Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Akuntabilitas Dana Kampanye

Oleh   /   Senin 8 April 2013  /   Tidak ada komentar

Di seluruh belahan dunia, Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara.

keuangan LSM

Akuntantabilitas yang tinggi dapat meminimalisir kecurigaan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik

Sumber : Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik, Indra Bastian.

Di seluruh belahan dunia, Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara. Kampanye Partai Politik merupakan momen khusus dalam rangkaian pemilu yang disediakan oleh KPU bagi para kontestan Pemilu.

Dalam masa kampanye yang sudah ditentukan waktunya, setiap kontestan pemilu ‘bebas’ untuk memasarkan program-program politiknya kepada masyarakat, selama masih berada dalam rambu-rambu yang mengatur ketentuan kampanye dari KPU.

Kampanye Partai Politik untuk promosi dan pembentukan opini publik sudah pasti memerlukan dana yang besar. Karena itu, segala sesuatu yang barkaitan dengan penggunaan dana yang besar pasti akan menimbulkan kerawanan. Mulai dari rawan kolusi, rawan korupsi, dan rawan konflik. Misalnya, banyak pihak secara mudah menghadiahkan sejumlah uang kepada kontestan Pemilu yang dihitung-hitung akan mampu memberikan keuntungan besar buat donatur, bila saja kandidat yang dijagokan menang. Selain itu, berbagai kekhawatiran juga muncul bahwa dana publik (APBN/ APBD) akan digunakan untuk membiayai kampanye Pemilu kontestan tertentu. Perbuatan tersebut sangat tidak etis dan melanggar hukum. Oleh sebab itu, aturan yang ada disetujui untuk membangun sistem pertanggungjawaban publik (akuntabilitas).

Akuntantabilitas yang tinggi dapat meminimalisir kecurigaan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Kebutuhan untuk menciptakan good political party governance dirasakan sangat mendesak, terutama bagi para partai politik peserta pemilihan umum.

Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan sistem pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membangun kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik.

Dalam sistem Pemilu di Indonesia yang baru, ada beberapa tahap penyelenggaraan Pemilu, yakni:

  1. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD.
  2. Pemilu Presiden yang terdiri atas pemilu presiden putaran pertama dan putaran kedua.
  3. Pemilihan kepala daerah langsung.

Dalam setiap tahapan Pemilu, diselenggarakan kampanye. Untuk pemilu legislatif, pelaporan dana kampanye dilakukan oleh Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu tahun 2004. Pada Pemilu Presiden tahun 2004, pelaporan dana kampanye dilakukan tim sukses masing-masing kandidat presiden dan wakil prediden. Sedangkan pelaporan dana kampanye untuk PILKADA dilakukan oleh tim sukses kandidat kepala daerah di tiap daerah.

Literasi terkait, seluruhnya dapat di unduh pada halaman Download kategori Standar dan Peraturan :

  • Peraturan KPU No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009
  • Peraturan KPU No 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009
  • Peraturan KPU No 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
  • Peraturan KPU No 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
  • Peraturan KPU No 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  • Peraturan KPU No 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Menyoroti Gerakan Akuntabilitas LSM

Selengkapnya →