Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

APBN Tidak Prorakyat

Oleh   /   Sabtu 12 Januari 2013  /   Tidak ada komentar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 dan tahun 2013 sama sekali tidak prorakyat. Jika pemerintah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun antara lain atas pedoman pro poor dan pro job, kenyataannya justru sebaliknya.

keuangan LSM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun antara lain atas pedoman pro poor dan pro job.

Sumber: KOMPAS, Senin, 7 Januari 2013.

Penciptaan Lapangan Kerja Semakin Merosot

JAKARTA, KOMPAS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 dan tahun 2013 sama sekali tidak prorakyat. Jika pemerintah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun antara lain atas pedoman pro poor dan pro job, kenyataannya justru sebaliknya.

Demikian ditegaskan Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ahmad Erani Yustika, di Jakarta, Minggu (6/1).

Pro poor (pro kemiskinan) dan pro job (pro penciptaan lapangan kerja) adalah salah satu pedoman penyusunan APBN selama beberapa tahun ini termasuk untuk tahun 2013. Maksudnya anggaran disusun dengan orientasi untuk antara lain menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Menurut Erani, kapasitas anggaran belanja yang kian besar semestinya memberikan dampak penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan yang semakin besar pula. Kenyataannya justru sebaliknya.

Pengurangan tingkat kemiskinan selama 2002-2012 dengan anggaran Rp 460 triliun, kata Erani, hanya 6 persen. Sementara pada periode yang sama, Vietnam dengan anggarannya jauh lebih kecil berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sampai 19 persen.

”Tahun 2012 saja, selama Maret-September, jumlah penduduk miskin hanya berkurang 0,3 persen. Sangat sedikit sekali dibandingkan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan,” kata Erani.

Penciptaan lapangan kerja, menurut Erani, semakin menurun. Ukurannya adalah dampak setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2010, 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 400.000 orang tenaga kerja. Tahun 2011 dan 2012 menurun menjadi 250.000 orang dan 180.000 orang.

APBN yang tak prorakyat juga terkonfirmasi dari semakin lebarnya kesenjangan. Ini ditunjukkan dengan rasio gini Indonesia berturut-turut selama 2009-2011 adalah 0,37, 0,38, dan 0,41.

Rasio gini menunjukkan proporsi penduduk yang menikmati pendapatan dan kekayaan. Indeks gini 0,41 menunjukkan bahwa 1 persen penduduk menguasai hingga 41 persen total kekayaan di Indonesia. Rasio gini menggunakan perhitungan belanja. Jika menggunakan perhitungan pendapatan, diperkirakan kesenjangan bisa makin melebar, yakni mencapai 0,6.

”Untuk tahun 2013, saya tidak melihat terobosan model penganggaran. Yang ada semuanya menggunakan cara-cara konservatif. Anggaran disusun berdasarkan anggaran tahun 2012 ditambah beberapa variabel seperti inflasi. Jadi dampaknya saya pikir tak akan jauh berbeda dengan APBN tahun 2012,” kata Erani.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro pernah menyatakan bahwa APBN 2012 sudah berkelanjutan, tetapi belum berkeadilan. Salah satu ukurannya adalah subsidi terbesar, yakni BBM bersubsidi, justru sebagian besar dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. (LAS)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →