Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Auditor Internal Harus Mandiri

Oleh   /   Sabtu 13 April 2019  /   Tidak ada komentar

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka.

keuanganLSM

Auditor Internal Harus Mandiri

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau/penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap obiektif para audinf internal.

Status Organisasi

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang yang diberikan.

Audit internal haruslah rnemperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

1. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab terhadap individu di dalam organisasi yang memiliki kewenangan cukup untuk mewujudkan kemandirian tersebut dan menjamin luas cakupan pemeriksaan, perhatian yang memadai terhadap laporan pemeriksaan dan tindakan tepat berdasarkan rekomendasi pemeriksaan.

2. Pimpinan audit internal harus memiliki hubungan langsung dengan dewan. Koordinasi yang teratur dengan dewan akan membantu terjaminnya kemandirian dan merupakan sarana semua pihak (untuk saling memberikan informasi demi kepentingan organisasi). Hubungan langsung akan didapat bila pimpinan audit internal secara teratur hadir dan berpartisipasi dalam rapat dewan. lni penting bila membahas yang berhubungan dengan kesalahan atau kelalaian unsur organisasi dalam melaksanakan kewajiban, pemeriksaan, pelaporan keuangan, pengaturan, dan pengendalian perusahaan. Kehadiran dalam rapat dewan ini dan prestasi laporan-laporan tertulis dan atau lisan akan melengkapi pertukaran informasi berkenaan dengan rencana dan kegiatan bagian audit internal. Pimpinan audit internal harus bertemu langsung dengan dewan secara periodik, paling tidak setiap tiga bulan sekali.

3. Kemandirian tersebut harus ditingkatkan bila pengangkatan atau penggantian pimpinan audit internal dilakukan atas persetujuan dewan.

4. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus didefinisikan dalam dokumen tertulis, sebaiknya di dalam anggaran dasar yang disetujui oleh manajemen senior dan dewan. Anggaran dasar tersebut harus:

  • menyatakan kedudukan bagian audit internat dalam organisasi;
  • memberikan kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen catatan-catatan, personel, dan benda-benda berwujud yang relevan dengan pelaksanaan audit;
  • mendefinisikan lingkungan kegiatan-kegiatan audit internal.

Pimpinan audit internal secara periodik harus memperkirakan apakah tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, sebagaimana disebutkan dalam, anggaran dasar, masih memungkinkan bagi bagian audit internal untuk mencapai tujuannya. Hasil perkiraan periodik ini harus disampaikan serta dibicarakan dengan manajemen senior dan dewan.

5. Pimpinan audit internal setiap tahun harus mengajukan persetujuan mengenai rangkuman mengenai jadwal kagiatan pemeriksaan, susunan kepegawaian, dan anggaran yang kemudian diinformasikan kepada dewan. Pimpinan juga harus mengajukan perubahan-perubahan sementara yang berkaitan dengan persetujuan. Jadwal kegiatan pemeriksaan, susunan kepegawaian, dan anggaran keuangan haruslah menerangkan kepada manajemen senior dan dewan tentang lingkup kegiatan audit internal serta berbagai batasan yang terdapat pada lingkup tesebut.

  1. Jadwal kegiatan pemeriksaan, susunan kepegawaian, dan anggaran keuangan yang telah disetujui, serta serluruh perubahan sementara yang berkaitan, harus memuat cukup infomasi yang memungkinkan dewan memastikan apakah tujuan dan rencana bagian audit internal tersebut mendukung tujuan serta rencana organisasi dan dewan. lnformasi tersebut haruslah disampaikan, sebaiknya secara tertulis.
  2. Batasan lingkup adalah pembatasan terhadap bagian audit internal yang menghalangi tercapainya tujuan dan rencana bagian audit internal, antara lain:
  • lingkup yang didefinisikan dalam anggaran dasar,
  • akses bagian audit internal pada dokumen, personel dan benda berwujud yang relevan dengan pelaksanaan pemeriksaan,
  • jadwal kegiatan pemeriksaan yang telah disetujui,
  • pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang diperlukan, dan
  • rencana susunan kepegawaian serta anggaran keuangan yang telah disetujui.
  1. Batasan dan dampak yang potensial dari adanya batasan tersebut harus dibicarakan dengan dewan, sebaiknya dilakukan secara tertulis.
  2. Pimpinan audit internal harus mempertimbangkan apakah perlu memberitahukan kepada dewan lentang batasan lingkup yang sebelumnya telah dibicarakan dan disetujui. Ini perlu dilakukan khususnya bila terjadi perubahan organisasi, dewan, manajemen senior, dan perubahan-perubahan lain.

6. Pimpinan audit internal harus memberi laporan tahunan tentang berbagai kegiatan kepada manajemen senior dan dewan, atau setiap periode yang lebih singkat bila dipandang perlu. Laporan tentang berbagai kegiatan tersebut haruslah mengemukakan berbagai temuan yang penting dalam pemeriksaan dan rekomendasi-rekomendasi, serta harus pula memberikan informasi berbagai penyimpangan atau deviasi yang berarti dari jadwal kegiatan pemeriksaan, susunan kepegawaian, serta anggaran keuangan yang telah disetujui dan alasan-alasannya.

Laporan meliputi antara lain sebagai berikut.

1) Laporan-laporan tentang berbagai kegiatan bagian audit internal sebaiknya dilakukan secara tertulis.

2) Berbagai temuan pemeriksaan yang penting serta berbagai keadaan berdasarkan penilaian pimpinan audit internal dapat menimbulkan dampak yang merugikan organisasi. Temuan pemeriksaan yang penting mencakup berbagai keadaan yang berhubungan dengan ketidakberesan, perbuatan-perbuatan yang ilegal, kekeliruan atau error, kelidak efisienan, pemborosan, ketidak efektivan, berbagai konflik kepentingan, dan kelemahan pengendalian internal. Setelah melakukan pembahasan atau review terhadap berbagai temuan pemeriksaan dengan manajemen senior, pimpinan audit internal harus memberitahukan berbagai temuan pemeriksaan penting kepada dewan, apakah hal-hal tersebut telah dipecahkan atau diselesaikan secara memuaskan atau tidak.

3) Kewajiban manajemen adalah membuat keputusan tentang tindakan tepat yang akan dilakukan sehubungan dengan berbagai temuan pemeriksaan yang penting. Manajemen senior dapat menentukan untuk menerima risiko akibat tidak diperbaikinya keadaan yang dilaporkan berdasarkan pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. Keputusan manajemen tentang berbagai temuan pemeriksaan yang penting harus diberitahukan kepada dewan.

4) Pimpinan audit internal harus mempertimbangkan apakah perlu memberitahukan kepada dewan tentang berbagai temuan pemeriksaan yang penting yang sebelumnya dilaporkan, termasuk bila manajemen senior dan dewan telah menerima risiko yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dilakukannya perbaikan atas keadaan yang dilaporkan. lni perlu dilakukan, khususnya bila terjadi perubahan organisasi, dewan, manajemen, senior, atau perubahan lainnya.

5) Alasan bagi penyimpangan atau devisa yang penting dari jadwal kegiatan pemeriksaan, susunan kepegawaian dan anggaran keuangan yang disetujui membutuhkan penjelasan yang mencakup:

  • perubahan organisasi dan manajemen,
  • kondisi ekonomi,
  • persyaratan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan,
  • perubahan staf pada bagian audit internal,
  • permintaan manajemen, dan
  • perluasan serta pengurangan lingkup pemeriksaan sebagaimana ditentukan oleh pimpinan audit internal

Objektivitas

Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan secara obiektif.

1. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (intemat auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan internal (internal auditing) tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang laln.

2. Sikap objektif akan memungkinkan para auditor internal melaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau diragukan. Para pemeriksa internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka merasa tidak dapat melaksanakan penilaian professional yang objektif.

  1. Penugasan staf harus dibuat sedemikian rupa sehingga konflik kepentingan yang nyata dan potensial serta sikap berpihak dapat dihindari. Staf pemeriksa secara periodik harus memberikan informasi berkenaan dengan konflik kepentingan yang potensial dan atau bias.
  2. Para pemeriksa internal harus melaporkan kepada pimpinan audit internal tentang berbagai keadaan konflik kepentingan atau sepatutnya diduga. Kemudian pimpinan harus memberikan tugas tersebut kepada pemeriksa lain untuk menggantikan pemeriksa yang menghadapi konflik kepentingan tersebut.
  3. Penugasan staf di bagian audit internal harus dirotasikan secara periodik bila mungkin dilakukan.
  4. Para pemeriksa internal tidak boleh menerima tanggung jawab operasional. Bila manajemen senior memerintahkan pada pemeriksa internal untuk melakukan pekerjaan di luar pemeriksaan, harus dianggap bahwa mereka tidak berfungsi sebagai pemeriksa internal. Selanjutnya, sikap objektif akan dianggap terganggu atau berkurang apabila para pemeriksa internal memeriksa berbagai kegiatan di mana mereka memiliki kewenangan atau tanggung jawab. Kekurangan tersebut harus dipertimbangkan atau diperhatikan pada saat pelaporan hasil pemeriksaan.
  5. Orang-orang yang dipindahkan ke, atau yang secara temporer dipergunakan oleh, bagian audit internal tidak boleh ditugaskan untuk memeriksa kegiatan yang sebelumnya telah melaksanakan sebelum terlewatinya suatu jangka waktu yang layak. Penugasan tersebut diduga akan mempengaruhi sikap objektif dan harus dipertimbangkan pada saat pengawasan pekerjaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
  6. Hasil pekerjaan pemeriksaan internal (internal auditing) haruslah ditinjau sebelum laporan pemeriksaan yang berhubungan dengan pemeriksa tersebut dikeluarkan. lni dilakukan untuk memberikan jaminan atau kepastian yang pantas bahwa pekerjaan pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan secara obiektif.

3. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang bila pemeriksa menganjurkan suatu standar pengawasan bagi sistem-sistem atau meninjau (review) prosedur sebelum hal-hal tersebut diterapkan. Penyusunan, pemasangan, dan pengoperasian sistem bukanlah fungsi pemeriksaan. Selain itu, pembuatan prosedur prosedur bagi berbagai sistem bukanlah fungsi audit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bukan fungsi pemeriksaan, dianggap akan mengurangi sikap objektif audit.

Disarikan dari buku: Standar Profesional Audit Internal, Penulis: Hiro Tugiman, Hal: 20-26.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Informasi Tambahan dalam Laporan Keuangan menurut IFRS

Selengkapnya →