Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Apa yang akan Ditanyakan oleh Petugas SPN?

Oleh   /   Selasa 11 Oktober 2011  /   Tidak ada komentar

Data yang diberikan oleh subyek sensus kepada petugas SPN bersifat rahasia, dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Karenanya, seluruh pegawai DJP tidak diperkenankan mengungkap data-data Wajib Pajak untuk umum.

keuanganLSM

Apa yang akan Ditanyakan oleh Petugas SPN?

Dokumen Apa Saja yang Digunakan untuk Melakukan SPN?

  1. Surat Pemberitahuan Sensus.
  2. Formulir isian Sensus (FIS), yakni formulir yang membuat data-data detil tentang Subyek Sensus, Lokasi Sensus, dan Kondisi Subyek Sensus. Dokumen FIS. dibedakan antara FIS Orang Pribadi  dan FIS Badan.

Untuk Subyek Orang Pribadi, yang ditanyakan antara lain adalah:

  1. Status
  2. Tanggungan
  3. Suber penghasilan dan jumlahnya
  4. Tenaga kerja
  5. Identitas Obyek Pajak

Untuk Subyek Badan, yang ditanyakan antara lain adalah:

  1. Identitas Badan
  2. Penanggung jawab
  3. Kepemilikan Badan
  4. Jenis
  5. Tenaga kerja
  6. Peralatan
  7. Pembukuan
  8. Kedudukan Badan
  9. Identitas Obyek Pajak

Bagaimana dengan Kerahasiaan Data yang Diberikan kepada Petugas SPN?

Data yang diberikan oleh subyek sensus kepada petugas SPN bersifat rahasia, dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Karena jabatannya, seluruh pegawai DJP tidak diperkenankan mengungkap data-data Wajib Pajak untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP).

Seluruh data hasil kegiatan SPN akan dimasukkan ke dalam Bank Data DJP sebagai database untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya, database perpajakan dilindungi dengan firewall dan pengaman lainnya.

Akses ke dalam database perpajakan selalu dipantau oleh pegawai yang telah terlatih dan berpengalaman. Tidak semua pegawai dapat mengakses database perpajakan. Akses hanya diberikan kepada pegawai yang telah mendapatkan otorisasi melalui standard operating procedure (SOP) sesuai dengan kewenangannya.

Bagaimana Dukungan Sistem Informasi Terkait SPN?

Untuk mengolah data hasil SPN, DJP memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dari sisi perangkat keras, DJP telah memiliki Data Center (DC) yang berada di Kantor Pusat DJP dan Disaster Recovery Center (DRC) di tempat lain. Keduanya saling terintegrasi sehingga ketersediaan sistem informasi dapat terjaga. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki minimal tiga server untuk aplikasi lokal, maupun sebagai klien untuk aplikasi terpusat. Untuk menghubungkan antar unit kerja (KPP, Kanwil dan Kantor Pusat), DJP menyewa jaringan dari penyedia jasa jaringan dengan bandwidth berkisar antara 512 Mbps sampai dengan 10 Gbps.

Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistem utama, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), Sistem Perpajakan Modifikasi (SIPMOD), dan Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP). SI DJP merupakan sistem terpusat, yang digunakan untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP Madya. Sedangkan untuk melayani KPP diluar wilayah tersebut, DJP menggunakan SIPMOD, yang dipasang secara lokal di KPP bersangkutan. Khusus untuk administrasi PBB, DJP menggunakan SISMIOP dan Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB). Keseluruhan sistem tersebut dibangun dengan menggunakan teknologi perangkat lunak, yang biasa digunakan oleh perusahaan . atau organisasi berskala enterprise.

Informasi Lebih Lanjut:

Apabila Wajib Pajak masih ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan SPN, dapat mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau menghubungi Kring Pajak 500200. Informasi perpajakan juga dapat diperoleh dengan mengunjungi situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id

INGAT! Semua kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) tidak dipungut biaya.

Sumber: Info Pajak 2011, merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan Tim Iklan Kompas.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Selengkapnya →