Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Berbagai Aturan Hukum Penyelenggaraan Pilkada

Oleh   /   Jumat 11 September 2015  /   Tidak ada komentar

KPUD tidak bisa berbuat banyak dengan data pemilih yang disodorkan Dispenduk sehingga banyak kejadian di daerah, data pemilih yang diajukan Dispenduk tidak lagi up to date.

Berbagai Aturan Hukum Penyelenggaraan Pilkada

Berbagai Aturan Hukum Penyelenggaraan Pilkada

Pilkada langsung diintroduksi dalam UU No.1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 23 ayat (1) menyatakan, “Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.” Namun hingga UU ini dicabut, Pilkada langsung belum juga dilaksanakan oleh pemerintah.

Sejak runtuhnya rezim Soeharto, Pilkada kembali menjadi wacana publik. Gagasan Pilkada langsung muncul sebagai reaksi atas penyimpangan demokrasi dalam Pilkada perwakilan oleh DPRD dalam lima tahun terakhir. Keprihatinan dan kekecewaan terhadap praktik Pilkada, menurut UU No.22/1999 dan PP No.151/2000, disebabkan karena dua isu krusial, maraknya politik uang (money politics) dan campur tangan (intervensi) pengurus partai politik di tingkat lokal maupun pusat.”

Ekperimentasi demokrasi di level daerah ini mendapat legitimasi semenjak disahkannya UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi atas UU Pemerintah Daerah sebelumnya (UU No.22/1999). UU ini disahkan Megawati Soekarnoputri sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 3 September 2004. Pasal 56 ayat (1) UU No.32/2004 menyebutkan, “Kepala dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” dan diharuskan dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Pasal 24).”

Namun, ada beberapa konsekuensi rumit dari penggunaan UU No.32/2004 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada 2005. Pertama, karena peran KPU tidak disebutkan sama sekali dalam UU tersebut, menjadikan KPU tidak berfungsi. UU Pemda memberikan kewenangan penyelenggaraan Pilkada langsung kepada KPUD yang tidak lain adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No.12/2003 tentang Pemilihan Umum. Padahal, dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota bukan lembaga yang berdiri sendiri.

Kedua, sebagai konsekuensi Pilkada bukan rezim Pemilu, instrument-instrument yang digunakan dalam Pemilu tidak bisa digunakan dalam Pilkada. Misalnya, kartu pemilih Pemilu tidak digunakan dalam Pilkada dan sebagai gantinya, KPUD mencetak ulang kartu pemilih yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari kartu pemilih Pemilu 2004. Ketiga, sebagai konsekuensi tidak diasumsikannya Pilkada sebagai Pemilu sengketa hasil Pilkada tidak ditangani Mahkamah Konstitusi, melainkan oleh Mahkamah Agung. Karena lokus Pilkada berada di daerah, MA bisa mendelegasikan penanganannya kepada Pengadilan Tinggi.

Keempat, kewenangan minimal DPRD dalam proses Pilkada karena dibatalkannya ketentuan Pasal 109 dalam UU No.32/2004 oleh Mahkamah Konstitusi yang membuka kesempatan kepada DPRD mengintervensi Pilkada mulai dari proses hingga hasil Intervensi dan alat tawar baru ini dilakukan dengan dua cara, menolak penetapan calon yang disahkan oleh KPUD dan menolak hasil pemungutan suara karena terkait dengan kesiapan masing-masing calon kepada dan wakil kepala daerah.

Selain UU No.32/2004, dua bulan sebelum Pilkada digelar, ketentuan baru dalam pelaksanaan Pilkada telah dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Perpu No.3/2005 tentang Perubahan Atas UU No.32/2004 tertanggal 27 April 2005. Perpu ini dikeluarkan Presiden sehubungan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah ketentuan UU No.34/2004. Selanjutnya untuk petunjuk teknis pelaksanaan Pilkada, terbitlah PP No.6/2005 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 11 Februari 2005. Pada 15 April 2005, Presiden juga mengeluarkan Inpres No.7/2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk mengubah aturan penundaan Pilkada yang sebelumnya diatur dalam PP No.6/2005, Pemerintah telah menerbitkan PP No.17/2005 tertanggal 27 April 2005. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149, tata cara penundaan Pilkada dibagi menjadi dua, yaitu penundaan seluruh tahapan dan penundaan sebagian tahapan.

Yang tidak jelas dari Pasal 149 PP ini adalah mengenai bentuk produk hukum yang akan dikeluarkan setelah penundaan tahapan Pilkada diajukan, baik kepada Presiden maupun kepada Mendagri. PP tersebut hanya mengatur tentang tata cara mengajukan penundaan. Berbeda dengan PP. No.6/2005, yang secara tegas mengatur penundaan untuk seluruh tahapan Pilkada ditetapkan dengan keputusan Presiden, sedangkan untuk penundaan sebagian tahapan cukup dengan keputusan KPUD setelah disetujui DPRD.

Namun di sisi lain, baik UU No.32/2004, PP No.6/2005 dan PP No.17/2005 tidak memuat aturan pelaksanaan Pilkada kedua setelah hasil putaran pertama selesai dilaksanakan. Kondisi ini mengakibatkan kegamangan dan ketidakpastian pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah yang mengakibatkan pelaksana Pilkada di daerah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Depdagri.

Dengan asumsi bahwa Pilkada bukan rezim Pemilu tapi rezim Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat kemudian membentuk desk Pilkada untuk menggantikan peran KPU. Lembaga ini dibentuk di tiap-tiap daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda). Dasar hukum pembentukannya adalah Inpres No.7/2005 dan Kepmendagri No.120.05-110/2005.

Terbitnya Kepmendagri ini membawa implikasi di beberapa tempat, dimana pejabat daerah mengklaim desk Pilkada bekerja lebih keras menyukseskan Pilkada daripada KPUD. Pendaftaran pemilih dan sosialisasi Pilkada banyak diperankan para birokrat di tingkat lokal. Misalnya, pada tahap pendaftaran pemilih KPUD sangat bergantung pada data yang diberikan Dinas Kependudukan (Dispenduk). Dengan pendeknya waktu, KPUD tidak bisa berbuat banyak dengan data pemilih yang disodorkan Dispenduk sehingga banyak kejadian di daerah, data pemilih yang diajukan Dispenduk tidak lagi up to date.

Selain itu untuk menengahi maraknya kasus penolakan hasil Pilkada yang dilakukan oleh DPRD, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran No.120/1559/SJ yang menyatakan bahwa apabila selambat-lambatnya tiga hari DPRD tingkat Kabupaten/Kota belum mengesahkan hasil Pilkada, maka KPUD dapat menyerahkan hasil Pilkada tersebut kepada Gubernur yang akan diteruskan kepada Pemerintah. Untuk kasus Pilkada di tingkat Provinsi, Mendagri dapat mengajukan hasil Pilkada langsung kepada Presiden. SE ini dikeluarkan Mendagri pada 27 Juni 2005 di saat hampir seluruh daerah menyelenggarakan Pilkada putaran pertama.

Tak kalah mendukungnya, untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada 31 Maret 2005 Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara mengeluarkan Surat Edaran bernomor 08/MPan/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran ini wajib dipatuhi PNS yang menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah serta PNS yang bukan calon kepala atau wakil kepala daerah. Sementara bagi PNS yang bukan calon kepala atau wakil kepala daerah berisi dua larangan. Pertama, dari sisi internal dan institusinya, PNS dilarang terlibat kegiatan kampanye mendukung salah satu calon peserta Pilkada dan menggunakan fasilitas jabatan. Kedua, dari sisi penyelenggara Pilkada, PNS dilarang menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dan menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS.

Surat Edaran tersebut mengandung kontroversi dari sisi konsistensi untuk mematuhi aturan yang lebih tinggi. Dalam pasal 13 PP No.6/2005 disebutkan, syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah, (a) warga Negara RI, (b) berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun, (c) berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS, (d) terdaftar sebagai pemilih, dan (e) tidak menjadi pengurus partai politik.

Karena banyaknya protes dari kalangan masyarakat perihal diperbolehkannya PNS menjadi bagian dari Panwas, dan anggota PPK, PPS, dan KPPS Menneg PAN Taufik Effendi kemudian mengeluarkan Surat Edaran lagi bernomor 8A/2005 yang mengizinkan PNS untuk menjadi petugas penyelenggara Pilkada dengan sepengetahuan atasannya. SE ini menggugurkan SE sebelumnya (No.08/Mpan/3/2005) yang melarang PNS untuk terlibat dalam Pilkada.

Demikian juga dengan Mahkamah Agung, untuk mendukung pelaksanaan Pilkada langsung pada 7 April 2005, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.10/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilkada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Sebelumnya Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No.5/2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 30 Maret 2005. Surat Edaran MA ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia dan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Medan, Makassar, Surabaya, dan Semarang dan menjadi salah satu lampiran dalam PP. No.17/2005.

Kemudian MA mengeluarkan lagi Surat Edaran No.8/2005. Surat ini dikeluarkan setelah banyaknya putusan PTUN di beberapa daerah dianggap terlambat. Sementara itu untuk masalah tenggang waktu bagi Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan terhadap hasil Pilkada pada 27 Juni 2005. MA telah mengeluarkan Surat Edaran lagi bernomor 9/2005 SEMA ini menjelaskan lebih terperinci isi Peraturan MA No.10/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Hasil Pilkada dari KPU Provinsi Kabupaten/Kota, khususnya terkait Pasal 4 ayat (7), yaitu paling lambat 14 hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim Agung atau Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Disarikan dari buku: Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan, Penulis: Rusdi Marpaung & J. Heri Sugianto, Hal: 3-6.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Selengkapnya →