Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Barang Kena Pajak dan barang Tidak Kena Pajak

Oleh   /   Selasa 22 April 2014  /   1 Komentar

Barang kena pajak adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakkan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

KeuanganLSM

Barang Kena Pajak dan barang Tidak Kena Pajak

Barang kena pajak, pengertiannya semula menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah barang hasil pabrikasi namun setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 setelah BKP tidak berwujud masuk objek pajak maka pengertian BKP, yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 dan 2 UU No. 8 PPN Th. 1983 BKP diartikan dalam Pasal 1 angka 3 dan 2 UU No. 8 PPN Th. 1983 BKP diartikan sebagai,

“Barang kena pajak adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakkan pajak berdasarkan Undang-Undang ini”.

Dalam risalah penjelasan Pasal 1 huruf b UU No. 8 PPN Th. 1983 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang tidak berwujud, antara lain hak atas merk dagang, hak paten, dan hak cipta sedangkan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK03/2000 tentang pemanfataan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean disebutkan BKP tidak berwujud, antara lain hak paten, hak oktroi, hak cipta, dan merk dagang.

Berdasarkan rumusan yang abru tersebut di atas, pengertian barang tidak hanya sebagai barang berwujud, tetapi juga barang tidak berwujud. Disamping itu, untuk menentukkan suatu barang adalah barang kena pajak, tidak harus dikaitkan dengan barang hasil pabrikan, seperti ketentuan sebelum 1 Januari 1995. Dengan demikian, penegrtian menghasilkan hanya mempunyai hubungan dengan siapa yang menjadi subjek pajak. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian ini, unsur barang kena pajak dapat dirumuskan

  • Barang berwujud atau barang tidak berwujud, dan
  • Dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984.

Pengertian lebih jauh tentang BKP ini maka sejak 1 Januari 1995 pada prinsipnya semua barang terkena pajak (PPN) kecuali UU menetapkan sebaliknya. Yang ditetapkan sebaliknya itu adalah pengenaan PPN terhadap barang modal bekas pakai sepanjang PPN atas perolehan barang tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan (lihat ketentuan Pasal 16 D UU PPN 1984).

Sebagai penjabaran dari ketentuan ini, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 4 A mengatur tentang kelompok barang tidak kena pajak, seperti berikut.

  • Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
  • Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
  • Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan jenisnya.
  • Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Dalam Pasal 2 PP No. 144 Tahun 2000 dijelaskan bahwa jenis barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung sumbernya adalah

  • Minyak mentah (crude oil),
  • Gas bumi,
  • Panas bumi,
  • Pasir dan kerikil,
  • Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan
  • Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak dan bijih bauksit.

Dalam risalah penjelasan Pasal 4A Ayat 2 huruf b Juncto Pasal 1 ibis Pasal 3 PP No. 144 Th. 2000, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak adalah

  • Beras,
  • Gabah,
  • Jagung,
  • Sagu,
  • Kedelai, dan
  • Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

Lebih lanjut, Pasal 4 PP No. 144 Th. 2000 yang menegaskan bahwa kelompok ketiga barang yang tidak dikenakkan pajak adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya baik dikonsumsi ditempat atau tidak termask makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga.

Kelompok barang tidak kena pajak yang keempat adalah uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Uang dan surat berharga tidak kena PPN karena antara nilai nominal dan nilai fisiknya berbeda. Uang dan emas batangan dikelompokkan sebagai alat tukar sehingga tidak dikenakan PPN.

Komentar:
Akan tetapi emas perhiasan dikenakan PPN.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Masryahrul, Hal: 7-9.

    Cetak       Email

1 Comment

  1. […] Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Masryahrul, Hal: 7-9. – See more at: http://keuanganlsm.com/barang-kena-pajak-dan-barang-tidak-kena-pajak/#sthash.PHv7VN9G.dpuf […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

Selengkapnya →