwa tanggungjawab atas kualitas barang.

            Selengkapnya →

            Pernyataan Tanggungjawab Audit Internal

            By   1 tahun ago

            Tujuan pernyataan ini adalah menyediakan bentuk ringkas pengertian umum dari sasaran dan tanggungjawab audit internal. Untuk tuntunan yang lebih khusus pembaca dapat melihat Standar Profesional Audit Internal.

            Selengkapnya →

            Kebijaksanaan dan Prosedur Audit Internal

            By   1 tahun ago

            Bentuk dan isi kebijaksanaan serta prosedur tertulis harus sesuai dengan besar dan struktur bagian audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilaksanakan, tidak seluruh bagian audit internal.

            Selengkapnya →

            Manajemen bagian Audit Internal

            By   1 tahun ago

            Pimpinan audit internal bertanggungjawab untuk memperoleh persetujuan dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal.

            Selengkapnya →

              Penggalangan Dana Lihat Semua →

              OMS Merubah Paradigma Donor

              By   1 tahun ago

              Ketika perubahan mindset ini terjadi, maka penguatan kapasitas OMS sebagai pengelola investasi akan dapat dilakukan dengan cara yang sangat berbeda dibanding sebelumnya saat OMS hanya berposisi sebagai penjual layanan.

              Selengkapnya →

              Hal-hal yang Dibutuhkan OMS-OMS

              keuanganLSM

              By   2 tahun ago

              Adanya komitmen untuk mempertahankan keberadaan organisasi. OMS harus menyadari bahwa misi mereka bukan misi yang dapat membuahkan hasil secara cepat dan bahwa mereka tetap beroperasi dalam jangka waktu yang panjang.

              Selengkapnya →

              Ruang Kolaborasi Membaca Peluang Kerjasama dengan CSO

              keuanganLSM

              By   2 tahun ago

              Fungsi CSR bagi perusahaan, sebagian perusahaan melihat manfaat CSR adalah untuk memperlancar operasi perusahaan (25,8%), selanjutnya untuk meningkatkan citra perusahaan (23,83%).

              Selengkapnya →

              Peraturan Tentang CSR (Bag 3/3)

              By   3 tahun ago

              Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat.

              Selengkapnya →

              Peraturan Tentang CSR (Bag 2/3)

              KeuanganLSM

              By   3 tahun ago

              Dalam Pasal 74 Ayat 1 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

              Selengkapnya →

              Pola Kecenderungan Memetakan Potensi CSR di Indonesia

              keuanganLSM

              By   3 tahun ago

              Studi terhadap 59 laporan perusahaan BUMN, swasta nasional dan swasta asing yang mewakili sektor industri penting di Indonesia berdasarkan annual report (AR) dan sustainability report (SR).

              Selengkapnya →

              CSR dan CSO Menggambar Ulang Desain Keberlanjutan Masa Depan Indonesia

              keuanganLSM

              By   3 tahun ago

              Saat ini Corporate Social Responbility (CSR) berkembang pesat seiring meningkatnya kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan wujud komitmen dunia.

              Selengkapnya →

                Standar dan Peraturan Lihat Semua →

                Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

                By   20 jam ago

                Amerika Serikat, sebagai negara yang menganut paham pasar bebas dengan tradisi hukum common law-misalnya, selama beberapa dasawarsa terakhir dikenal sangat produktif membuat undang-undang.

                Selengkapnya →

                Tujuan dan Hakikat Konstitusi

                Tujuan dan Hakikat Konstitusi

                By   1 bulan ago

                Kesejahteraan umum tidak mungkin tercapai kecuali dengan meningkatkan kecerdasan gidup bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak akan berhasil juga tidak diimbangi dan didukung oleh meningkatnya kesejahteraan umum.

                Selengkapnya →

                Reformasi Kelembagaan melalui Pembentukan Komisi-komisi Pengawasan

                By   2 tahun ago

                Proses pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mulai dilakukan pada awal 2005 tersebut sebenarnya telah mengalami keterlambatan selama 3 tahun.

                Selengkapnya →

                Berbagai Aturan Hukum Penyelenggaraan Pilkada

                By   2 tahun ago

                KPUD tidak bisa berbuat banyak dengan data pemilih yang disodorkan Dispenduk sehingga banyak kejadian di daerah, data pemilih yang diajukan Dispenduk tidak lagi up to date.

                Selengkapnya →

                Undang-Undang tentang Akuntan Publik: Perizinan Akuntan Publik

                By   2 tahun ago

                Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.

                Selengkapnya →

                Undang-undang tentang Akuntan Publik: Bidang Jasa

                keuanganLSM

                By   2 tahun ago

                Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi: jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan jasa asurans lainnya.

                Selengkapnya →

                Undang-Undang tentang Akuntan Publik: Ketentuan Umum

                keuanganLSM

                By   2 tahun ago

                Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

                Selengkapnya →

                  Issu Transparansi dan Akuntabilitas Lihat Semua →

                  Menyoroti Gerakan Akuntabilitas LSM

                  By   6 bulan ago

                  Gary Johns (2000) menyoroti sejumlah asumsi yang mendasari gerakan akuntabilitas LSM. Johns berpendapat bahwa ketika LSM menempatkan dirinya sebagai sebuah bentuk baru demokrasi.

                  Selengkapnya →

                  Partisipasi Publik Modal Sosial Pemerintah

                  By   8 bulan ago

                  Partisipasi publik modal sosial pemerintah pada konkrit dari desentralisai yang tidak dapat diperdebatkan adalah lahirnya para pemimpin daerah yang telah terbukti dapat membangun daerahnya sendiri.

                  Selengkapnya →

                  Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

                  By   9 bulan ago

                  Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi 1998 membawa konsekuensi perubahan yang fundamental terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah.

                  Selengkapnya →

                  Menegakkan Akuntabilitas Bermuatan Politik

                  By   1 tahun ago

                  Menegakkan akuntabilitas senantiasa bermuatan politik Global Accountability Project (GAP) OWT telah mengobarkan perdebatan di kalangan organisasi global, yang bermanfaat karena membantu mengembangkan kerangka kerja akuntabilitas yang bermakna.

                  Selengkapnya →

                  Inovasi Memperpanjang Garis Depan Akuntabilitas

                  By   1 tahun ago

                  Inovatif yang sudah maju dalam hal substansi, proses, bentuk dan kadangkala kelembagaannya. Dalam setiap LSM-LSM yang bersangkutan sudah memenuhi tugas mereka untuk memprioritaskan dan mengembangkan berbagai inovasi.

                  Selengkapnya →

                  Keuntungan Menerapkan Akuntabilitas

                  By   1 tahun ago

                  Pandangan masyarakat yang lebih kritis terhadap organisasi apa saja di Indonesia juga telah meningkatkan perhatian terhadap akuntabilitas LSM di negeri ini.

                  Selengkapnya →

                  Pendekatan Tradisional Akuntabilitas Legal

                  By   1 tahun ago

                  Ketika tanggungjawab yang sedang dilaksanakan menjadi kacau atau lepas kendali, maka respon intuitif dari mereka yang sedang berkuasa adalah menuntut adanya regulasi.

                  Selengkapnya →

                    Umum Lihat Semua →

                    Tujuan UU Desa Disahkan

                    By   1 minggu ago

                    Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa di Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.

                    Selengkapnya →

                    Hal-Hal yang dapat Diwujudkan dalam Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014

                    By   2 minggu ago

                    Menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

                    Selengkapnya →

                    Pengertian Undang-Undang Desa dan Keistimewaanya

                    By   3 minggu ago

                    Keadilan sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepatutan (equity) serta kewajaran (propotionality). Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan keteraturan, yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman.

                    Selengkapnya →

                    Desa dan Pemerintahan Desa

                    By   4 minggu ago

                    Menurut Permen no 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

                    Selengkapnya →

                    Aktivitas Hidup Koperasi

                    By   8 bulan ago

                    Kenyataan membuktikan bahwa kehidupan tidak bebas dari tantangan atau ancaman atau persaingan, semuanya itu merupakan sesuatu hal yang biasa, wajar dan alamiah, tetapi akan menjadi ancaman ketika tidak bisa mengelola dengan baik.

                    Selengkapnya →

                    Koperasi Sebagai Lembaga atau Organisasi

                    By   9 bulan ago

                    Koperasi sebagai lembaga atau organisasi yang hidup harus menentukan cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai. Cita-cita atau tujaun akhir ini disebut Visi. Kazuo Wada menyebut visi sebagai.

                    Selengkapnya →

                    Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa, Part 8

                    By   11 bulan ago

                    Kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat Desa merupakan pilar pertama dan dapat dicapai melalui upaya pengorganisasian kelompok usaha/produksi masyarakat.

                    Selengkapnya →