Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Biaya Kampanye Pemilu Sebaiknya Dibatasi

Oleh   /   Kamis 28 Juni 2012  /   Tidak ada komentar

Biaya politik yang sedemikian besar diduga menjadi salah satu sebab maraknya kasus korupsi. Agar korupsi tak semakin meruak, dana kampanye harus dibatasi. Calon anggota legislatif pun tidak akan jorjoran dan menghambur- hamburkan uang semasa kampanye.

keuangan LSM

Agar korupsi tak semakin meruak, dana kampanye harus dibatasi

Jakarta, Kompas – Biaya politik yang sedemikian besar diduga menjadi salah satu sebab maraknya kasus korupsi. Agar korupsi tak semakin meruak, dana kampanye harus dibatasi. Calon anggota legislatif pun tidak akan jorjoran dan menghambur- hamburkan uang semasa kampanye.

”Saat pembahasan Undang- Undang Pemilu, saya termasuk yang getol mengusulkan pembatasan dana kampanye. Pemasukan dana kampanye sudah diatur, tetapi pengeluarannya tidak diatur.
Ini penting supaya fair satu sama lain,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, di Jakarta, Selasa (19/6).

Ahmad Yani mengatakan, biaya yang harus ia keluarkan untuk kampanye legislatif 2009 sebesar Rp 1,9 miliar dan 60 persen dari jumlah tersebut berasal dari kantong sendiri.

”Biaya kampanye pemilu langsung sekarang ini sangat mahal. Saya tidak membuat kaus karena mahal harganya, per kaus bisa Rp 25.000. Menurut saya, lebih baik kita ini kampanye dialogis. Namun, masyarakat kita belum siap menghadapi pemilu langsung karena pada zaman Orde Baru, politik sangat pragmatis, tidak menanamkan nilai-nilai atau ideologi partai atau apa yang akan dikerjakan calon,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo mengatakan, biaya kampanye yang besar menjadi persoalan sejak lama. PDI-P menawarkan beberapa solusi untuk menekan biaya kampanye saat pembahasan RUU Pemilu.

Biaya politik yang sedemikian besar diduga menjadi salah satu sebab maraknya kasus korupsi. Agar korupsi tak semakin meruak, dana kampanye harus dibatasi. Calon anggota legislatif pun tidak akan jorjoran dan menghambur- hamburkan uang semasa kampanye.

Solusi pertama yang ditawarkan adalah penggunaan sistem proporsional daftar tertutup atau pemilihan melalui mekanisme nomor urut. Namun, mayoritas fraksi menolak dan tetap menginginkan penggunaan sistem proporsional daftar terbuka.

Jika tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, PDI-P mengusulkan agar fraksi-fraksi di DPR mempertimbangkan pengaturan pembatasan belanja kampanye dan peradilan untuk menangani sengketa antarcalon. Namun, usulan itu pun ditolak mayoritas fraksi. UU Pemilu pun sama sekali tidak mengatur pembatasan belanja kampanye.

Ganjar memprediksi, biaya kampanye Pemilu 2014 akan lebih mahal. ”Karena pembatasannya tidak diatur, besok ini akan awut-awutan. Kalau mahal, jelas, dan juga berbahaya,” katanya.

Apalagi, seperti kata Ahmad Yani, masyarakat pemilih belum dewasa. ”Saya alami di daerah, mereka menanyakan uang. Saya bilang, saya tak membagi-bagikan uang,” katanya.

Cuci uang

Ganjar, yang juga mantan anggota Pansus RUU Pemilu, memprediksi, kampanye bisa menjadi ajang pencucian uang hasil kejahatan. Pasalnya, calon membutuhkan uang yang relatif besar guna bisa memenangi pemilu karena pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Tidak menutup kemungkinan calon mencari sponsor untuk membiayai kampanye.

”Bayangkan kalau peserta pemilu sudah gelap mata, bisa saja pencalegan ini menjadi ajang cuci uang. Uang judi masuk, uang narkoba juga masuk. Apalagi sumbangan pribadi, kan, tidak bisa terdeteksi karena tidak perlu dilaporkan ke KPU,” tuturnya.

Meski UU Pemilu tidak mengatur pembatasan dana kampanye, kata Ganjar, masih ada celah untuk menekan dana kampanye. Salah satunya dengan memperketat kampanye yang diatur melalui peraturan KPU.

KPU bisa mengatur pembatasan kampanye, seperti menentukan lokasi pemasangan atribut kampanye dan membatasi rapat terbuka. ”Tetapi itu bergantung kepada KPU, apakah mampu membuat terobosan-terobosan atau tidak,” katanya.

Hal itulah yang patut disayangkan. Deputi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Veri Junaidi menyesalkan kelemahan UU Pemilu yang hanya memerintahkan parpol melaporkan dana kampanye, sedangkan caleg tidak. ”Nantinya caleg jadi pintu masuk pencucian uang. Orang menyumbang dana cukup besar di area ini, tetapi tidak bisa dideteksi,” ujar Veri.

Jika biaya kampanye sangat tinggi, kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, partai akan terjebak pada mobilisasi pencarian dana dengan berbagai cara, termasuk lewat korupsi.

(LOK/IAM/NWO/NTA/ DIK/WHY)

Sumber: KOMPAS, Rabu, 20 juni 2012, Halaman: 1.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Akuntabilitas dan Tranparansi LSM: Perspektif Pemerintah Daerah

Selengkapnya →