Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Parpol: Audit atas Laporan Keuangan Partai Politik

Oleh   /   Rabu 4 Januari 2012  /   Tidak ada komentar

Audit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal Partai.

keuangan LSM

Audit atas Laporan Keuangan Tahunan, Audit atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah, Audit atas Laporan Dana Kampanye

Beberapa jenis audit yang akan dilakukan terhadap laporan keuangan partai politik adalah sebagai berikut:

  • Audit atas Laporan Keuangan Tahunan

Audit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal Partai.

Dalam menentukan KAP, partai politik harus memperhatikan validitas KAP mengingat banyak terjadi praktik pemalsuan terhadap KAP. Karena itu sebelum menunjuk KAP, partai dapat melakukan konsultasi kepada asosiasi profesi akuntan publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai tata cara dan validitas KAP.

Dalam setiap audit, KAP harus melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lAPI. Dalam setiap audit KAP dengan partai politik harus dilengkapi dengan perikatan/kontrak yang mengatur tentang audit tersebut. KAP akan menyediakan proposal perikatan sekaligus dapat digunakan sebagai perikatan/kontrak.

Dalam melaksanakan audit KAP akan menjalankan serangkaian prosedur yang diperlukan seperti melakukan wawancara, inspeksi dokumen dan catatan, pengujian fisik, dan konfirmasi kepada pihak ketiga serta surat representasi dari partai politik. Pekerjaan KAP dituangkan dalam kertas pemeriksaan dimana kertas kerja tersebut akan disimpan KAP.

Produk dari audit oleh KAP adalah laporan auditor independen yang memuat pendapat auditor atas laporan keuangan yang disajikan oleh partai politik.

Partai politik dapat meminta KAP untuk melakukan jenis audit lain yang relevan yang diperlukan oleh partai politik terkait dengan pelaporan keuangan.

  • Audit atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah

Audit atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehubungan dengan bantuan yang diterima merupakan lingkup keuangan Negara. Tujuan audit tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan.

Audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu suatu standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK yang harus dijalankan dan ditaati oleh setiap pemeriksa keuangan Negara. Karena itu termasuk audit laporan ini, BPK harus menjalankan audit berdasarkan SPKN.

Dua hal utama yang selalu menjadi temuan BPK atas audit laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik adalah penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak adanya bukti-bukt i transaksi yang lengkap dan sah.

Beberapa contoh temuan BPK atas penggunaan dana bantuan partai politik yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

  1. Pembayaran honorarium (berdasarkan peraturan terbaru yaitu Permendagri no. 24 tahun 2009 sudah tidak ada lagi alokasi biaya untuk honorarium/gajistaf)
  2. Pebebanan biaya kunjungan musibah anggota partai politik yang sakit pada biaya perjalanan dinas
  3. Pembebanan biaya sewa gedung pada biaya pemeliharaan
  4. Pembebanan biaya sewa hotel dalam rangka musyawarah cabang luar biasa pada biaya admi nistrasi umum
  5. Pembebanan biaya angsuran kendaraan bermotor
  • Audit atas Laporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye partai politik pada saat kampanye pemilu legislative dilakukan audit oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Audit oleh KAP terhadap laporan dana kampanye dilakukan dengan menggunakan metode audit prosedur disepakati (audit upon procedure/AUP). Dalam hal ini, KAP t idak memberikan suatu opini atas penyajian laporan dana kampanye, melainkan KAP menjalankan prosedur yang sudah ditentukan oleh KPU kemudian melaporkan hasil pelaksanaan prosedur kepada KPU. Kesimpulan dan tindak lanjut hasil audit ini merupakan wewenang KPU. Prosedur audit didasarkan kepada Peraturan KPU terkait.

 

Persiapan Menghadapi Proses Audit

Dalam setiap proses audit yang dilaksanakan baik oleh KAP maupun oleh BPK maka beberapa hal yang perlu disiapkan adalah:

  • Kelengkapan laporan keuangan

Laporan keuangan atau laporan lainnya harus sudah tersedia dan disiapkan sendiri oleh partai politik. KAP tidak bertugas untuk menyiapkan laporan keuangan atau jenis laporan lainnya, karena laporan keuangan adalah tanggung jawab partai politik. Tanggung jawab KAP atau BPK adalah melakukan audit berdasarkan standar auditnya masing-masing. Kelemahan utama partai politik adalah laporan keuangan belumsiap pada saat diaudit akibat dari pengendalian internal yang tidak baik.

  • Tersedianya tenaga pendamping.

Perlu tenaga pendamping bagi audit oleh KAP atau BPK. Tenaga pendamping tersebut bertugas membantu proses pemeriksaan dan sebagai jembatan komunikasi antara partai dengan auditor. Tenaga pendamping dapat merupakan personel yang berbeda dari staf akuntansi.

  • Tersedianya ruangan/tempat bagi staf auditor.

Karena auditor memerlukan pemeriksaan dokumen maka sebaiknya partai menyediakan suatu ruangan khusus bagi auditor sehingga dokumen tidak dibawa keluar kantor partai.

  • Tersedianya surat penugasan dari KAPatau BPK

Dalam setiap penugasan staf auditor harus di lengkapi dengan surat tugas dari kantor masing-masing KAP atau BPK untuk memasti kan bahwa personel yang ditugaskan adalah benar.

Penugasan dipimpin oleh partner akuntan publik dari KAP atau pejabat tertentu dari BPK. Partner akuntan publik dari KAP merupakan personel yang memegang ijin Akuntan Publik dari Pemerintah.

Memberikan penjelasan/ keterangan yang relevan dalam setiap pertanyaan yang diajukan auditor.

  • Memfasilitasi kebutuhan konfirmasi kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan dari auditor.
  • Menyediakan dokumen-dokumen yang relevan dengan partai politik dan dokumen keuangan seperti catatan akuntansi, bukti transaksi, kontrak-kontrak, dokumen ketenagakerjaan, rekening Koran, akta pendirian partai dan pengesahan oleh pemerintah serta dokumen relevan lainnya.
  • Memastikan keamanan dan kerahasiaan dokumen pada saat proses audit yaitu dengan meminta KAP atau BPK menandatangani formulir kesepakatan kerahasiaan. Meskipun kode etik KAP dan BPK rnengatur mengenai kerahasiaan namun lebih baik jika partai membuat kesepakatan ini.

Disarikan dari buku: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik, penyusun: TI Indonesia, halaman: 46-48.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Pelaporan Keuangan Harus Mampu Menyediakan Informasi

Selengkapnya →