Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Akuntabilitas dan Transparansi LSM

Oleh   /   Senin 4 Februari 2013  /   Tidak ada komentar

Pembentukan suatu organisasi pada dasarnya merupakan suatu upaya sekelompok anggota masyarakat untuk mencapai tujuan kelompok masyarakat tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian organisasi sering diposisikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan dengan membekali diri berupa visi, misi, tujuan, sasaran dan strateginya.

keuangan LSM

Kinerja LSM banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang relatif lebih baik dalam kehidupan bernegara

Beberapa Sumbangan Pemikiran

Oleh: Adhi Santika

Pembentukan suatu organisasi pada dasarnya merupakan suatu upaya sekelompok anggota masyarakat untuk mencapai tujuan kelompok masyarakat tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian organisasi sering diposisikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan dengan membekali diri berupa visi, misi, tujuan, sasaran dan strateginya.

Kinerja LSM banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang relatif lebih baik dalam kehidupan bernegara. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas dampak yang dilakukan oleh LSM. Hal ini terjadi mengingat ada persepsi dari masyarakat yang mengatakan, bahwa ada kecenderungan anggaran yang diberikan oleh lembaga donor atau penyandang dana yang semakin bertambah. Nampaknya masyarakat belum sepenuhnya puas atas kinerja yang dimiliki oleh LSM oleh satu hal atau berbagai pertimbangan lainnya. Pandangan tersebut sangat mungkin timbul di lingkungan masyarakat, mengingat selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari LSM dalam menjalankan fungsinya tidak mudah untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini diduga disebabkan oleh belum disusunnya secara komprehensif suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan LSM.

Upaya untuk mewujudkan tujuannya hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan (alignment) peran-peran kekuasaan yang dimainkan oleh setiap unsur yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan.

Kesulitan lain adalah cara pengukuran tingkat kinerja LSM lebih ditekankan kepada kemampuan LSM tersebut dalam menggunakan anggaran yang diterimanya. Dengan kata lain, suatu LSM akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan untuk disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu LSM. Sistem pengukuran kinerja pada gilirannya akan memberikan pengaruh terhadap tingkat akuntabilitas yang dimiliki di samping transparansi yang mengandung pengertian, bahwa setiap informasi harus diterima oleh mereka yang membutuhkannya.

Akuntabilitas dan Parameternya

Pada kenyataannya akuntabilitas dapat dibedakan karena faktor lingkungan yang mempengaruhi sikap dan watak kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Adapun yang dimaksud dengan akuntabilitas internal adalah akuntabilitas yang mencerminkan pertanggungjawaban seseorang terhadap Tuhannya. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban seseorang kepada lingkungannya, baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat. Dengan demikian keberadaan LSM sebagai satu organisasi yang mempunyai unsur manusia sebagai pengelola dan masyarakat sebagai penerima produk LSM, perlu memiliki kemampuan dalam mengukur akuntabilitas internal maupun eksternal. Sehubungan dengan konsep akuntabilitas eksternal, maka terdapat empat jenis akuntabilitas yang perlu dicermati dengan baik oleh LSM:

  • Regularity Accountability, atau disebut juga Compliance Accountability merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan-perundangan yang berlaku, terutama peraturan keuangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersifat administratif.
  • Managerial Accountability, merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan ruang lingkup pertanggungjawaban pengelola sesuai dengan peran yang dilakukannya dalam pemanfaatan semua sumber daya secara efektif dan efisien serta pelaksanaan proses manajerial dalam suatu LSM.
  • Program Accountability, merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam hal pencapaian akhir dalam suatu program kegiatan LSM.
  • Process Accountability, merupakan akuntabilitas yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi.

Dalam kerangka ketatanegaraan, keberadaan LSM dapat dihubungkan dengan akuntabilitas yang secara umum dapat dibedakan ke dalam tiga jenis akuntabilitas, yaitu:

  • Democratic Accountability, akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban LSM terhadap seluruh lapisan masyarakat yang kepentingannya difokuskan oleh LSM yang bersangkutan;
  • Professional Accountability, berkaitan dengan pertanggungjawaban para professional dalam melaksanakan tugas profesinya di LSM yang dilandasi dengan norma-norma dan etika profesi;
  • Legal Accountability, pertanggungjawaban atas ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam setiap proses pelaksanaan fungsi LSM dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.

Secara umum keberadaan setiap organisasi cenderung untuk melakukan pengukuran kinerja yang diharapkan untuk menjawab akuntabilitas organisasinya.

Pada kenyataannya paling tidak terdapat lima aspek yang sangat umum untuk mengetahui kinerja dari suatu organisasi, yaitu:

  1. Aspek Finansial: Dalam aspek finansial perlu ditelaah lebih mendalam mengenai alur masuk dan alur keluar setiap anggaran yang diperoleh dari berbagai sumber dana. Sehubungan dengan aspek finansial ini, kiranya dapat dianalogikan sebagai satu aliran darah dalam tubuh manusia, sehingga aspek finansial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja organisasi.
  2. Operasi Kegiatan Internal: Informasi operasi kegiatan internal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan LSM sudah in-concert (seirama) untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis. Di samping itu, informasi operasi kegiatan internal diperlukan untuk melakukan perbaikan terus-menerus atas efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
  3. Kepuasan Staf: Secara empiris dalam setiap organisasi, keberadaan staf merupakan aset yang harus dikelola dengan baik. Apalagi dalam LSM yang banyak melakukan kegiatan yang sangat signifikan seperti halnya dalam penanganan isu nasional, peran strategis staf sungguh sangat penting. Apabila staf tidak diberdayakan dengan baik, maka kegagalan misi dari LSM yang bersangkutan sangat mungkin dapat terjadi dengan mudah.
  4. Kepuasan Komunitas dan Shareholders/Stakeholders: LSM tidak beroperasi “in vacuum”, artinya seluruh kegiatan LSM selalu berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. Hal ini mengandung pengertian, bahwa interaksi yang terjadi tidak terbatas kepada interaksi dengan masyarakat, tetapi juga dengan sesama LSM maupun lembaga pemerintah. Dengan demikian informasi dari pengukuran kinerja perlu didesain untuk dapat dengan mudah mengakomodasi semua kepuasan dari shareholders/stakeholders.
  5. Waktu: Dimensi waktu merupakan variable yang akan perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja. Berdasarkan pengalaman berbagai organisasi pada kenyataannya sangat membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan, namun informasi tersebut sangat lambat diterima atau informasi yang ada sering sudah tidak relevan dengan aspek yang ditangani.

 

Peningkatan Kinerja

Sebagai suatu organisasi non-pemerintah, LSM yang telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran, harus menjalankan strategi untuk mencapainya. Dalam hubungan ini LSM sangat membutuhkan syarat pokok berupa kemampuan untuk membangun identitas dan kredibilitas di lingkungannya, baik masyarakat maupun pemerintah. Kedua, hal ini merupakan modal dasar setiap LSM yang akan berpengaruh terhadap kinerja dan berbagai pemikiran yang dilontarkan ke lingkungannya. Dengan demikian LSM perlu membenahi dirinya lebih terfokus, terjangkau dan terbuka dalam setiap kegiatannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka secara sistematik LSM perlu mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi:

  • LSM perlu mengubah strategi dari kebiasaan hanya menyampaikan isu menjadi LSM dengan pola kerja yang menekankan pada pemberian alternatif pemecahan masalah, baik dalam bentuk formal maupun informal;
  • LSM perlu menetapkan beberapa isu penting yang akan dikerjakan secara konsisten dengan mendasarkan kepada ketepatan konsep yang kontekstual;
  • LSM harus mampu membangun dan memperluas jaringan komunikasi dengan berbagai pihak baik sesama LSM maupun lembaga pemerintah;
  • LSM dinilai perlu untuk mengembangkan berbagai upaya yang berakibat keberadaannya dapat terjangkau oleh komunitas lokal dan akar rumput.
  • LSM perlu menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip dasar manajemen dan sekaligus menunjukkan pada masyarakat metode kerjanya.

Dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan nasional yang semakin banyak dan cenderung sangat kompleks, maka keberadaan LSM harus dikaji ulang oleh dirinya dan juga oleh masyarakat dengan menekankan kepada aspek kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan yang sangat mendasar dengan cakupan orientasi organisasi, peningkatan pengetahuan dan pengalaman, di samping upaya pembinaan kemampuan untuk bekerja sama dengan institusi yang berbeda dan media massa. Dari perubahan yang dilakukan tersebut diharapkan adanya kemampuan peningkatan akuntabilitas LSM yang mencerminkan pertanggungjawaban kepada shareholders/stakeholders sebagai upaya perwujudan budaya transparansi.

Sumber:

Buku Kritik & Otokritik Lsm:

Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia

(Hamid Abidin & Mimin Rukmini)

Halaman: 104-110

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Menyoroti Gerakan Akuntabilitas LSM

Selengkapnya →