Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Arti Penting Corporate Governance

Oleh   /   Jumat 1 Februari 2013  /   Tidak ada komentar

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai/keuntungan pemegang saham (shareholders) dengan sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (stakeholders).

keuanganLSM

Arti Penting Corporate Governance

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai/keuntungan pemegang saham (shareholders) dengan sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (stakeholders). Penerapan good corporate governance ini harus dimulai pertama-tama dari pembenahan struktur dan sistem pengelolaan, melalui pemberdayaan organ-organ perusahaan itu sendiri, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direktur. Berikutnya adalah melalui upaya agar perusahaan bisa mengakomodasikan kepentingan-kepentingan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. Pengertian stakeholders ini dapat di bagi dua yaitu stakeholders utama (primary) dan kedua (secondary). Stakeholders utama yaitu para pemegang saham dan investor, karyawan dan manajer, pelanggan, pemasok, rekanan bisnis, serta masyarakat setempat. Stakeholders kedua yaitu pemerintah, masyarakat umum (khususnya yang kepentingannya terkait dengan perusahaan), institusi-institusi umum, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (NGO), media, akademisi, kelompok asosiasi bisnis, dan pesaing.

Oleh sebab itu, masalah good corporate governance sebetulnya bukan hanya masalah bagaimana meningkatkan laba perusahaan, meningkatkan nilai saham di bursa dan memberikan deviden yang sebesar-besarnya kepada shareholders, melainkan bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan kontribusi bisa memberikan kontribusi positif dan membina hubungan baik dengan para stakeholders.

Corporate governance memainkan peran menentukan dalam mengatur bagaimana berbagai sumber daya ekonomis dialokasikan dari waktu ke waktu dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, agenda good corporate governance menjadi lebih relevan dan teramat penting sebab tidak seperti di negara-negara maju, di Indonesia masih begitu banyak perusahaan besar milik negara yang biasa disebut BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.

Peran dominan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN dalam menentukan arah maju-mundurnya perekonomian Indonesia menjadi indikasi bahwa peranan good corporate governance tidak bisa lagi diabaikan. Perusahaan-perusahaan berskala besar sangat mempengaruhi kinerja perekonomian nasional karena mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan terkait dengan sektor lain serta aliran arus modal yang melintasi batas negara. Hal tersebut sudah terbukti dengan terjadinya krisis ekonomi yang dipicu krisis mata uang di Indonesia dan di Asia sejak Juli 1997. Krisis pada dasarnya disebabkan oleh kemelut utang jangka pendek perusahaan-perusahaan besar yang lantas mengakibatkan goncangan pada kurs mata uang dan selanjutnya berdampak pada instabilitas perekonomian. Kemelut utang di berbagai perusahaan swasta besar itu sendiri pada intinya bersumber pada bad corporate governance. Pengelolaan perusahaan di masa itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang memperhatikan kepentingan shareholders dan stakeholders.

Pelajaran yang dapat diambil dari lanjutan krisis ekonomi yang terjadi saat ini adalah bahwa prinsip-prinsip good corporate governance harus selalu diterapkan secara sungguh-sungguh. Hanya dengan langkah itu kita bisa mengharapkan perbaikan kinerja internal perusahaan, juga agar pada gilirannya perekonomian nasional secara keseluruhan bisa keluar dari kungkungan masalah ekonomi yang sudah menyerupai lingkaran setan yang mengaburkan pangkal masalah dan ujung solusi. Kehadiran peran swasta sebagai motor penggerak perekonomian merupakan suatu keniscayaan di tengah peran pemerintah yang semakin terbatas, terutama karena keterbatasan dana (APBN) untuk mendorong perekonomian maupun keterbatasan dalam pilihan-pilihan kebijakan dalam pengelolaan perekonomian nasional.

Disarikan dari buku: Catatan Satu Dekade Krisis, Penulis: Faisal Basri, Halaman: 266-267.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

Selengkapnya →