Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Bukan Objek Pasal 21

Oleh   /   Rabu 5 Desember 2018  /   Tidak ada komentar

Bila kita sudah dapat memastikan bahwa penghasilan yang diberikan merupakan objek pajak, masa kini kita teliti golongan penerimanya. Tarif dan cara perhitungan berbeda untuk masing-masing penerima.

Bukan Objek Pasal 21

Bukan Objek Pasal 21

Pemberian dari lembaga nirlaba yang tidak dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberian berupa:

  • Pembayaran klaim asuransi dari perusahaan asuransi.
  • Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diterima sepanjang memenuhi syarat yaitu:
  • Fasilitas makan dan minum tidak dianggap sebagai penghasilan yang dikenai pajak bila diberikan di tempat kerja atau diberi dalam bentuk kupon.
  • Alat keselamatan kerja atau seragam kerja.
  • Diberikan di daerah tertentu (ada kriterianya dan biasanya daerah terpencil yang tidak ada penjual makanan, perumahan, sekolah, dll.)
  • Iuran pensiun yang diberikan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada Badan Penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
  • Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh pemerintah.

Bila kita sudah dapat memastikan bahwa penghasilan yang diberikan merupakan objek pajak, masa kini kita teliti golongan penerimanya. Tarif dan cara perhitungan berbeda untuk masing-masing penerima.

Bila sudah dipastikan bahwa penghasilan yang diberikan adalah objek pajak pasal 21 dan golongan pemberi sudah dapat diketahui maka perhitungan pajak yang harus dipotong oleh NPO adalah seperti uraian berikut ini.

  1. Golongan Pegawai Tetap

Orang pribadi yang bekerja dan menerima gaji dalam jumlah tertentu secara, teratur, dan terus menerus ikut mengelola kegiatan lembaga. Termasuk juga individu yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai tersebut bekerja secara penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Misalnya staf tetap dengan kontrak hanya 1 kali saja dan otomatis berlaku seterusnya hingga berhenti, staf lembaga dengan kontrak kerja per tahun yang harus diperbaharui setiap tahun, bekerja full time untuk posisi tertentu, staf proyek dengan kontrak jangka waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu dan full time.

Catatan: pengertian pegawai tetap di sini tidak persis sama dengan pengertian dalam UU tenaga kerja. Jadi dalam perpajakan, meskipun status seseorang adalah kontrak namun kalau ia menerima pendapatan teratur, bekerja penuh waktu pada jenis pekerjaan tertentu, kalau cuti, atau sakit penghasilan tidak berkurang, maka ia tergolong dalam kategori pegawai tetap.

Tidak ada implikasi hak ketenagakerjaan dengan penggolongan ini. Misalnya seorang staf proyek yang dikontrak 1 tahun, karena menurut pajak ia tergolong sebagai pegawai tetap, maka ia akan dapat menuntut haknya sebagai pegawai tetap dari lembaga. Status pegawai tetap atau tidak tetap ini HANYA untuk kepentingan perhitungan perpajakan saja.

Disarikan dari buku: Petunjuk Kewajiban Pajak Lembaga Nirlaba (Bukan Objek Pasal 21), Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 11-13.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai

Selengkapnya →