Artikel Terbaru Lihat Semua →

Tak Cuma Marketplace, ShopBack juga Rangkul UKM Indonesia

By   5 hari lalu

Mengusung konsep berbeda dengan e-Commerce lainnya, startup asal Singapura ini akan memberikan cashback bagi pengguna yang berbelanja di toko-toko online atau merchant.

Selengkapnya →

Dewan: KUR Belum Banyak Dirasakan UMKM

By   2 minggu lalu

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di semua daerah. Padahal, KUR sudah digulirkan. Sosialisasi masih dinilai kurang.

Selengkapnya →

Telkom Konsisten Bina UKM Go Digital

By   3 minggu lalu

Community Development Direktorat Human Capital Management PT Telkom konsisten membina sekaligus menyalurkan dana pembinaan hingga ratusan miliar kepada puluhan ribu usaha kecil menengah (UKM) binaannya.

Selengkapnya →

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

By   2 bulan lalu

Kementerian Keuangan RI meminta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tidak sekadar mengharap perolehan Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus (DAU-DAK) dari APBN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selengkapnya →

Konstitusi dan Haluan Negara

By   4 bulan lalu

Dengan demikian istilah ini dapat dikaitkan dengan pengertian politik dalam arti luas, seperti yang tercermin dalam istilah politik ekonomi, politik kebudayaan, atau pun politik hukum.

Selengkapnya →

Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

By   4 bulan lalu

Amerika Serikat, sebagai negara yang menganut paham pasar bebas dengan tradisi hukum common law-misalnya, selama beberapa dasawarsa terakhir dikenal sangat produktif membuat undang-undang.

Selengkapnya →

Hal-Hal yang dapat Diwujudkan dalam Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014

By   4 bulan lalu

Menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Selengkapnya →

    Akuntansi Lihat Semua →

    Pengukuran dalam Elemen Akuntansi

    By   2 tahun lalu

    Kriteria pengakuan dalam elemen akuntansi (aset/aktiva, utang/kewajiban, biaya-biaya, dan pendapatan) tergantung kepada nilai harga pokok item tersebut atau nilai lain yang dapat diukur secara andal atau reliable.

    Selengkapnya →

    Biaya-biaya di Luar Kendali Organisasi

    By   2 tahun lalu

    Jika praktik pelaporan keuangan dalam akuntansi keuangan tradisional masih diterapkan, maka kinerja sebuah organisasi/perusahaan sangat tergantung hanya kepada transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan.

    Selengkapnya →

    Praktik Pendiskontoan Liabilitas/Kewajiban

    By   2 tahun lalu

    Dapat dilihat pada kasus perusahaan-perusahaan yang memproduksi rokok, yang sudah jelas bahwa produk rokok mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi aspek eksternalitas ini diabaikan oleh perusahaan bersangkutan dalam laporan pertanggungjawabannya.

    Selengkapnya →

    Keterbatasan Akuntansi Keuangan Tradisional

    By   2 tahun lalu

    Sebelum pemberlakuan section 299 (1) (f) dari The Corporation Law, banyak perusahaan di Australia yang memilih untuk tidak mengungkap informasi mengenai denda akibat pelanggaran peraturan lingkungan.

    Selengkapnya →

    Regulasi Pelaporan Publik Kinerja Sosial dan Lingkungan

    By   2 tahun lalu

    Karena sifat pelaporannya yang suka rela tersebut, maka organisasi/perusahaan yang mengungkap informasi kinerja sosial dan lingkungan sering dituduh hanya melaporkan kinerja yang positif saja.

    Selengkapnya →

    Biaya atas Kerahasiaan

    By   2 tahun lalu

    Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pasar keuangan rahasia internasional sebenarnya tidak selalu dapat dikatakan sebagai pasar yang memiliki tingkat monopoli yang tinggi tetapi sebaliknya juga terdapat tingkat kompetisi.

    Selengkapnya →

    Penyedia Sumber Keuangan Rahasia

    By   2 tahun lalu

    Walaupun proses yang dilalui rumit dan penuh resiko namun masih banyak yang ingin tetap memanfaatkannya tanpa memperhatikan resiko yang dihadapi mengingat keuntungan yang akan diperoleh relatif terhadap biaya yang akan ditanggung lebih besar.

    Selengkapnya →

      Perpajakan Lihat Semua →

      Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

      By   9 bulan lalu

      Amnesti Pajak memanggil putra bangsa untuk mengembalikan harta yang banyak tersebar di berbagai negara untuk pulang ke Indonesia.

      Selengkapnya →

      Bukan Soal Mengampuni Pengemplang

      By   9 bulan lalu

      UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak.

      Selengkapnya →

      Menghadang Efek Samping Tax Amnesty

      By   10 bulan lalu

      Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.

      Selengkapnya →

      Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

      By   10 bulan lalu

      Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

      Selengkapnya →

      Indikasi Faktur Pajak Fiktif

      By   10 bulan lalu

      Untuk mengidentifikasi adanya dugaan penggunaan faktur pajak fiktif, dalam proses pemeriksaan SPT yang menyatakan kelebihan pembayaran yang akan direstitusi dan atau dikompensasikan, upaya pemeriksaan yang perlu dilakukan.

      Selengkapnya →

      Ruang Lingkup Pemeriksaan

      By   11 bulan lalu

      Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup atau cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

      Selengkapnya →

      Pemeriksaan untuk Penagihan Pajak

      By   12 bulan lalu

      Pemeriksaan untuk tujuan penagihan (delinquency audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita.

      Selengkapnya →

        Sistem Akuntansi dan Keuangan Lihat Semua →

        Pengamatan Mengenai Peranan LSM

        By   10 bulan lalu

        LSM paling tidak memiliki tiga alasan untuk menyatakan bahwa mereka tidak harus mewakili siapa pun: pertama, berperan sebagai sumber informasi dan keahlian; kedua, melayani masyarakat; dan ketiga, memperjuangkan suatu nilai tertentu.

        Selengkapnya →

        Tinjauan Umum Kepustakaan Tentang Akuntabilitas LSM dalam Hukum dan Internasional

        By   11 bulan lalu

        Ada banyak sekali kepustakaan mengenai akuntabilitas LSM, atau sebaliknya. Mereka yang menulis tentang akuntabilitas LSM termasuk pengacara, ilmuwan politik, ekonom.

        Selengkapnya →

        Tinjauan Mengenal Perdebatan Tentang Akuntabilitas LSM

        By   1 tahun lalu

        Dalam beberapa tahun terakhir ini, partisipasi kelompok-kelompok tidak resmi dalam berbagai pertemuan internasional telah menumbuhkan kepedulian yang terkait dengan akuntabilitas.

        Selengkapnya →

        LSM Telah Mengetahui Batas-batas Sistem Politik

        By   1 tahun lalu

        LSM telah mengetahui batas-batas sistem politik dengan memperjuangkan sejumlah hak-hak sipil, terutama dalam rezim-rezim otoritarian dan negara demokrasi yang baru berkembang.

        Selengkapnya →

        Mekanisme Pembuatan Nota Retur

        keuanganLSM

        By   3 tahun lalu

        Kasus seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan Nota Retur karena Tidak ada Barang kena pajak yang dikembalikan, tetapi harus dilakukan pembetulan Faktur Pajak dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti.

        Selengkapnya →

        Tips Mudah Menyusun Dokumen SOP

        keuanganLSM

        By   3 tahun lalu

        Dengan aplikasi SOP dalam suatu perusahaan, pada dasarnya merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan prosedur standar, sedemikian rupa sehingga lebih menjamin kualitas produk ataupun kualitas jasa pelayanan yang dihasilkan.

        Selengkapnya →

        Contoh & Tips Menyusun SOP

        keuanganLSM

        By   3 tahun lalu

        Pengaplikasian SOP benar-benar sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan guna lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional perusahaannya. Bagi perusahaan skala besar, umumnya sudah banyak yang mengaplikasikan SOP dalam operasional perusahaannya.

        Selengkapnya →

          Manajemen Keuangan Lihat Semua →

          Harapan Masyarakat Atas Lembaga Non-Profit

          By   10 bulan lalu

          Tuntutan masyarakat dapat terpenuhi ketika pengurus lembaga non-profit memiliki kemauan untuk transparan. Artinya, niatan untuk transparan kepada donatur, masyarakat, pemerintah dan siapa saja.

          Selengkapnya →

          Kondisi Keuangan Lembaga Non-profit

          By   11 bulan lalu

          Perkembangan lembaga non-profit di Indonesia secara umum sangat tertinggal dibandingkan dengan di negara-negara maju.

          Selengkapnya →

          Perbedaan dengan Lembaga Komersial

          By   11 bulan lalu

          Keuangan lembaga non-profit memiliki beberapa sifat unik. Untuk mudahnya, keunikan tadi akan dibandingkan dengan lembaga komersial yang mudah kita jumpai sehari-hari.

          Selengkapnya →

          Definisi Lembaga Non-Profit

          By   12 bulan lalu

          Pengertian lembaga non-profit yang akan dibahas lebih lanjut, sebagian mengacu pada definisi diatas. Singkatnya,lembaga non profit senantiasa dicirikan dengan satu atau lebih sumber dana.

          Selengkapnya →

          Pengelolaan Keuangan Lembaga Non-profit

          By   12 bulan lalu

          Buku ini mencoba untuk memberikan panduan praktis bagi para pengelola lembaga non-profit. Hal ini dirasa penting karena peran keuangan yang vital dalam operasional suatu lembaga.

          Selengkapnya →

          Penjelasan Lembaga Non-Profit/Organisasi Nirlaba

          By   1 tahun lalu

          Lembaga non-profit atau organisasi nirlaba merupakan salah satu bentuk organisasi yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat indonesi. Dalam dunia pendidikan, Taman Siswa dapat dijadikan contoh.

          Selengkapnya →

          Rasio Jaminan Hutang

          By   2 tahun lalu

          Rasio jaminan hutang memberikan petunjuk mengenai kemungkinan risiko suatu perusahaan. Rasio hutang terhadap kekayaan bersih merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi tingkat keamanan perusahaan.

          Selengkapnya →

            Audit Lihat Semua →

            Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Internal

            By   2 tahun lalu

            Berbagai keperluan pelaksanaan pemeriksaan lainnya, seperti jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, luas, periode yang akan diperiksa, dan perkiraan saat selesainya pemeriksaan, haruslah ditentukan.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Qualified Internal Auditor

            By   2 tahun lalu

            Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Qualified Internal Auditor (QIA) adalah para calon harus terlebih dahulu membaca dan bersedia untuk mematuhi kode etik QIA, di samping pendidikan yang dipersyaratkan.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia

            By   2 tahun lalu

            Para anggota PAII adalah mereka yang bertugas sebagai auditor internal dan atau mereka yang berkualifikasi Qualified Internal Audit (QIA) harus menyadari bahwa pertimbangan pribadi diperlukan dalam penerapan prinsip-prinsip ini.

            Selengkapnya →

            Kode Etik Auditor Internal

            By   2 tahun lalu

            Kode etik profesional berkembang karena adanya hubungan khusus yang sangat erat antara para praktisi profesional dan kliennya, Prinsip bisnis, yang mengatakan bahwa tanggungjawab atas kualitas barang.

            Selengkapnya →

            Pernyataan Tanggungjawab Audit Internal

            By   2 tahun lalu

            Tujuan pernyataan ini adalah menyediakan bentuk ringkas pengertian umum dari sasaran dan tanggungjawab audit internal. Untuk tuntunan yang lebih khusus pembaca dapat melihat Standar Profesional Audit Internal.

            Selengkapnya →

            Kebijaksanaan dan Prosedur Audit Internal

            By   2 tahun lalu

            Bentuk dan isi kebijaksanaan serta prosedur tertulis harus sesuai dengan besar dan struktur bagian audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilaksanakan, tidak seluruh bagian audit internal.

            Selengkapnya →

            Manajemen bagian Audit Internal

            By   2 tahun lalu

            Pimpinan audit internal bertanggungjawab untuk memperoleh persetujuan dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal.

            Selengkapnya →

              Penggalangan Dana Lihat Semua →

              OMS Harus Merubah Paradigma Ketergantungan Pendanaan Donor

              By   2 tahun lalu

              Ketika perubahan mindset ini terjadi, maka penguatan kapasitas OMS sebagai pengelola investasi akan dapat dilakukan dengan beberapa cara.

              Selengkapnya →

              Hal-hal yang Dibutuhkan OMS-OMS

              keuanganLSM

              By   2 tahun lalu

              Adanya komitmen untuk mempertahankan keberadaan organisasi. OMS harus menyadari bahwa misi mereka bukan misi yang dapat membuahkan hasil secara cepat dan bahwa mereka tetap beroperasi dalam jangka waktu yang panjang.

              Selengkapnya →

              Ruang Kolaborasi Membaca Peluang Kerjasama dengan CSO

              keuanganLSM

              By   3 tahun lalu

              Fungsi CSR bagi perusahaan, sebagian perusahaan melihat manfaat CSR adalah untuk memperlancar operasi perusahaan (25,8%), selanjutnya untuk meningkatkan citra perusahaan (23,83%).

              Selengkapnya →

              Peraturan Tentang CSR (Bag 3/3)

              By   3 tahun lalu

              Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat.

              Selengkapnya →

              Peraturan Tentang CSR (Bag 2/3)

              KeuanganLSM

              By   3 tahun lalu

              Dalam Pasal 74 Ayat 1 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

              Selengkapnya →

              Pola Kecenderungan Memetakan Potensi CSR di Indonesia

              keuanganLSM

              By   3 tahun lalu

              Studi terhadap 59 laporan perusahaan BUMN, swasta nasional dan swasta asing yang mewakili sektor industri penting di Indonesia berdasarkan annual report (AR) dan sustainability report (SR).

              Selengkapnya →

              CSR dan CSO Menggambar Ulang Desain Keberlanjutan Masa Depan Indonesia

              keuanganLSM

              By   3 tahun lalu

              Saat ini Corporate Social Responbility (CSR) berkembang pesat seiring meningkatnya kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan wujud komitmen dunia.

              Selengkapnya →

                Standar dan Peraturan Lihat Semua →

                Sesudah MK Terbentuk

                By   1 minggu lalu

                Pada hakikatnya, Mk itu berperan sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia, sebagai wasit arbiter dalam sengketa lembaga negara, dan sebagai penafsir akhir atas ketentuan undang-undang dasar.

                Selengkapnya →

                Sebelum dan Sesudah Mahkamah Konstitusi Terbentuk

                By   3 minggu lalu

                Sebelum MK terbentuk, mekanisme untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas suatu undang-undang belum tersedia. Karena itu, dikenal luas adanya doktrin de wet is onschenbaar.

                Selengkapnya →

                “Judicial Review” dan Kontrol Norma Hukum

                By   1 bulan lalu

                Judicial review itu tidak lain merupakan upaya untuk melakukan review, penilaian kembali, peninjauan kembali, atau pengujian kembali atas norma hukum yang tertuang.

                Selengkapnya →

                Upaya Hukum, Politik, dan Administrasi

                By   2 bulan lalu

                Perkembangan norma hukum dalam dinamika kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara pada pokoknya dapat diawasi atau dikontrol melalui beberapa cara atau mekanisme.

                Selengkapnya →

                Pengawasan Terhadap Norma Hukum

                By   2 bulan lalu

                Tidak ada cabang kekuasaan lain yang berwenang mengatur itu kecuali atas perintah atau delegasi kewenangan yang diberikan melalui undang-undang.

                Selengkapnya →

                Judicial Review

                By   3 bulan lalu

                Seperti dikemukakan diatas, pengujian norma hukum oleh hakim atau dikenal sebagai judicial review[1], dapat berupa pengujian normal atau pengujian material.

                Selengkapnya →

                Directive Principles of State Policy

                By   3 bulan lalu

                Pengertian lain dari haluan negara dapat kita hubungkan dengan perumusan prinsip-prinsip pengarah (directive principles) dalan konstitusi Irlandia yang kemudian diikuti oleh Konstitusi India.

                Selengkapnya →

                  Issu Transparansi dan Akuntabilitas Lihat Semua →

                  Menyoroti Gerakan Akuntabilitas LSM

                  By   10 bulan lalu

                  Gary Johns (2000) menyoroti sejumlah asumsi yang mendasari gerakan akuntabilitas LSM. Johns berpendapat bahwa ketika LSM menempatkan dirinya sebagai sebuah bentuk baru demokrasi.

                  Selengkapnya →

                  Partisipasi Publik Modal Sosial Pemerintah

                  By   1 tahun lalu

                  Partisipasi publik modal sosial pemerintah pada konkrit dari desentralisai yang tidak dapat diperdebatkan adalah lahirnya para pemimpin daerah yang telah terbukti dapat membangun daerahnya sendiri.

                  Selengkapnya →

                  Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

                  By   1 tahun lalu

                  Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi 1998 membawa konsekuensi perubahan yang fundamental terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah.

                  Selengkapnya →

                  Menegakkan Akuntabilitas Bermuatan Politik

                  By   1 tahun lalu

                  Menegakkan akuntabilitas senantiasa bermuatan politik Global Accountability Project (GAP) OWT telah mengobarkan perdebatan di kalangan organisasi global, yang bermanfaat karena membantu mengembangkan kerangka kerja akuntabilitas yang bermakna.

                  Selengkapnya →

                  Inovasi Memperpanjang Garis Depan Akuntabilitas

                  By   1 tahun lalu

                  Inovatif yang sudah maju dalam hal substansi, proses, bentuk dan kadangkala kelembagaannya. Dalam setiap LSM-LSM yang bersangkutan sudah memenuhi tugas mereka untuk memprioritaskan dan mengembangkan berbagai inovasi.

                  Selengkapnya →

                  Keuntungan Menerapkan Akuntabilitas

                  By   1 tahun lalu

                  Pandangan masyarakat yang lebih kritis terhadap organisasi apa saja di Indonesia juga telah meningkatkan perhatian terhadap akuntabilitas LSM di negeri ini.

                  Selengkapnya →

                  Pendekatan Tradisional Akuntabilitas Legal

                  By   1 tahun lalu

                  Ketika tanggungjawab yang sedang dilaksanakan menjadi kacau atau lepas kendali, maka respon intuitif dari mereka yang sedang berkuasa adalah menuntut adanya regulasi.

                  Selengkapnya →

                    Umum Lihat Semua →

                    Penatausahaan Keuangan Desa

                    By   2 minggu lalu

                    Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

                    Selengkapnya →

                    Pelaksanaan Anggaran Desa

                    By   1 bulan lalu

                    Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

                    Selengkapnya →

                    Perencanaan Pembangunan Desa

                    By   2 bulan lalu

                    Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

                    Selengkapnya →

                    Akuntansi Desa, Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

                    By   2 bulan lalu

                    Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

                    Selengkapnya →

                    Dana Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

                    By   3 bulan lalu

                    Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APEN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara.

                    Selengkapnya →

                    Struktur Organisasi dan Administrasi Desa

                    By   3 bulan lalu

                    Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

                    Selengkapnya →

                    Tujuan UU Desa Disahkan

                    By   4 bulan lalu

                    Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

                    Selengkapnya →