Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

16 Prinsip Kode Etik Konsil LSM Indonesia

Oleh   /   Jumat 21 Agustus 2015  /   Tidak ada komentar

Kode Etik Konsil LSM Indonesia dan pada Kongres II Konsil LSM Indonesia, September 2013, Kode Etik tersebut kembali disempurnakan. Kode Etik ini dapat diterapkan dan diakui oleh seluruh LSM Indonesia menjadi Kode Etik LSM Indonesia.

keuanganLSM

16 Prinsip Kode Etik Konsil LSM Indonesia

Kongres Nasional LSM Indonesia pada Juli 2010 telah mengesahkan Kode Etik Konsil LSM Indonesia dan pada Kongres II Konsil LSM Indonesia, September 2013, Kode Etik tersebut kembali disempurnakan. Meski saat ini Kode Etik ini hanya mengikat anggota Konsil LSM, namun harapannya Kode Etik ini dapat diterapkan dan diakui oleh seluruh LSM Indonesia menjadi Kode Etik LSM Indonesia.

 

16 Prinsip dalam Kode Etik Konsil LSM Indonesia:

  1. Non-Pemerintah adalah suatu posisi secara kelembagaan dimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan lembaga-lembaga pemerintah dan/atau lembaga-lembaga negara lainnya.
  1. Non-Partisan adalah suatu posisi secara kelembagaan dimana LSM tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan partai politik dan tidak menjalankan politik praktis dalam arti mengejar jabatan politik.
  1. Anti Diskriminasi adalah suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan LSM yang tidak melakukan pembedaan, pembatasan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, afiliasi politik, kelompok/golongan, bentuk tubuh, kemampuan tubuh, usia, status sosial ekonomi dan orientasi seksual yang mempunyai dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, agama/kepercayaan atau bidang lainnya.
  1. Penghormatan terhadap HAM adalah suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosikan, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat dalam organisasi maupun program berdasarkan prinsip-prinsip universal HAM. Hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
  1. Keberpihakan pada Masyarakat Marginal adalah suatu sikap dan tindakan secara kelembagaan dan individual yang mengutamakan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang mengalami marginalisasi baik secara ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, gender serta orientasi seksual.
  1. Nirlaba mengandung pengertian bahwa tujuan mendirikan LSM adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagi-bagikan kepada pendiri, pengurus maupun pelaksana organisasi.
  1. Kerelawanan adalah suatu sikap dan tindakan secara kelembagaan dan individu yang tidak menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan. 
  1. Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah suatu sikap dan tindakan organisasi dan individu untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga, merawat, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
  1. Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang mencegah dan menentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalah gunakan kewenangan yang dimiliki yang merugikan keuangan lembaga, negara, dan/atau sumber lain. Anti kolusi adalah suatu sikap dan tindakan secara individu dan kelembagaan yang menentang kerjasama rahasia/persekongkolan untuk maksud tidak terpuji yang berakibat merugikan organisasi. Anti nepotisme adalah suatu sikap dan tindakan secara individual yang menentang tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau mengangkat kerabat atau sanak saudara dan teman-teman sendiri untuk memegang/mendapatkan jabatan/kekuasaan.
  1. Transparansi adalah bahwa KonsilLSM Indonesia menjamin dan mengembangkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak internal dan eksternal organisasi termasuk akses para pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan organisasi.
  1. Partisipasi adalah Konsil LSM Indonesia melibatkan semua unsur organisasi, komunitas dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan proses pemantauan organisasi.
  1. Independensi adalah Konsil LSM Indonesia otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan umum.
  1. Anti Kekerasan adalah sikap dan tindakan Konsil LSM Indonesia baik secara kelembagaan maupun individu untuk tidak melakukan dan menentang perlakuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis/mental, fisik, seksual, dan ekonomi, terhadap setiap orang atau kelompok dalam masyarakat, termasuk kekerasan berbasis gender.
  1. Keadilan dan Kesetaraan Gender adalah proses untuk menjadi adil bagi perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender lainnya, untuk mengatasi diskriminasi gender dalam mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender lainnya sepenuhnya menikmati hak-hak yang setara dan kondisi yang setara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia. Ini merujuk pada kebutuhan untuk mentransformasikan norma, nilai, sikap, perilaku, dan persepsi yang kesemuanya itu menjadi syarat untuk mencapai status yang setara.
  1. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, dimaksudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan sumber-sumber keuangan yang mengacu pada prinsip standar keuangan yang berlaku umum, dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari hutang luar negeri, perusahaan perusak lingkungan dan/atau pelanggar HAM, dana kejahatan korupsi, dan pencucian uang. Dalam penggunaan dana lembaga mengutamakan kepentingan kelompok dampingan.
  1. Kepentingan Terbaik Untuk Anak. Maksudnya adalah suatu sikap dan tindakan baik secara individu maupun kelembagaan yang menghormati, menghargai dan melindungi kepentingan terbaik untuk anak.

Sumber: konsillsm.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tak Cuma Marketplace, ShopBack juga Rangkul UKM Indonesia

Selengkapnya →