Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Tanya Jawab  >  Artikel saat ini

Bagaimana Skema Pembagian (Sharing%) & Pembayaran Premi Antara Perusahaan dengan Karyawan

Oleh   /   Selasa 23 Mei 2017  /   Tidak ada komentar

Bagaimana Skema Pembagian (Sharing%) & Pembayaran Premi Antara Perusahaan dengan Karyawan

Bagaimana Skema Pembagian (Sharing%) & Pembayaran Premi Antara Perusahaan dengan Karyawan

(Tanya jawab ini disarikan dari diskusi komunitas di mailing list keuanganLSM)

Gabung Milis KeuanganLSM.

Q: Lembaga saya berencana untuk memberikan fasilitas asuransi kesehatan untuk karyawan. Kami sendiri sebenernya sudah di bayari BPJS oleh perusahaan.

Nah yang saat ini kami perlukan adalah informasi mengenai bagaimana ya skema pembagian (sharing) % pembayaran premi antara perusahaan dengan karyawan biasanya.

Apakah 100% dibayar perusahaan atau ada standard pembagian % porsi bayar premi tertentu. Mengingatkan BPJS kesehatan dan Asuransi Kesehatan kan seperti perusahaan bayar coverage double begitu ya.

A: 100% dicover perush

A: Untuk coverage asuransi kesehatan:

  • BPJS cover 100% perusahaan
  • Asuransi Kesehatan misal yang dikelola oleh prsh atau berkerjasama dgn provider pembagian: 60% prsh, 40% karyawan (tambahan jaminan kesehatan selain BPJS)

A: Skema pembagian biaya (sharing cost) tergantung pada kebijakan kantor Yenny sendiri.

Biasanya yang menjadi pertimbangan adalah:

  • Ketersediaan anggaran
  • Kebutuhan pegawai dan keluarganya
  • Prinsip bahwa karyawan juga bertanggungjawab atas kesehatan dirinya dan keluarganya (sehingga walaupun anggaran tersedia, asuransi kesehatan hanya menanggung 90% nilai klaim dan 10% ditanggung karyawan).

Benar bahwa sekarang seluruh karyawan sudah harus diikutsertakan BPJS Kesehatan. Namun, pada prakteknya penggunaan fasilitasnya masih tidak efisien dan efektif.

Melalui prosedur yang telah ditetapkan, pasien/keluarganya harus mengantri mengambil nomor sebelum berobat (jika di Rumah Sakit), biasanya bisa memakan waktu minimal 1 hari dan ada pengkategorian sendiri untuk jenis-jenis penyakit yang boleh langsung berobat di RS dan bukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes Pratama).

Dibandingkan dengan penggunaan asuransi kesehatan yang bisa langsung di provider (rekanan) ataupun dengan system reimbursement, sehingga tidak menyita waktu terlalu banyak.

Tapi, perlu dipertimbangkan juga bahwa walaupun mekanisme penggunaan BPJS Kesehatan tidak praktis dan juga tidak mudah, sebenarnya pertanggungan BPJS Kesehatan jauh lebih tinggi daripada asuransi kesehatan terutama untuk penyakit-penyakit kritis.

Sudah sekitar 5 tahunan ini perusahaan asuransi memperkenalkan system profit sharing. Sekian persen dari premi dikurangi dengan klaim biaya kesehatan akan dikembalikan ke kantor jika tahun depannya kantor masih menggunakan mereka sebagai provider asuransi kesehatannya. Namun, profit sharing bukanlah hal yang pasti karena tergantung pada besaran klaim kesehatan peserta.

Jika tahun sebelumnya kantor Yeni sudah menggunakan asuransi kesehatan, mintakan klaim report tahunan dari mereka agar Yeni dapat melakukan analisa klaim setiap tahunnya. Berapakah besar kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh para karyawan dan keluarganya di kantor Yeni.

Permintaan benefit yang melebihi kebutuhan hanya akan menyebabkan kenaikan premi. Kalaupun tahun sebelumnya masih ditanggung kantor sendiri (tanpa asuransi kesehatan), mulailah buat analisa klaim. Dari hasil analisa tersebut, buatkan table benefit yang diinginkan untuk dikirimkan ke perusahaan asuransi ketika proses bidding sebagai dasar membandingkan proposal yang masuk (apple-with-apple).

Sebagai tambahan, semenjak adanya BPJS Kesehatan, para perusahaan asuransi memperkenalkan system “dana tunai harian” Jika peserta dirawat inap menggunakan BPJS Kesehatan dan bukan menggunakan asuransi kesehatannya maka mereka akan diberikan dana tunai sebesar sekian ratus ribu rupiah per hari.

Keuntungan bagi karyawan walaupun lebih ribet, mereka mendapatkan santunan tambahan. Keuntungan bagi kantor tingkat klaim menurun sehingga kemungkinan profit share nanti akan lebih tinggi.

A: sekedar sharing nih, sebagai bahan pertimbangan mbak nantinya. kalau untuk coverage BPJS memang itu sebaiknya 100% ditanggung perusahaan, nah kalau ingin mengcovered asuransi kesehatan lagi sepertinya akan double coverege untuk fasilitas kesehatannya, apa tidak sebaiknya daftar untuk BPJS ketenaga kerjaan saja.

Jadi dalam BPJS ada cover kesehatan dan ada cover untuk jaminan hari tua yang didalam BPJS TK itu sudah include asuransi kecelakaan kerja dan lain sebagainya ( bisa mbak yenny pelajari lebih lanjut).

Untuk masalah penyediaan dana keduanya semestinya ditanggung oleh perusahaan 100%, namun untuk lembaga non-profit mungkin tidak terlalu saklek harus lembaga yang bayar 100%.

Melihat kondisi keuangan lembaga dan kebijakan lembaga juga bisa persentase lembaga berapa prrsen dan karyawan berapa persen, mungkin itu saja ya mbak masukan dari saya apabila ada kesalahan mohon maaf sebelum dan sesudahnya apalagi dah dekat puasa nih, mohon maaf lahir batin ya.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Bagaimana Perhitungan Pembayaran Pada BPJS Perusahaan Jika Sudah Melebihi Quota?

Selengkapnya →