Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Antisipasi Kredit Macet UMKM

Oleh   /   Jumat 9 Oktober 2015  /   Tidak ada komentar

Peningkatan kredit bermasalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah harus diantisipasi di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi. Subsidi bunga dari pemerintah untuk kredit usaha rakyat.

Antisipasi Kredit Macet UMKM

Antisipasi Kredit Macet UMKM

Sumber: Kompas, 14 Juli 2015.

Peningkatan kredit bermasalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah harus diantisipasi di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi. Subsidi bunga dari pemerintah untuk kredit usaha rakyat diharapkan bisa menekan potensi kredit bermasalah.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 yang melambat menjadi 4,71 persen memengaruhi arus kas sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akibatnya, kredit bermasalah sektor UMKM meningkat.

Statistik Perbankan Indonesia April 2015 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, kredit bermasalah (NPL) sektor UMKM mencapai 4,4 persen dari kredit yang disalurkan ke UMKM. Total penyaluran kredit ke sektor UMKM per April 2015 mencapai Rp 688,297 triliun.

Besaran NPL ini meningkat dibandingkan April 2014 yang sebesar 3,7 persen dan Maret 2015 yang sebesar 4,3 persen.

Direktur Kelembagaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mohammad Irfan menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pada semester II-2015 diharapkan mendongkrak perekonomian. Hal itu akan berdampak terhadap aktivitas sektor riil sehingga arus kas sektor UMKM akan kembali lancar.

“Sampai akhir 2015, kami menargetkan NPL sektor UMKM bisa lebih kecil daripada saat ini. Biasanya, NPL sektor UMKM lebih besar dibandingkan dengan kredit ke sektor yang lebih besar,” ujar Irfan, Senin (13/7), di Jakarta.

Menurut Irfan, khusus untuk kredit usaha rakyat (KUR) sebenarnya sudah ada penjaminan sehingga potensi NPL bisa ditekan. “Namun, ada atau tidak ada penjaminan, kami berusaha agar NPL terjaga dengan penyaluran yang sehat,” kata Irfan.

Subsidi Bunga

Pemerintah menurunkan suku bunga KUR, dari semula 22 persen menjadi 12 persen. Selisih suku bunga kredit itu disubsidi pemerintah.

Meskipun teknis penyalurannya masih dibahas, bank-bank mitra penyaluran KUR, seperti BRI, sudah siap dan memperkuat infrastruktur penyaluran.

Irfan menambahkan, saat ini ada sekitar 7.000 pegawai BRI yang sudah melayani KUR secara langsung di sejumlah daerah di Indonesia.

Direktur Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menjelaskan, kendati dijamin oleh lembaga penjamin, penyaluran KUR harus disertai analisis kelayakan usaha.

“Analisis kelayakan usaha tak kalah penting daripada agunan. Namun, kelayakan usaha itu memerlukan panduan yang rinci supaya semua penyalur KUR mengacu pada panduan itu,” kata Enny.

Adapun penyaluran kredit ke sektor UMKM, tambah Enny, harus disertai terobosan baru agar penerima program itu makin beragam. Selama ini, persoalan penyaluran kredit ke sektor UMKM terletak pada agunan dan birokrasi.

“Persoalan-persoalan itu sudah dijembatani melalui program KUR dan jaminan dari lembaga penjamin. Namun, terobosan itu sebaiknya tetap dilakukan dengan hati-hati. Penjaminan seharusnya diberikan dalam rangka memitigasi risiko. Jangan sampai penjaminan diberikan kepada unit usaha yang sebetulnya tidak layak,” kata Enny.

Data Komite KUR menunjukkan, plafon kredit per 31 November 2015 mencapai Rp 159,145 triliun. Adapun total debitor berjumlah 12,145 juta. rata-rata, setiap debitor menerima kredit Rp 13,1 juta. Kredit bermasalah tercatat sebesar 3,2 persen. (AHA)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →