Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Anggaran Infrastruktur Anjlok Rp 8,8 Triliun

Oleh   /   Senin 12 Mei 2014  /   Tidak ada komentar

”APBN yang baik adalah yang besar capital expenditure-nya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” kata Tony.

KeuanganLSM

Anggaran Infrastruktur Anjlok Rp 8,8 Triliun

Sumber: KOMPAS, Jumat 11 April 2014

Oleh: LAS

Anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2014 secara riil anjlok Rp 8,8 triliun dibandingkan pagu tahun 2013. Padahal, pendapatan negara ditargetkan bertambah Rp 165 triliun dan utang baru direncanakan Rp 175,4 triliun.

Anggaran belanja modal adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Alokasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013 adalah Rp 192,6 triliun. Pada APBN 2014, alokasinya turun menjadi Rp 184,2 triliun.

Itu berarti anggaran belanja modal turun Rp 8,4 triliun. Namun, jika memperhitungkan variabel inflasi tahun 2014 yang diasumsikan 5,5 persen, nilai riil anggaran belanja modal anjlok Rp 8,8 triliun.

Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, di Jakarta, Kamis (10/4), menyatakan, struktur APBN semacam itu adalah cermin buruknya pengelolaan APBN. Akibatnya, APBN sulit diharapkan untuk menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa efek berantai belanja modal lebih luas dibandingkan jenis belanja lainnya, misalnya belanja barang dan pegawai.

”Jadi, tantangan bagi penguasa di masa yang akan datang adalah bagaimana melakukan reformasi tuntas dalam pengelolaan APBN yang lebih produktif. Ini yang krusial. Jangan sampai seperti sekarang. Ada penambahan penerimaan di satu sisi, tetapi tak bisa dioptimalkan untuk stimulan bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk anggaran yang tak terlalu produktif,” kata Latif.

Anggaran yang kurang produktif tersebut, misalnya, dana bantuan sosial dan subsidi energi. Anggaran subsidi energi pada APBN 2014 mencapai Rp 282 triliun atau 22,56 persen dari total belanja pemerintah pusat. Hal itu terdiri dari subsidi bahan bakar minyak Rp 210 triliun dan subsidi listrik Rp 71,4 triliun.

Sementara belanja bantuan sosial (bansos) Rp 91,8 triliun atau naik Rp 9,3 triliun dibandingkan pagu dalam APBN-P 2013. Senilai Rp 25 triliun dari total bansos tahun 2014 dikuasai kementerian yang dipimpin menteri dari partai politik.

 

Pertama dalam Sejarah

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta A Tony Prasetiantono berpendapat, turunnya anggaran belanja modal tahun 2014 kemungkinan baru terjadi pertama kali dalam sejarah Indonesia. Celakanya, subsidi energi jauh lebih besar dan akan membengkak.

”Struktur belanja APBN tidak sehat. Kebanyakan subsidi daripada menaikkan efisiensi dan daya saing melalui pembangunan infrastruktur,” kata Tony.

Dalam kondisi tak sehat itu, Tony melanjutkan, APBN 2014 tidak bisa memberikan stimulus perekonomian. Padahal, momentum untuk kembali memacu pertumbuhan ekonomi sudah bisa dimulai ketika nanti pengetatan moneter oleh Bank Indonesia bisa dikendurkan secara bertahap. Hal itu diprediksi mulai Mei.

”APBN yang baik adalah yang besar capital expenditure-nya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” kata Tony.

Awalnya, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 mengalokasikan belanja modal Rp 205 triliun. Dalam proses pembahasan, muncul dana optimalisasi Rp 27 triliun yang menurut anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie OFP, diarahkan untuk proyek infrastruktur. (LAS)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →