Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Akuntabilitas Partai Politik

Oleh   /   Senin 1 April 2013  /   Tidak ada komentar

Pertanggungjawaban keuangan organisasi Partai Politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.

keuangan LSM

Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye

Sumber : Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik, Indra Bastian.

Pertanggungjawaban keuangan organisasi Partai Politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-undang Partai Politik dan UU Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya.

Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Partai Politik), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

Selain menekan potensi kecurangan dalam penggalangan dana, standardisasi laporan keuangan partai politik juga bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan secara cerdas dan rasional. Di luar kepentingan untuk menjalankan fungsi kontrol atas Partai Politik yang ada, calon pemilih untuk Pemilu 2009 nanti bisa mencermati derajat sehat-tidaknya Partai Politik dari Laporan Tahunan yang disampaikannya secara terbuka ke publik.Pemilih seperti dihadapkan dengan perusahaan yang dipercaya bisa membawa aspirasinya secara berkesinambungan (Haryono Umar, 2003).

Informasi menyangkut keuangan bisa menjadi dasar penilaian kemampuan Partai Politik untuk melangsungkan aktivitasnya dan memperjuangkan kepentingan politik secara berkelanjutan.

 

Laporan Keuangan yang Dihasilkan

Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini:

  • Laporan Posisi Keuangan.
  • Laporan Aktivitas.
  • Laporan Perubahan dalam Aktiva Neto/Ekuitas.
  • Laporan Arus Kas.
  • Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Keputusan KPU No. 676 Tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, dapat di unduh pada halaman Download kategori Standar dan Peraturan.

Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Lingkungan Partai Politik

Pihak Internal

Ketua Partai Politik. Ketua Partai Politik menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan informasi akuntansi, seperti menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan ATK yang harus ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain.

Staf. Staf berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan Partai Politik. Staf juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan organisasinya dalam melaksanakan administrasi keuangan di tingkat Partai Politik sebagai cermin akuntabilitas publik dan miniatur pelaksanaan administrasi publik di tingkat lokal atau nasional.

Pihak Eksternal

Donatur. Donatur berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas Partai Politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. Para donatur juga ingin mengetahui laporan keuangan atas dana yang telah diberikan untuk Partai Politik.

Supplier/Pemasok. Supplier tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkanya untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dapat dibayar oleh Partai Politik pada saat jatuh tempo.

Konstituen/Basis Massa. Adanya laporan keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel akan mengundang simpati masyarakat, dan akan dapat menepis isu miring bahwa Partai Politik hanya aktif sewaktu pemilu dan setelah pemilu kembali melupakan rakyat.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas LSM

Selengkapnya →