Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Akuntabilitas Dikembangkan Berdasarkan Pengalaman

Oleh   /   Jumat 14 Agustus 2015  /   Tidak ada komentar

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM daerah maupun nasional serta diperkaya oleh beberapa referensi kode etik OMS internasional.

keuanganLSM

Akuntabilitas Dikembangkan Berdasarkan Pengalaman

“Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga publik hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang handal”
Lusi Herlina

Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai yang diyakini serta diperjuangkan perlu dibangun oleh semua organisasi, tidak terkecuali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Nilai-nilai utama yang dipercayai oleh komunitas LSM, diantaranya nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi: keadilan, kesetaraan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan akuntabilitas selayaknya tercermin dalam aturan dan perilaku organisasi. Disamping prinsip independensi, non partisan, dan nirlaba yang seharusnya juga melekat ditubuh LSM. Konsistensi antara perilaku dengan nilai-nilai yang diyakini dalam kondisi yang sulit sekalipun, itulah yang disebut integritas yang merupakan pondasi utama terbangunnya kepercayaan.

Kepercayaan (trust) sekarang menjadi sebuah tantangan besar di Indonesia, baik kepercayaan publik terhadap pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil. Bahkan krisis kepercayaan juga terjadi diantara ketiga elemen para pemangku kepentingan tersebut. Tidak berlebihan jika Indonesia sekarang termasuk negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah (low-trust society). Berbagai kajian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan public terhadap DPR, partai politik, birokrasi pemerintah, sektor swasta sangat rendah, bahkan organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM juga tidak terhindar dari krisis kepercayaan tersebut.

Kepercayaan dan reputasi sebuah lembaga public hanya dapat dibangun dengan adanya sistem dan praktek akuntabilitas yang kuat. Sebagai lembaga publik dan OMS yang paling keras menuntut akuntabilitas pemerintah dan sektor lainnya, LSM sangat perlu membangun sistem dan praktek akuntabilitas yang handal. Sebagai organisasi yang mengandalkan kekuatan dan gerakannya diatas kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan, komunitas LSM tentu tidak akan mengabaikan faktor-faktor yang dapat melunturkan kepercayaan tersebut. Mengingat kepercayaan adalah darah kehidupan LSM: kepercayaan dari publik, kepercayaan dari media, kepercayaan dari penerima manfaat, kepercayaan dari pemerintah, kepercayaan dari donor, kepercayaan dari LSM lain, dan kepercayaan dari staf. (“Kode Etik dan Perilaku LSM”, World Association for Non Govermental Organizations-WANGO).

Selain itu, LSM sebagai penyokong demokrasi dan aktor perubahan, juga dapat menjadi role model bagi OMS lainnya, termasuk pemerintah dalam mempraktekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai fundamental lainnya. Jika LSM ingin menjadi role model dan aktor perubahan yang lebih besar, maka internalisasi nilai-nilai harus dimulai dari lingkup internal, dari individu/aktivisnya dan organisasi. Perlu disadari bahwa harapan publik terhadap standar etika dan perilaku para aktivis LSM sangatlah tinggi, jauh diatas harapannya terhadap standar perilaku pejabat pemerintah dan swasta. Konsekuensinya tidak ada toleransi dari publik, jika sebuah organisasi atau aktivis LSM berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkannya.

Dengan budaya organisasi yang kuat dan akuntabel, ditopang oleh kapabilitas yang tinggi, diharapkan posisi dan reputasi LSM akan semakin kokoh dan diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap Negara dan Pasar. Selain itu, peran dan kontribusi LSM juga akan semakin diakui sebagai organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial dan politik warga negara, serta mendorong pemerintah dan swasta agar lebih akuntabel.

Atas dasar pemikiran diatas, Konsil LSM Indonesia sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan, melindungi dan mengembangkan collective interest LSM Indonesia dengan salah satu aktivitas utama melakukan edukasi dan mendorong internalisasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, membuat Standar Minimal Akuntabilitas LSM.

Standar Minimal Akuntabilitas ini dikembangkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, pembelajaran dan refleksi dari banyak LSM, baik LSM daerah maupun nasional serta diperkaya oleh beberapa referensi kode etik OMS internasional.

Proses pengembangan standar ini melibatkan banyak pihak, terutama kalangan LSM Indonesia. Penyusunan draft awal melibatkan tim dari internal Konsil LSM yakni: sekretariat nasional, dewan etik, komite pengarah nasional, dan seorang sukarelawan dari Australian Volunteer Internastional (AVI). Selanjutnya draft ini dibahas dalam beberapa diskusi terbatas yang melibatkan beberapa LSM daerah dan nasional. Khusus penyempurnaan metodologi dibantu oleh Dani Alfah dari SurveyMeter Yogyakarta.

Standar ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni:

(1) Pendahuluan: yang berisi informasi dasar mengenai tujuan penyusunan standar, siapa yang dapat menggunakan, serta gambaran umum isi standar, (2) Landasan Pemikiran: yang berisikan informasi tentang konsep akuntabilitas, sejarah akuntabilitas LSM dan usaha penerapan yang sudah dicoba oleh Konsil LSM Indonesia, (3) Standar akuntabilitas LSM: bagian ini memberikan informasi tentang standar dan isi standar akuntabilitas, yaitu syarat dan verifikasi serta bagaimana standar ini digunakan.

Buku ini ditulis untuk digunakan oleh Pengurus (Board), Manajemen, dan Staf dari anggota Konsil LSM Indonesia dan juga diharapkan dapat digunakan oleh Board, Manajemen dan Staf LSM lainnya serta OMS pada umumnya yang ingin meningkatkan akuntabilitas organisasinya. Selain itu, standar ini juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, sektor swasta dan lembaga donor yang ingin bekerjasama dan memperkuat internal governance serta posisi dan peran LSM dan OMS Indonesia.

Atas terbitnya Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Kepada anggota Konsil LSM Indonesia yang telah berkomitmen meningkatkan akuntabilitas organisasinya dan telah menjadi bagian dalam proses uji coba penggunaan dan penyempurnaan standar ini. Tim secretariat Konsil yang sudah menyusun draft buku ini, diantaranya Catherine Nielson (sukarelawan dari AVI) dan Serlyeti Pulu. Kepada Rustam Ibrahim yang telah membaca, mengedit dan menambahkan beberapa pengertian tentang akuntabilitas LSM. Dewan Etik Konsil LSM dan Komite Pengarah Nasional yang telah mereview dan memberikan masukan penting, termasuk Frans Toegimin dan Damairia Pakpahan yang sejak awal sudah terlibat intensif dalam penyusunan Standar. Apresiasi kami kepada Mas Dani dari Survey Meter yang telah membantu dengan penuh dedikasi untuk penyempurnaan metodologi. Kepada sejumlah LSM di Jakarta yang telah terlibat dalam diskusi terbatas mengkritisi prinsip-prinsip kode etik dan akuntabilitas LSM, Heryanto Nugroho dari PSHK yang secara sukarela sudah memperkaya standar ini dari perspektif hukum dan memberikan berbagai masukan yang berharga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada The Ford Foundation yang telah mendukung upaya Konsil LSM Indonesia untuk memperkuat komunitas LSM melalui pembenahan sistem akuntabilitasnya.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini merupakan dokumen pertama yang masih memerlukan penyempurnaan, karena itu kami sangat terbuka terhadap saran dari berbagai kalangan untuk perbaikan. Kedepan, agar Standar ini lebih luas manfaatnya, akan terus dikembangkan dengan menambah perspektif akuntabilitas LSM dari para pemangku kepentingan OMS seperti pemerintah, sektor swasta dan lembaga donor. Terima kasih banyak.

Kebebasan Berorganisasi adalah Hak Akuntabilitas adalah Kewajiban.

Sumber: konsillsm.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →