Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Penggalangan Dana  >  Artikel saat ini

Bagaimana Pemerintah Mengalokasikan Dana

Oleh   /   Kamis 28 November 2013  /   Tidak ada komentar

Langakah LSM selanjutnya adalah meneliti cara pemerintah mengalokasikan dana dan bagaimana mereka meyusun anggaran. Desentralisasi di Indonesia diartikan bahwa setiap pemerintah daerah bekerja dengan cara yang berbeda, dan LSM harus menghubungi pemerintah setempat untuk memperoleh informasi khusus mengenai daerah mereka.

keuanganLSM

Bagaimana Pemerintah Mengalokasikan Dana

Langakah LSM selanjutnya adalah meneliti cara pemerintah mengalokasikan dana dan bagaimana mereka meyusun anggaran. Desentralisasi di Indonesia diartikan bahwa setiap pemerintah daerah bekerja dengan cara yang berbeda, dan LSM harus menghubungi pemerintah setempat untuk memperoleh informasi khusus mengenai daerah mereka. Perlu diketahui bahwa walaupun pemerintah mungkin secara resmi memandang LSM sebagai mitra dalam pembangunan dan menyadari bahwa LSM akan menawarkan pendapat dan gagasan yang berbeda terkait dengan kebijakan publik, namun masih ada kesulitan dalam menciptakan kemitraan yang efektif. Komitmen nyata untuk bekerja sama mungkin belum dikemukakan dalam kebijakan pemerintah, namun saat ini merupakan sejarah dimulainya kedekatan kerja sama.

Ketika desentralisasi diterapkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001, terdapat 357 kabupaten yang menjadi unit administrasi utama yang bertanggung jawab dalam memberi pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian secara umum salah satu tugas penting LSM adalah mendapatkan informasi terbaru tentang bagaimana cara pemerintah bekerja di masing-masing daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi di Indonesia, setiap daerah diberi wewenang untuk mengelola keuangannya dan menyusun anggaran tahunannya sendiri. Struktur dan kebijakan pemerintah berubah di seluruh dunia, dan hal ini masih tetap menjadi aspek penting jika LSM ingin bekerja dengan pemerintah.

Langkah-langkah lain yang harus ditempuh agar pemerintah mendukung suatu proyek, termasuk mencari tahu bagaimana caranya agar LSM dapat diundang untuk mengikuti tender suatu proyek. Mempelajari prioritas dana serta fokus terbaru program daerah juga merupakan salah satu hal penting. Seseorang yang bisa menjelaskan tentang hal ini adalah Rony Rimanto Hari, Kepala Pengkajian Informasi BPS, yang juga pernah bekerja pada departemen lain di Yogyakarta. Pak Rony percaya bahwa proses tender sekarang lebih terbuka dibandingkan pemerintahan yang lalu. Dia menyarankan agar LSM membangun jaringan dengan pegawai pemerintah setempat dan menyediakan brosur atau profil lembaga tentang program yang ditangani dan organisasinya sendiri. Hal ini menyakinkan pemerintah tentang pekerjaan yang dilakukan LSM, sehingga meningkatkan kesempatan untuk diundang berpartisipasi dalam proses tender. LSM juga harus mencari tahu jika ada program khusus yang ditengarai sebagai program kemitraan antara pemerintah dan LSM. LSM harus menyadari bahwa setiap daerah sangat berbeda, dan mungkin beberapa daerah mempunyai kebijakan yang lebih terbuka dibandingkan dengan daerah-daerah, lain.

LSM yang bijaksana juga harus mencari tahu jika ada prosedur khusus untuk mengikuti tender pemerintah. Berapa pengeluaran umum, dan biaya administrasi yang diperbolehkan, serta proposal dan format anggaran yang dihendaki?

Jika proposal sudah diterima, LSM harus menyadari bahwa prosedur pemerintah mungkin berbeda dengan prosedur mereka sendiri. LSM mungkin harus menyediakan banyak waktu untuk melakukan pendekatan dan mempresentasikan program-program sebelum diterima. Ketika proses tender dibuka, mereka harus bersaing dengan LSM lain untuk medapatkan kontrak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa prosedur birokratis pemerintah sangat membatasi dan memakan waktu, dan kesalahan perancangan program mungkin tidak bisa dinegosiasikan.

Pak Riza Primahendra, Direktur Pusat Studi Masyarakat Sipil dan Pengembangan pada Bina Swadaya juga mempunyai pengalaman dalam berhubungan dengan pemerintah. Dia berpendapat bahwa dana sering didapatkan melalui pengaruh seseorang atau pengajuan gagasan. Dalam pengajuan gagasan, LSM bisa menyediakan konsep dan gagasan kepada pemerintah (terutama jika pegawai pemerintah kurang berpengalaman). Cara lain untuk mempengaruhi kebijakan adalah melalui kantor pemerintah, parlemen maupun partai politik.[1] (Untuk informasi lebih lanjut tentang Bina Swadaya, dapat dilihat dalam Buklet Pencarian Dana dari Sektor Swasta).

Disarikan dari buku: Buklet Sumber Dana Kreatif (Buklet 5 dari 11 Seri Pengerahan Sumber Daya), Penulis: Nina Doyle (VSO) & Deborah Nolan (CUSO), Halaman: 11-13.



[1] Wawancara dengan Bapak Riza Primahendra di Bina Swadaya, Selasa, 22 Maret 2005.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Gaya Penulisan Proposal Permohonan Dana

Selengkapnya →