Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Umum  >  Artikel saat ini

Bagaimana Bekerja dengan Pemerintah?

Oleh   /   Rabu 27 November 2013  /   Tidak ada komentar

Setelah sebuah LSM dirasa kualifikasi untuk bekerja dengan pemerintah dan mempunyai keinginan bekerja sama dengan pemerintah, akses terhadap dana akan tergantung pada hubungan yang terjalin. Sering kali perlu adanya kejelasan manfaat dalam hubungan antara pemerintah dan LSM.

keuanganLSM

Bagaimana Bekerja dengan Pemerintah?

Setelah sebuah LSM dirasa kualifikasi untuk bekerja dengan pemerintah dan mempunyai keinginan bekerja sama dengan pemerintah, akses terhadap dana akan tergantung pada hubungan yang terjalin. Sering kali perlu adanya kejelasan manfaat dalam hubungan antara pemerintah dan LSM.

Sebuah LSM dengan sumber daya yang bisa diakses mengetahui bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang bisa diakses dalam ruang lingkup tertentu. Sedangkan pemerintah mungkin membutuhkan LSM untuk menggunakan dana yang multilateral, karena adanya persyaratan bahwa dana yang diberikan harus melibatkan kemitraan antara pemerintah dan LSM.

Perlu disadari bahwa LSM yang memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah harus menyediakan banyak waktu untuk melakukan pendekatan dan mempresentasikan kasus mereka. Mereka mungkin akan menghadapi persaingan ketat dengan kontraktor lain dalam dunia bisnis yang biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk bersaing dalam memperoleh keuntungan. Risiko lain termasuk adanya kenyataan birokrasi pemerintah yang lamban yang bisa menunda penerimaan dana, atau berakibat pada terlambatnya penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh LSM.

Komunikasi yang Jelas

Dalam bekerja sama, merupakan suatu hal penting bagi LSM maupun pemerintah untuk memahami satu sama lain. Kedua pihak harus menyadari bahwa ada perbedaan tujuan dan juga cara mencapai tujuannya. Program pemerintah biasanya cenderung menggunakan pendekatan ‘dari atas ke bawah’ dan mensyaratkan lebih banyak hasil pendekatan dalam suatu proyek, misalnya peningkatan produksi atau penurunan angka kematian anak. Akan tetapi, sebuah LSM mungkin menggunakan pendekatan ‘dari atas ke bawah’ dan cenderung menekankan pada hasil kualitatif dari suatu proyek seperti peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat.

Sejarah Indonesia menunjukan, pemerintah bisa saja memusuhi LSM dan merasa terancam oleh keberhasilan yang dicapai LSM. Dulu, pemerintah menganggap kegiatan LSM sebagai aksi subversi terhadap pemerintah. Namun demikian, pandangan ini telah berubah drastis sejak era Soeharto (1996 – 1998), dan lebih banyak LSM mulai terlibat kerja sama dengan pemerintah. Secara umum, pemerintah tidak lagi melihat LSM sebagai anti-pemerintah, LSM dianggap sebagai organisasi yang punya komitmen untuk melayani kebutuhan masyarakat luas. LSM juga dipandang mampu membangun rasa percaya diri dan memainkan fungsi penting dalam mengontrol pemerintah, sebagaimana LSM juga telah memberikan alternatif bagi kebijakan pemerintah.[1]

Selain itu, penting juga untuk memahami persepsi pemerintah menangani penyebab timbulnya kecurigaan terhadap keberadaan LSM. Hal ini sering disebabkan oleh peliputan media massa tentang LSM yang telah menjual komoditas berupa hal yang dimaksudkan untuk dibagikan kepada rakyat miskin, atau LSM didirikan oleh orang-orang yang mencari akses untuk mendapat dana pembangunan, seperti mendirikan koperasi palsu untuk mendapatkan dana, tetapi kemudian melimpahkannya kepada koperasi yang lebih kecil untuk memakai fasilitas perjalanan lapangan pemberi dana. kegiatan lain yang mecoreng reputasi LSM adalah aktivis yang memanfaatkan LSM untuk mendapat dana dan kekuasaan politik.

Saling Memahami Sikap Masing-masing

Dalam petunjuk pelatihannya, Richard Holloway mengemukakan dua cara pendekatan kepada pemerintah:

  1. LSM meyakinkan pemerintah untuk mendukung kegiatannya (LSM-Digerakkan oleh Misi/ Diriven Mission)
  2. Pemerintah mempekerjakan LSM untuk melakukan keinginan pemerintah (LSM-Dorongan Pemasukan/ Income Driven)

LSM akan cenderung berkompromi ketika bekerja dengan pemerintah, akan tetapi LSM yang cerdas akan memanfaatkan kompromi untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan dorongan misinya sendiri dalam kerangka kegiatan berdasarkan dorongan misinya sendiri dalam kerangka kegiatan yang disepakati dengan pemerintah. Berdasarkan kontrak kerja, LSM harus melakukan hal-hal yang telah disepakati, tetapi sebetulnya LSM bisa melakukan lebih dari sekedar LSM yang dikontrak kerja. Contohnya, sebuah LSM yang dikontrak untuk melakukan program pemberian sarapan bergizi kepada anak-anak sekolah mungkin bagi ibu-ibu dalam suatu masyarakat sehingga membuat proyek lebih berkeseimbangan.

Disarikan dari buku: Buklet Sumber Dana Kreatif (Buklet 5 dari 11 Seri Pengerahan Sumber Daya), Penulis: Nina Doyle (VSO) & Deborah Nolan (CUSO), Halaman: 8-11.



[1] Infomasi ini dipresentasikan oleh Rustam Ibrahim, Abdi Suryaningati dan Tom Malik, dipresentasikan pada konferensi APPC (Asia Pasific Philanthropy Consortium) tanggal 5 – 7 September 2003. Berdasarkan makalah Freddy H. Tulung (Direktur Bidang Politik, Komunikasi dan Informasi BAPPENAS):): “Developing a Strong, Democratic anda Transparent NGO: Government Notes” (Membangun LSM yang Kuat, Demokratis dan Trasnparan: Catatan Pemerintah), Jakarta, 17 July 2002.

    Cetak       Email
  • Publish: 3 tahun ago on Rabu 27 November 2013
  • By:
  • Last Modified: November 19, 2013 @ 12:22 pm
  • Filed Under: Umum
  • Tagged With:

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Aktivitas Hidup Koperasi

Aktivitas Hidup Koperasi

Selengkapnya →