Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Berserikat merupakan Hak Hakiki Warga

Oleh   /   Senin 10 Juni 2013  /   Tidak ada komentar

Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan terus bergulir. RUU tersebut dinilai inkonstitusional. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak hakiki warga negara.

keuangan LSM

Berserikat merupakan Hak Hakiki Warga

Sumber: KOMPAS, Kamis, 16 Mei 2013.

JAKARTA, KOMPAS – Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan terus bergulir. RUU tersebut dinilai inkonstitusional. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak hakiki warga negara.

”Kalau tidak antikonstitusi, kontrakonstitusi. Maka, kalau ini dipaksakan di DPR, hari pertama kami akan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin saat memberikan sambutan dalam diskusi ”Mengapa Menolak RUU Ormas?” yang diselenggarakan di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (15/5).

Diskusi digelar Pengurus Pusat Muhammadiyah bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Berdasarkan keterangan Direktur Eksekutif PSHK Eryanto Nugroho, setidaknya ada dua aspek pokok mengapa RUU Ormas patut ditolak.

Ditinjau dari apek hukum, RUU tersebut mengacaukan dan menimbulkan kerancuan kerangka hukum. Soalnya, badan berupa yayasan ataupun perkumpulan sama-sama dikategorikan ormas. Di samping itu, RUU tersebut berupaya pula mengatur organisasi yang tidak berbadan hukum, yang sebenarnya sudah dijamin dalam UUD.

”Dari aspek politik, RUU Ormas mengembalikan pendekatan politik-keamanan. Ini dapat dilihat dari kementerian yang akan menanganinya, yakni Kemendagri, khususnya Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik,” kata Eryanto.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan, kesalahan RUU Ormas berada pada paradigma penyusunan. Dalam sistem demokrasi, seharusnya masyarakat tidak dipandang sebagai sumber ancaman, tetapi sebagai sumber dinamika. ”Keberadaan ormas seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi dalam membangun kehidupan kolektif,” katanya.

Menanggapi penolakan terhadap RUU Ormas, Kepala Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, semangat RUU Ormas bukan berdasarkan paradigma keamanan, melainkan bagaimana mengelola keseimbangan antara individu dan hak-hak kolektif.

”Jadi, jangankan organisasi, pribadi pun ada aturannya ketika berada di ruang publik. Terlebih lagi ormas bekerja bagi publik, maka akuntabilitas publiknya penting dan harus dipenuhi,” katanya.

Menurut Bahtiar, UU tentang Perkumpulan tetap akan dibuat. Undang-undang itu bertujuan untuk mendorong organisasi agar berbadan hukum. Adapun organisasi yang belum berbadan hukum dapat mendaftarkannya di Kemendagri, gubernur, atau tingkat kabupaten. (K05)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →