Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Analisis Gap Integritas

Oleh   /   Selasa 17 Maret 2015  /   Tidak ada komentar

Integritas dalam pengertian audit sosial ini adalah tingkat kekuatan/kemampuan suatu sistem kebijakan pemerintah untuk memenuhi mandatnya dan melaksanakan good governance. Dalam hal ini, sistem tersebut misalnya adalah sistem pelaksanaan dari program bantuan sosial pemerintah

keuanganLSM

Analisis Gap Integritas7

Integritas dalam pengertian audit sosial ini adalah tingkat kekuatan/kemampuan suatu sistem kebijakan pemerintah untuk memenuhi mandatnya dan melaksanakan good governance. Dalam hal ini, sistem tersebut misalnya adalah sistem pelaksanaan dari program bantuan sosial pemerintah. Dalam hal ini, terdapat dua komponen dari sistem yang mendapat perhatian dalam mengukur integritas sistem tersebut, yaitu: Komponen Kebijakan dan Komponen Pelaksanaan. Untuk memahami Gap Integritas, lihat gambar 2.1 di bawah ini.

25b

Dalam kenyataannya, suatu kebijakan atau program pemerintah memiliki berbagai permasalahan/persoalan dalam pelaksanaannya. Pemerintah biasanya membuat kebijakan-kebijakan turunan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Namun umumnya tidak semua persoalan yang ada mendapat perhatian, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut umumnya tidak mencakup seluruh persoalan yang ada. Hal ini disebut sebagai Gap 1 dalam audit sosial ini. Gap 1 adalah gap yang terjadi karena ada beberapa persoalan yang tidak mendapat perhatian dalam kebijakan. Komponen Kebijakan berasosiasi dengan Gap 1.

Contoh dari Gap 1 misalnya adalah pada kasus bantuan beras miskin. Dalam distribusi beras bantuan, program hanya mengatur dan membiayai distribusi sampai tingkat desa, padahal tempat tinggal penduduk miskin banyak yang jauh dari pusat desa. Ada persoalan distribusi dari desa ke kampung yang tidak dicover oleh kebijakan. Kasus seperti inilah yang masuk dalam Gap 1.

Sedangkan Gap 2 mengacu pada fenomena bahwa dalam suatu kebijakan seringkali tidak seluruhnya dilaksanakan. Seringkali ada kebijakan yang tidak terlaksana, baik itu akibat dilanggar atau diabaikan maupun karena suatu institusi yang harus melaksanakan kegiatan ternyata tidak mampu melaksanakannya. Gap yang terjadi karena itu disebut Gap 2. Mengukur Gap 2 adalah membandingkan antara kebijakan yang ada dengan kebijakan yang benar-benar dilaksanakan. Gap 2 berasosiasi dengan Komponen Pelaksanaan.

Perlu digarisbawahi bahwa Gap 2 ini, atau tidak terimplementasikannya kebijakan, terjadi tidak seluruhnya karena adanya niat pelanggaran/pengabaian. Justru lebih banyak sering ditemui tidak terimplementasikannya kebijakan ini karena lemahnya kapasitas institusi dalam menjalankan kegiatan/tugas. Misalnya suatu sekolah gagal membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bukan karena ada niat melanggar dari sekolah tersebut. Tetapi hal tersebut terjadi karena tenaga guru di sekolah terbatas dan kurang menguasai administrasi pelaporan keuangan.

Analisa Gap Integritas adalah inti dari audit sosial di sini. Dari gap tersebut kemudian diturunkan ke komponen-komponen lain yang lebih detail.

Disarikan dari buku: Manual Audit Sosial Multi Stakeholder, Penulis: Ilham Cendekia Srimarga, Muchammad Fahazza, Widi Heriyanto, Hal: 24-26.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Selengkapnya →