Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Alasan dan Dasar Kebijakan Insentif Perpajakan

Oleh   /   Kamis 12 Maret 2015  /   Tidak ada komentar

Dra. Haula Rosdiana, Kepala Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP UI, menyarankan pentingnya melihat dan menganalisis kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor nirlaba ini dinamis dan komprehensif, bukan secara linear.

keuanganLSM

Alasan dan Dasar Kebijakan Insentif Perpajakan

Ada beragam alasan atau dasar pemikiran mengapa negara-negara yang dikaji memberikan insentif bagi pengembangan sektor nirlaba lewat mekanisme pengecualian dan pengurangan pajak. Beberapa alasan yang secara umum mengemuka dalam kajian ini, antara lain:

Pertama, beberapa negara yang dikaji menyadari betul bahwa pajak tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Negara rnenyadari bahwa dana yang dihasilkan dari pengumpulan pajak tidak rnungkin bisa menyediakan seluruh layanan sosial yang diperlukan atau membantu mengatasi persoalan masyarakat. Karena itu, negara membuka diri bagi masuknya inisiatif dan keterlibatan berbagai pihak di luar negara dalam membantu mengatasi hal tersebut. Peranan sektor nirlaba, yang selama ini juga dikenal atau disebut sebagai ‘sektor ketiga’, juga dianggap penting dan diapresiasi serta didukung oleh pemerintah.

Kedua, pemerintah menangkap potensi besar filantropi dan derma masyarakat dengan mengakomodasi dalam kebijakan yang lebih konkret. Pengecualian dan pengurangan pajak dalam bidang ekonomi negara miskin dan berkembang, seperti India, Banglades, dan Filipina, dianggap masih sangat relevan untuk pemberdayaan ekonomi rakyatnya. Di negara-negara ini sumbangan dari donatur perorangan maupun perusahaan bisa menjadi dana alternatif atau komplementer terhadap dana pemerintah yang jumlahnya terbatas. Dana-dana sosial dari para donatur bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan menyediakan layanan sosial yang tak bisa disediakan oleh pemerintah karena keterbatasan dana yang dimilikinya. Sebaliknya, di negara-negara yang lebih maju, seperti Australia, Korea, Cina, Amerika, Afrika Selatan, dan Singapura, orientasi pengecualian atau pengurangan pajak yang ditawarkan pemerintah lebih pada peningkatan investasi yang lebih kondusif, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketiga, pemerintah mencoba menggunakan skema insentif perpajakan ini untuk “memancing” masuknya dana dari individu atau perusahaan ke bidang-bidang tertentu yang dinilai penting untuk didanai. Pemerintah melihat bahwa beberapa bidang, misalnya pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), merupakan bidang yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM-nya. Namun, pemerintah menyadari bahwa dana yang dimilikinya untuk membiayai bidang-bidang tersebut sangat terbatas. Di sisi lain, minat masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung bidang tersebut juga sangat minim. Karena itu, diciptakanlah skema pengecualian dan pengurangan pajak yang berfungsi mendorong organisasi nirlaba untuk ikut menangani bidang-bidang tersebut dan menggugah masyarakat untuk membantu membiayai bidang tersebut. Dengan kebijakan ini, minimnya bantuan dalam bidang-bidang tertentu yang mendapatkan prioritas ini diharapkan dapat diatasi.

Pemberian insentif perpajakan ini biasanya dikaitkan dengan tax expenditure. Tax expenditure adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak yang harus dikorbankan oleh pemerintah dengan memberikan beberapa tax relief (pengurangan-pengurangan yang diperkenankan) sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam implementasinya, tax expenditure ini diwujudkan dalam bentuk pembebasan, pengurangan, penyesuaian, kredit dan penangguhan. Batasan untuk menentukan besaran dari pemasukan yang hilang itu umumnya bersifat subjektif dan dikaitkan langsung dengan pengeluaran pemerintah. Namun, batasan itu bisa juga diperluas dengan tidak mengaitkannya secara langsung dengan pengeluaran pemerintah.[1]

Sebagai contoh, pemerintah tampaknya akan kehilangan sejumlah penghasilan dari pajak jika memberikan pengurangan atau pengecualian pajak pada organisasi atau donatur yang bersedia merawat dan melestarikan sebuah gedung tua yang punya nilai sejarah tinggi. Namun, pemberian insentif ini justru bisa mengurangi pengeluaran pemerintah jika harus membeli dan mendanai sendiri perawatan gedung tersebut. Tentu saja biaya pembelian dan perawatan gedung tersebut diambilkan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, untuk merawat sebuah gedung tua, pemerintah tidak perlu meningkatkan pajak dari masyarakat, namun cukup memberikan insentif pajak pada pihak-pihak yang bersedia merawat gedung tersebut.

Dra. Haula Rosdiana, Kepala Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP UI, menyarankan pentingnya melihat dan menganalisis kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor nirlaba ini dinamis dan komprehensif, bukan secara linear. Jika dilihat secara, maka kebijakan ini terlihat hanya akan mengurangi penghasilan negara dari sektor perpajakan. Namun, dengan melihatnya secara dinamis, maka tergambar bahwa kebijakan ini tidak berdampak pada pengurangan penghasilan pajak pemerintah, namun justru bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam jangka panjang akan berkontribusi pada peningkatan penghasilan pemerintah dari sektor pajak. Haula menganalisis dampak positif dari pemberian insentif pajak ini dalam sebuah bagan dinamis yang didasarkan pada supply side theory.[2]

Haula mencontohkan, jika pemerintah memberikan insentif pajak dengan menjadikan sumbangan sebagai biaya (deductible expenses) dan tidak dijadikan objek pajak bagi penerimanya, maka kebijakan ini akan meningkatkan jumlah dan cakupan (scope) sumbangan, baik yang diberikan oleh individu maupun perusahaan. Peningkatan ini akan berdampak positif pada upaya-upaya atau prog-ram pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika program-program ini sukses, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Peningkatan kesejahteraan itu akan membawa dampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat meningkat, maka konsumsi juga akan naik. Berarti penerimaan negara dari pajak konsumsi (Ppn) akan meningkat. Begitu juga jika masyarakat tidak membelanjakan uangnya tetapi lebih memilih untuk menabung (saving), maka penerimaan negara dari pajak atas capital market (Pph) akan meningkat pula.

Sedangkan dilihat dari kaca mata perusahaan, peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat juga akan meningkatkan demand atau permintaan terhadap suatu konsumsi atau barang. Peningkatan demand ini akan direspon oleh perusahaan dengan menaikkan supply atau produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi di sini berarti akan meningkatkan kebutuhan terhadap bahan baku (direct material), buruh (direct labor), dan factory overhead (FOH). Dengan demikian, industri-industri yang mendukung bahan baku akan berkembang dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.

18a

Peningkatan produksi juga membuka peluang untuk laba yang lebih besar (dengan meningkatnya penjualan), penerimaan corporate income tax juga akan meningkat. Meningkatnya produksi juga akan meningkatkan penerimaan pajak atas konsumsi dari sektor corporate, misalnya dari meningkatnya pembelian bahan baku, barang modal dan sebagainya.

Terbukanya lapangan kerja baru sebagai implikasi kenaikan supply juga membuat jumlah pengangguran akan rnenurun. Berarti jumlah Wajib Pajak secara teoritis juga akan meningkat. Dengan demikian penerimaan negara dari tax on employment income yang pada mulanya menurun perlahan-lahan akan kembali meningkat.

Dampak lainnya dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin atau meningkatnya jumlah tenaga kerja adalah berkurangnya subsidi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian pengeluaran pemerintah yang awalnya digunakan untuk subsidi masyarakat bisa dialihkan ke pembangunan bidang-bidang lain yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah bisa mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang memang membutuhkan dana besar.

Pada umumnya, usaha pemerintah di negara-negara lain dalam mengakomodasi kepentingan filantropi dan nirlaba dalam kerangka hukum perpajakan terbukti efektif. Pemberian fasilitas pengecualian dan pengurangan pajak dirasa tidak lagi menjadi kemewahan. Pemerintah pun sangat sadar bahwa peran filantropis dan nirlaba dalam mendukung stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat. Tidak heran jika perkembangan pengaturan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, untuk sektor ini terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

[1] Economic and Policy Analysis Research center, University of Missouri Collumbia, Tax Expenditure Report January 2004, http://eparc.missouri.edu/publication/TAXEXP/intro.pdf.hal.1

[2] Haula Rosidiana, Konsepsi Perlakuan Perpajakan atas Kegiatan Filantropi (Makalah Seminar), disajikan dalam seminar “Urgensi Insentif Pajak Untuk Sumbangan Sosial” di Hotel Bumi Wiyata, Depok pada 27 Desember 2006.

Disarikan dari buku: Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba, Penulis: Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti, Zaim Saidi, Hal: 15-19.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Desa dan Pemerintahan Desa

Selengkapnya →