Kampanye dan Politik Uang
Jangan ditolerir imbauan “terima uangnya, tetapi jangan pilih parpolnya”. Mempertahankan imbauan itu sama dengan membiarkan kejahatan politik. Kita harus sampaikan, politik uang adalah kejahatan.
Selengkapnya →Mekanisme Pembuatan Nota Retur
Kasus seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan Nota Retur karena Tidak ada Barang kena pajak yang dikembalikan, tetapi harus dilakukan pembetulan Faktur Pajak dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti.
Selengkapnya →Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
Selengkapnya →Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Standar yang Hilang
Cara penggantian Faktur Pajak Standar yang hilang adalah: Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa Kena Pajak.
Selengkapnya →Tata cara Penggunaan Faktur Pajak yang Cacat, Rusak, Salah dalam Pengisian atau Salah dalam Penulisan
Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti tersebut.
Selengkapnya →Pertarungan Para Koruptor?
Persoalannya, bagaimana membuktikan dengan konkret dan akurat bahwa seorang kandidat bertakwa, setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi. Karena tidak mungkin dibuktikan secara akurat, mengapa tidak dihilangkan saja untuk menghindari perdebatan (debatable).
Selengkapnya →Kampanye Dengan Uang Haram (2/2)
Yang pasti, jika tidak ada perubahan sikap pansus memandang aturan dana kampanye dalam sisa waktu yang ada, besar kemungkinan calon presiden dan wapres akan berkampanye menggunakan uang haram. Perlu disadari, sumbangan dana kampanye apalagi yang haram dapat menjadi titik awal KKN bagi pemerintahan baru.
Selengkapnya →Kampanye Dengan Uang Haram (1/2)
Dengan ketidakjelasan dan ketidakadaan beberapa aturan mengenai dana kampanye, sulit mengharapkan sumber dan penggunaan dana kampanye terbebas dari praktik-praktik kecurangan dan manipulasi.
Selengkapnya →Sinkronisasi Perencanaan di Tingkat Daerah
Dengan menjunjung tinggi prinsip partisipasi, warga secara bersama-sama membangun visi sebagai acuan baik gerakan warga untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Selengkapnya →Program Penanggulangan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah
Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.
Selengkapnya →
