Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

Bansos Bisa Menjadi Kampanye Terselubung

Oleh   /   Senin 14 Januari 2013  /   Tidak ada komentar

Dengan dalih untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ataupun modal kerja sebagai arah populis negara, elite politik cenderung menjadikan program bantuan sosial dalam APBN atau APBD sebagai modal politik.

keuanganLSM

Bansos Bisa Menjadi Kampanye Terselubung

Sumber: KOMPAS, Senin, 7 Januari 2013.

Jakarta, Kompas – Kebijakan bantuan sosial, terutama di pos anggaran kementerian/lembaga, potensial diselewengkan untuk pemenangan Pemilihan Umum 2014. Dengan dalih untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ataupun modal kerja sebagai arah populis negara, elite politik cenderung menjadikan program bantuan sosial dalam APBN atau APBD sebagai modal politik.

Abdullah Dahlan dari Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) dan peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, secara terpisah mengatakan hal itu di Jakarta, Sabtu (5/1). Keduanya menanggapi alokasi dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2013 yang meningkat Rp 18 triliun menjadi Rp 73,6 triliun.

Abdullah mengatakan, ”Dengan program bansos, arahnya jelas menggunakan kebijakan populis negara untuk tujuan membangun pengaruh keterpilihan baik individu maupun institusi partai dalam kontestasi pemilu serta pilkada. Riset ICW di beberapa daerah mengonfirmasi soal dana bansos dan hibah rentan dan potensial dipakai untuk modal politik.”

Menurut Abdullah, kenaikan dana bansos tahun 2013 semakin menegaskan program-program kementerian yang menterinya berlatar belakang politisi mulai dibiarkan bebas melakukan konsolidasi programatik kementerian untuk persiapan pemilu. Pos dana hibah dan bansos jelas dirancang oleh kementerian dan daerah petahana (incumbent) yang akan ikut kontestasi dalam pemilu dan pilkada.

”Di sinilah tugas Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum untuk mencermati perkembangan modus menjadikan bansos sebagai bentuk kampanye terselubung,” ujarnya.

Toto mengatakan, dana bansos memang dalam kewenangan kementerian. Namun, biasanya DPR ikut campur dalam pelaksanaannya dengan cara menitipkan beberapa program yang seolah-olah masuk kategori bansos. Penyelewengan bisa berupa penggelembungan anggaran atau penyaluran fiktif. (OSA)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →