Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Akuntansi Aset (Bagian 1/2)

Oleh   /   Kamis 28 Mei 2015  /   Tidak ada komentar

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi.

keuanganLSM

Akuntansi Aset (Bagian 1/2)

Ketentuan Umum

  1. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha;
  2. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi;
  3. Aset yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap.

 

Komponen Aset:

Aset lancar

a. Pengertian

Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun.

Pengklasifikasian aset lancar antara lain:

  • Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
  • Dimiliki untuk diperdagangkan (diperjual belikan);
  • Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

b. Aset lancar meliputi komponen perkiraan:

1) Kas

Adalah nilai mata uang kertas dan logam, baik dalam rupiah maupun mata uang asing sebagai alat pembayaran sah.

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi kas diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Kas disajikan dalam pos aset lancar.
  • Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).
    Hal-hal yang harus dijelaskan seperti rincian jumlah uang kas.

2) Bank

Adalah simpanan koperasi pada bank tertentu yang likuid, seperti: tabungan, giro dan deposito serta simpanan lainnya.

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi Bank diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Bank disajikan dalam pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Hal-hal yang harus dijelaskan misalnya rincian simpanan/tabungan/giro/deposito pada bank-bank yang berbeda.

3) Surat berharga

Adalah investasi dalam berbagai bentuk surat berharga, yang dapat dicairkan dan diperjualbelikan dalam bentuk tunai setiap saat;

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Disajikan pada pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Rincian surat berharga yang dimiliki koperasi.

4) Piutang Usaha

Adalah tagihan koperasi sebagai akibat penyerahan barang/jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai.

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Disajikan pada pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Rincian piutang usaha koperasi pada pihak lain.

5) Piutang Pinjaman Anggota

Adalah tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai/kredit berupa barang/jasa) kepada anggota.

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Disajikan pada pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Rincian piutang pinjaman dari masing-masing anggota.

6) Piutang Pinjaman Non anggota

Adalah tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai/kredit berupa barang/jasa) kepada non anggota.

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Disajikan pada pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Rincian piutang pinjaman dari masing-masing non anggota.

7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Adalah penyisihan nilai tertentu, sebagai “pengurang nilai nominal” piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan risiko piutang tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman.

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Koperasi dapat membentuk pos penyisihan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman, yang nilainya disesuaikan dengan perkiraan piutang tak tertagih setiap periode.
  • Penyajian
    Saldo penyisihan piutang tak tertagih disajikan sebagai pos pengurang dari pinjaman.
  • Pengungkapan
    Kebijakan akuntansi, metode penyisihan piutang tak tertagih, pengelolaan piutang bermasalah.

8) Persediaan

Adalah nilai kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan, baik persediaan dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi, maupun barang jadi untuk diperdagangkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota dan penyelenggaraan transaksi dengan non anggota;

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Disajikan pada pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Rincian per jenis persediaan pada koperasi.

9) Biaya dibayar dimuka

Adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat barang/jasa tertentu.

Contoh sewa gedung yang dibayar dimuka untuk jangka waktu tertentu lebih dari satu periode akuntansi.

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Disajikan dalam pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian.

10) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Adalah berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima oleh koperasi;

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Disajikan dalam pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian.

11) Aset Lancar Lain

Adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada butir 1 sampai dengan 10 di atas.

  • Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)
    Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  • Penyajian
    Disajikan dalam pos aset lancar.
  • Pengungkapan
    Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian.

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Directive Principles of State Policy

Selengkapnya →