Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Perpajakan  >  Artikel saat ini

Berbagai Jenis Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Oleh   /   Senin 4 November 2013  /   Tidak ada komentar

Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian seperti jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

keuanganLSM

Berbagai Jenis Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Berdasarkan  Pasal 1A Undang-undang PPN Tahun 1984 termasuk Penyerahan adalah sebagai berikut:

a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.

Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian seperti jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

Pengalihan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dngan Hak Opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas Barang Kena Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, maka undang-undang ini menentukan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian telah ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.

Berdasarkan SE-10/PJ.42/1994 yang mengatur pelaksanaan PPN terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi sebagai berikut:

(a) Perlakuan PPN Terhadap SGU dengan Hak Opsi (Finance Lease)

  • Atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU dengan Hak Opsi dari Lessor kepada Lessee merupakan Jasa Financial Leasing yang dikecualikan dari pegenaan PPN.
  • Pengalihan BKP oleh suatu perjanjian SGU dengan Hak Opsi, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN. Penyerahan barang dianggap telah terjadi pada saat barang (barang modal) dipindahkan penguasaannya dari penjual (supplier) atau Lessor kepada pembeli atau Lessee, walaupun belum diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan atas barang yang disewa guna tersebut kepada Lessee.

(b) Perlakuan PPN Terhadap SGU Tanpa Hak Opsi

Penyerahan Jasa dalam transaksi SGU tanpa Hak Opsi dari Lessor kepada Lessee adalah penyerahan jasa yang terutang PPN. Karena Lessor sebagai perusahaan jasa persewaan barang dengan demikian merupakan Pengusaha Kena Pajak.

(c) Perlakuan PPN Terhadap Sale and Lease back dengan Hak Opsi Perlakuan PPN tidak terutang PPN sepanjang barang modal (aktiva tetap) yang bersangkutan tetap digunakan oleh Lessee untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang terutang PPN.

c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.

Pedagang perantara ialah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau bala jasa tertentu, misalnya Komisioner atau yang ditunjuk oleh pemerintah.

d. Penyerahan pemakaian sendiri.

Pemakaian sendiri mengandung pengertian bahwa Barang Kena Pajak yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan untuk kepentingan Pengusaha Kena Pajak atau digunakan untuk kepentingan pengurus atau karyawannya. Atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak atau untuk pengurus dan karyawannya, terutang PPN dan harus dibuatkan Faktur Pajak dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar harga jual Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk laba kotor.

Dilihat dari tujuan pemakaian sendiri atas hasil produksi sendiri, dibedakan dalam pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif dan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif.

  • Contoh Pemakaian Sendiri untuk Tujuan Konsumtif. Pabrik minimum ringan menggunakan sebagian dari hasil produksinya untuk konsumsi karyawan. Atas pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan konsumtif yang berasal dari produksinya sendiri tentang PPN. Pajak Keluaran harus dibayar sendiri oleh pengusaha yang bersangkutan. PPN yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
  • Contoh Pemakaian Sendiri untuk Tujuan Produktif. Pabrik mobil/truk mempergunakan sendiri truk yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut bahan baku spare parts dari satu tempat ke pabriknya. Atas pemakaian sendiri ini terutang PPN. Pajak Keluaran harus dibayar sendiri oleh pengusaha yang bersangkutan. PPN yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

e. Penyerahan pemberian cuma-cuma.

Pemberian cuma-cuma: sebagai pemberian Barang Kena pajak oleh PKP yang diberi tanpa pembayaran baik dari hasil produksi sendiri, maupun bukan produksi sendiri antara lain pemberian contoh barang dagangan untuk kegiatan promosi kepada relasi atau calon pembeli, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Atas pemberian cuma-cuma Baarang Kena Pajak oleh pengusaha Kena Pajak terutang PPN dan harus dibuatakn Faktur Pajak dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar harga jual Barang Kena Pajak yang diberikan.

f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antarcabang.

Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerhan BKP antarcabang dikenakan pajak. Karena menganut prinsip desentralisasi Pengusaha Kena pajak, maka baik kantor pusat maupun kantor cabang dengan nama dan bentuk apa pun masing-masing dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KKP setempat. Akhirnya penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya dan penyerahan antarcabang dikenakan pajak.

g. Penyerahan BKP secaara konsinyasi.

Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Petambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersbut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengambilan Barang Kena Pajak (retur).

Penyerahan BKP kepada pedagang perantara terutang PPN. Yang dimaksud pedagang perantara adalah pengusaha dengan nama atau bentuk apa pun yang melakukan usaha perdagangan perantara termasuk pedagangan dalam konsinyasi, kecuali makelar yang diangkat dan disumpah oleh Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran) harus dipungut oleh PKP tang bersangkutan pada saat penyerahan BKP kepada Pedagang Konsinyasi.

h. Penyerahan persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1A UU PPN Tahun 1994 menetapkan pajak PPN dikenakan atas penyerahan persediaan BKP dan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakai sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan kena pajak. Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Sumber: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Penulis: Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, S.E., M.Si. Hal: 18-21.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Langkah Menyiapkan Data-data untuk SPT Pajak Penghasilan Badan

Selengkapnya →