Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Aspek Perpajakan Koperasi dan UMKM

Oleh   /   Rabu 6 Juni 2012  /   1 Komentar

Kontribusi pembayaran pajak dari Wajib Pajak berbentuk koperasi, usaha kecil dan menengah saat ini sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak, padahal jumlah koperasi, usaha kecil dan usaha menengah sangat banyak.

keuanganLSM

Aspek Perpajakan Koperasi dan UMKM

Kontribusi pembayaran pajak dari Wajib Pajak berbentuk koperasi, usaha kecil dan menengah saat ini sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak, padahal jumlah koperasi, usaha kecil dan usaha menengah sangat banyak. Kurangnya pemahaman akan ketentuan perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang banyaknya fasilitas perpajakan yang tujuannya mendorong sektor usaha kecil dan menengah, kemungkinan dapat menjadi penyebab rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah. Berikut ini akan dibahas informasi mengenai ketentuan perpajakan serta fasilitas yang diberikan untuk sektor usaha kecil dan menengah termasuk koperasi, tujuannya untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai ketentuan perpajakan serta fasilitas yang diberikan untuk sektor usaha kecil dan menengah termasuk koperasi.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

  1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun Tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2, 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Kurangnya pemahaman akan ketentuan perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang banyaknya fasilitas perpajakan yang tujuannya mendorong sektor usaha kecil dan menengah, kemungkinan dapat menjadi penyebab rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.

Definisi & Kriteria Umum “UMKM”

Kriteria

Mikro

Kecil

Menengah

Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) Paling banyak Rp50.000.000 > Rp50.000.000 s.d Rp500.000.000 > Rp500.000.000
Hasil penjualan tahunan Paling banyak Rp300.000.000 > Rp300.000.000 s.d. Rp2.500.000.000 > Rp2.500.000.000 s.d. > Rp50.000.000.000

(Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 20 Tahun 2008)

Perlakuan Khusus Perpajakan untuk UMKM

  • Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang besarnya tidak melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan tarif PPh atau 0% (nol persen) dan bersifat final;

Sedangkan penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang besarnya melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final (Pasal 4 ayat (2) jo. PP No.15 Tahun 2009).

Dasar pertimbangannya adalah perbandingan perhitungan batas pokok simpanan koperasi dengan investasi sejenis yaitu deposito/tabungan/SBI:

Simpanan Koperasi

Deposito/Tabungan/SBI

Suku bunga per tahun (tahun 2009) 9% atau 0,75% per bulan 6% atau 0,5% per bulan
Batas penghasilan berupa bunga simpanan yang di kenakan pajak Rp240.000,- Tidak ada
Batas jumlah simpanan yang dikenakan pajak Rp240.000,- = Rp32.000.0000,75% Rp7.500.000

Kesimpulannya jumlah bunga simpanan sebesar Rp240.000 sangat kompetitif apabila dibandingkan dengan deposito/tabungan/SBI

  • Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan koperasi kepada para anggotanya merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu dividen (termasuk SHU Koperasi kpd anggotanya) yg diterima oleh WP OP dengan tarif 10%.
  • Bagi UMKM berbentuk perseorangan tarif PPh Orang pribadi diturunkan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang dalam menghitung besarnya PPh terutang dinaikkan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

PTKP Lama Sebelum 1-1-2009 PTKP Baru Mulai 1-1-2009
Setahun(Rp) Sebulan(Rp) Setahun(Rp) Sebulan(Rp)
Untuk Diri Pegawai (TK/-) 13.2000.000,- 1.100.000,- 15.840.000,- 1.320.000,-
Untuk Diri Pegawai Yang Kawin/Nikah (K/-) 14.400.000,- 1.200.000,- 17.160.000,- 1.430.000,-
Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 1 Tanggungan* (K/1) 15.600.000,- 1.300.000,- 18.480.000,- 1.540.000,-
Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 2 Tanggungan* (K/2) 16.800.000,- 1.400.000,- 19.800.000,- 1.650.000,-
Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 3 Tanggungan* (K/3) 18.000.000,- 1.500.000,- 21.120.000,- 1.760.000,-

*Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (sebelum 1-1-2009)

Tarif Lama

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (mulai 1-1-2009)

Tarif Baru

s.d. Rp 25.000.000,-

5 %

s.d. Rp 50.000.000,-

5 %

Di atas Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000,-

10 %

Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000,-

15 %

Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000

15%

Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000

25 %

Di atas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000

25%

Di atas Rp 500.000.000,-

30 %

Di atas Rp 200.000.000

35%

  • Pembentukan atau pemupukan dana cadangan khusus bagi koperasi simpan pinjam yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, ditentukan besarnya yaitu : 0,5% dari piutang dgn kualitas lancar, 10% dari piutang dgn kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan, 50% dari piutang dgn kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan dan 100% dari piutang dgn kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan (Permenkeu No.81/PMK.03/2009).

Perlakuan Khusus Lainnya

Sesuai Pasal 9 UU KUP :

Bagi Wajib Pajak usaha kecil, jangka waktu pelunasan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan,Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yakni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.

Sesuai Pasal 9 UU KUP jo. PMK 187/PMK.03/2007, Kriteria Wajib Pajak usaha kecil adalah :

  • Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil:
  1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan
  2. menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp600.000.000,00.
  • Wajib Pajak badan usaha kecil
  1. modal Wajib Pajak badan 100% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
  2. menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp900.000.000,00.

Sumber: klinik-pajak.com

    Cetak       Email

1 Comment

  1. Aspek Perpajakan Koperasi dan UMKM – Penabulu Cooperative berkata:

    […] Sumber: keuanganlsm.com. […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemkab Batang Dorong Pelaku UMKM agar Manfaatkan Teknologi

Selengkapnya →