Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Apa dan Siapa yang menjadi Subyek PPh di Indonesia?

Oleh   /   Kamis 7 Februari 2013  /   Tidak ada komentar

Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap.

keuangan LSM

Apa dan Siapa yang menjadi Subyek PPh di Indonesia?

Kita sering mendengar tentang Wajib Pajak. Apa arti Wajib Pajak ? Wajib pajak adalah pihak yang telah mempunyai kewajiban pajak subyektif dan kewajiban pajak obyektif.

Artinya, Wajib Pajak adalah pihak yang masuk dalam kategori subyek pajak dan juga memiliki obyek pajak. Bisa jadi suatu pihak masuk dalam kategori subyej pajak, namun tidak memiliki obyek pajak, maka pihak tersebut bukanlah wajib pajak. Atau sebaliknya, pihak tersebut memiiki obyek pajak, namun dikecualikan dari subyek pajak.

Contoh pengecualian dari subyek pajak yakni: badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dan orang yang diperbantukan, organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabatnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan persyaratan yang ditentukan, yaitu bukan warga negara Indonesia, tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya di Indonesia, negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, dan tidak melakukan usaha yang menghasilkan penghasilan di Indonesia.

Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Lalu, apa sebenarnya Subyek Pajak tersebut ?

Penghasilan pada umumnya timbul sebagai akibat dari tindakan ekonomi. Tetapi menurut undang-undang pajak, penghasilan mempunyai pengertian yang lebih luas. Penghasilan dapat terjadi sebagai akibat di luar tindakan ekonomi, atau di luar suatu peristiwa yang dikaitkan dengan atau dilakukan oleh suatu subyek yang sering menjadi pelaku ekonomi.

Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subyek pajak terdiri dari:

a. Orang pribadi: yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun orang pribadi di luar Indonesia yang mendapat penghasilan dari Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Warisan: warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak merupakan subyek pajak pengganti yang mewakili ahli waris.

c. Badan: yang terdiri dari badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi,yayasan atau organisasi sejenisdan bentuk usaha lainnya.

d. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah pengeboran untuk eksplorasi pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian,perkebunan, kehutanan, proyek konstruksi, pemberian jasa lebih dari 60 hari dalam setahun, agen tidak bebas.

Subyek pajak dibagi dalam subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Subyek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia dan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk usaha tetap. Jadi, menurut pasal ini, bentuk usaha bukan subyek pajak tetapi hanya satu kegiatan usaha. Padahal diatas disebutkan bahwa bentuk usaha tetap adalah subyek pajak. Oleh karena itu, pembagian subyek pajak, seharusnya adalah sebagai berikut

1. Subyek pajak dalam negeri

a.     Orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak perlu terus menerus, dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang berniat untuk tinggal di Indonesia,

b.     Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

c.      Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subyek pajak luar negeri

a.     Bentuk usaha tetap yang menggantikan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak berkedudukan di Indonesia,

b.     Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesai atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu setahun yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia,

c.      Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperolah penghasilan dari Indonesia,

Pembagian subyek seperti ini diperlukan karena undang-undang memperlakukan pengenaan beban pajak yang berlainan untuk masing-masing subyek pajak. Bentuk usaha tetap diperlakukan sama seperti wajib pajak dalam negeri, dengan kewajiban pajak yang sama dan dikenakan dengan tariff pajak yang biasa. Subyek pajak luar negeri orang pribadi dan badan yang tidak melakukan usaha atau kegiatan, tidak memerlukan NPWP dan tidak perlu memasukan SPT.

Pentingnya pembagian subyek pajak seperti di atas juga disebabkan masing-masing subyek pajak yang disebutkan mempunyai kewajiban pajak subyektif yang tidak sama: kapan mulai dan berakhirnya tergantung kepada jenis subyek pajak.

Bagi subyek pajak dalam negeri orang pribadi yang tiggal di Indonesia, kewajiban pajak subyektif bermula sejak lahir dan berakhir pada saat meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Untuk warisan, kewajiban pajak subyektif dimulai sejak timbul dan berakhir pada saat warisan dibagi.

Untuk badan, kewajiban pajak subyektif bermula sejak didirikan dan berakhir pada saat pembubaran.

Untuk subyek pajak luar negeri.kewajiban ini berlaku pada saat yang bersangkutan menerima penghasilan atau mulai menjalankan usaha atau sejak badan didirikan, dan berakhir pada saat tidak lagi menerima penghasilan atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Dalam menetapkan subyek pajak, undang-undang tidak mempersoalkan persyaratan melakukan tindakan hukum seperti disebutkan dalam perundang-udangan yang lain. Kewajiban subyek pajak sejak lahir menunjukkan bahwa bayi juga menjadi subyek pajak; demikian juga orang yang kurang atau tidak waras pun merupakan subyek pajak.

Catatan tentang Warisan

Warisan yang belum merupakan satu kesatuan adalah subyek pajak. Warisan adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal yang akan dialihkan pada suatu saat kepada yang berhak menerimanya, yaitu ahli warisnya.

Sebenarnya tidak ada warisan yang belum dibagi. Karena, bila warisan sudah dibagi maka namanya tidak lagi warisan, atau sudah menjadi harta yang menjadi milik penerimanya.

Sebaliknya, cukup disebutkan warisan saja. Kewajiban subyektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada ahli waris. Sejak saat itu hak dan kewajiban yang melekat dengan warisan yang masih ada, maupun kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Jadi, kalau sekiranya ada hutang pajak yang berhubungan dengan warisan yang belum dibayar, maka ahli warislah yang bertanggung jawab. Semua warisan adalah subyek pajak dalam negeri; demikian juga warisan dari orang pribadi yang menjadi subyek pajak luar negeri.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Desa dan Pemerintahan Desa

Selengkapnya →