Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

Anggaran Negara Dibajak Partai

Oleh   /   Jumat 9 Desember 2011  /   Tidak ada komentar

Anggaran negara dibajak kepentingan politik. Selain pos hibah dan bantuan sosial, para elite partai politik bisa mendapatkan sumber dana, baik melalui kader di kementerian maupun di parlemen. Karena itu, diperlukan pembenahan sistem penganggaran dan perbaikan akuntabilitas pengelolaan partai politik.

keuangan LSM

Bantuan sosial, baik di APBN maupun APBD, melonjak menjelang pemilu atau pilkada

Sumber: KOMPAS, Jumat, 02 Desember 2011, Halaman: 5.

Dana Politik

Jakarta, Kompas – Anggaran negara dibajak kepentingan politik. Selain pos hibah dan bantuan sosial, para elite partai politik bisa mendapatkan sumber dana, baik melalui kader di kementerian maupun di parlemen. Karena itu, diperlukan pembenahan sistem penganggaran dan perbaikan akuntabilitas pengelolaan partai politik.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang secara terpisah, Rabu (30/11), di Jakarta.

Menurut Sebastian, pembajakan keuangan negara jelas terlihat. Bantuan sosial, baik di APBN maupun APBD, melonjak menjelang pemilu atau pilkada sebab peruntukan dan pertanggungjawabannya sangat longgar. Selain itu, banyak anggaran juga diselipkan di kementerian-kementerian dan bisa dimanfaatkan politisi. Kader partai politik di parlemen bisa menyiapkan sumber dana partai politik sejak perencanaan berbagai kebijakan. Sejumlah kasus, seperti korupsi wisma Atlet dan dugaan suap Badan Anggaran, menunjukkan itu.

Akumulasi

Sebelumnya, anggota BPK, Rizal Djalil, menyebutkan akumulasi dana bantuan sosial di Indonesia sepanjang 2007-2010 mencapai Rp 300 triliun. Dana ini berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan dana politik pada pemilu dan pilkada. BPK juga menemukan lonjakan dana bantuan sosial menjelang pilkada.

Temuan ini, kata Sebastian, semestinya ditindaklanjuti dengan proses hukum. Masalahnya, apabila BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR yang notabene pihak yang bermasalah, proses hukum tidak akan diambil. Karena itu, KPK perlu proaktif dan menelusuri pembajakan dana bantuan sosial di sejumlah wilayah itu.

Sementara itu, pembenahan sistem penganggaran perlu dilakukan. Selama ini, perencanaan anggaran hanya diketahui eksekutif dan legislatif. Akibatnya, perselingkuhan sangat mudah terjadi. Pemerintah daerah juga mudah tersandera dan harus menyerahkan ”uang pelicin” supaya RAPBD disetujui, seperti kasus suap anggota DPRD Kota Semarang oleh Sekretaris Kota Semarang yang baru terungkap.

Pada seminar yang digelar oleh Paramadina Public Policy Institute bersama Komisi Informasi Pusat, Kerajaan Belanda, dan Sekretariat Wakil Presiden RI di Jakarta, kemarin, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyatakan, korupsi di Indonesia saat ini masih dipandang sebagai hal yang wajar sehingga sangat sulit diberantas. Namun, dunia kini sedang mengarah ke good governance dan korupsi berkurang adalah sebuah keniscayaan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan mempercepat proses keniscayaan tersebut.(INA/LOK)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →