Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Tanya Jawab  >  Artikel saat ini

Apakah Fiscal Year Periode di Indonesia harus Bulan Januari – Desember?

Oleh   /   Selasa 5 Januari 2016  /   Tidak ada komentar

Apakah Fiscal Year Periode di Indonesia harus Bulan Januari - Desember?

Apakah Fiscal Year Periode di Indonesia harus Bulan Januari – Desember?

(Tanya jawab ini disarikan dari diskusi komunitas di mailing list keuanganLSM)

Gabung Milis KeuanganLSM.

Q: Mohon informasinya, apakah Fiscal Year periode untuk di Indonesia harus selalu Januari – Desember?

Apakah boleh kita memakai Fiscal Year selain periode tersebut?

Hal ini kami tanyakan karena (jika boleh) ingin menyamakan FY dengan Head Office kami di luar negeri.

Mohon informasi atau masukan jika teman-teman pernah mengalami hal ini.

A: Kalau di tempat saya bekerja saat ini menggunakan FY Juli – Juni.

A: Boleh, sesuai azas going concern (berkesinambungan) tetapi harus konsitensi.

Q: Lalu untuk lapor pajaknya tapi tetap ikut tahun pajak ya?

A: Untuk perubahan tahun Fiscal pajak harus meminta persetujuan dari KPP terlebih dahulu dengan cara mengirimkan surat ke KPP (sesuai dengan UU KUP nomor 28 tahun 2007) Untuk lebih jelasnya bisa membaca ketentuan lainnya SE-14/PJ.313/1991 dan PP nomor 94 tahun 2010 atau bisa menghubungi A/R (account representative) di kantor pajak.

Setau saya kalau terjadi perubahan tahun Fiscal untuk pertama akan ada 2 laporan SPT tahun.

A: Betul harus ijin ke Dirjen Pajak untuk perubahan Tahun Pajak. Apabila belum ijin, maka auditor masih menggunakan periode tahun buku untuk membuat laporan keuangan audited yang berlaku di perpajakan yaitu Januari – Desember.

Laporan keuangan audited tersebut yang digunakan untuk laporan perpajakan dan harus sesuai dengan perpajakan suatu organisasi.

A: Untuk laporan pajak tetap mengacu pada aturan yang berlaku (sekitar Februari – Maret).

A: melengkapi sharing dan pendapat:

  1. tahun buku entitas (yayasan, perusahaan, dll) tahun buku entitas di Indonesia memang kebanyakan Jan-Des. akan tetapi, bukan berarti tahun buku entitas di Indonesia harus Jan-Des. tahun buku entitas itu berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) entitas. AD/ART bisa dicek di akta pendirian dan/atau akta perubahan.
  2. tahun pajak tahun pajak (sesuai UU KUP) adalah tahun takwim, Jan-Des. akan tetapi, wajib pajak boleh pakai tahun pajak sesuai tahun buku yang tercantum pada AD/ART (misal tahun buku tidak Jan-Des). teknisnya sudah dijelaskan oleh Mas Ringkot. namun, apabila ternyata tahun buku wajib pajak bukan tahun takwim (misal tahun buku: Juli-Juni) dan permohonan perubahan tahun pajak belum disetujui (atau ditolak) kantor pajak, maka wajib pajak harus menyampaikan pajak tahunan dengan periode Jan-Des.

Q: terima kasih banyak teman-teman atas masukkannya sangat berarti.

    Cetak       Email
  • Publish: 1 tahun ago on Selasa 5 Januari 2016
  • By:
  • Last Modified: Januari 25, 2016 @ 12:45 pm
  • Filed Under: Tanya Jawab
  • Tagged With:

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Apakah Pekerjaan Accounting bisa Dilakukan oleh Outsource

Apakah Accounting bisa Dilakukan oleh Outsource

Selengkapnya →