Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Referensi  >  Referensi Buku  >  Artikel saat ini

Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Oleh   /   Jumat 18 Maret 2011  /   Tidak ada komentar

Pengadaan barang dan jasa adalah proyek besar yang kita temukan di seluruh tempat di Indonesia. APBN dan APBD memberikan banyak sekali porsi untuk proyek pengadaaan.

keuangan LSM

Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Manajer Publikasi: Lisa Prevenslik
Editor (English): Kenneth Kostyo
Editor (Bahasa):
Adhi Ardian Kustiadi
Dwipoto Kusumo
Ahli bahasa: Fahmi Biadib

Buku ini merupakan terjemahan dari Handbook – Curbing Corruption in Public Procurement.

Pengadaan barang dan jasa adalah proyek besar yang kita temukan di seluruh tempat di Indonesia. APBN dan APBD memberikan banyak sekali porsi untuk proyek pengadaaan. Dan inilah tanda dari roda pembagunan yang tengah berjalan. Kita memang tak akan mungkin bisa menghindarkan diri dari proyek-proyek pengadaan. Ibarat pepatah, proyek pengadaan ini adalah gula yang pasti selalu dikerubungi semut.

Celakanya, semut itu bukan hanya datang untuk membuat gula itu menjadi produk yang memberikan kemasalahatan rakyat banyak. Banyak juga menjarah gula untuk kepentingan kelompok atau diri sendiri. Tingkat kebocoran pada proyek pengadaan ditengarai minimal 20% dari jumlah anggaran. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Sampai hari ini, kebocoran dalam proyek pengadaan terus terjadi.

Pemerintah sudah mulai melakukan perbaikan dalam sistem pengadaan dengan membuat Keppres No 80/2003 yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas. BPKB dan BPK juga sudah dilakukan audit finansial terhadap proyek-proyek pengadaan. Ini semua menunjukan adanya langkah maju yang diharapkan bisa mengurangi tingkat kebocoran pada proyek-proyek pengadaan yang kita ketahui dilakukan melalui berbagai modus operandi. Dalam tataran preventif, disamping penyuluhan kita juga melihat rujukan kepada apa yang disebut “best practices” yang diharapkan menjadi semacam model. Sementara itu pada sisi represif, kita melihat sudah cukup banyak pelaku pengadaan yang korupsi diseret kepengadilan dan dijatuhi hukuman. Diharapkan agar tindakan represif ini bisa melahirkan efek penjeraan (deterrent).

Transparency International Indonesia telah mempelopori pengadopsian Pakta Integritas: sebuah sistem yang menjamin transparansi dan akuntabiliti dalam setiap proyek pengadaan. Pakta Integritas ini dapat dilakukan pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah serta lingkungan swasta. Kabupaten Solok adalah salah satu kabupaten yang pertama yang menerapkan Pakta Integritas melalui sejimlah Perda yang dikeluarkan. Dari pemantauan kami bisa simpulkan bahwa telah terjadi penghematan yang luar biasa setelah Pakta Integritas diterapkan.

Dipublikasikan oleh Transparancy International
© Transparancy International 2006

Transparency International

Alt Moabit 96
10559 Berlin, Germany

Tel: +49-30-34-38 20-0
Fax: +49-30-34 70 39 12
E-mail: ti@transparancy.org
Web: http://www.transparancy.org

    Cetak       Email

About the author

Yudhis adalah salah satu pengelola keuangan LSM, aktif di Yayasan Penabulu sebagai program officer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Akuntansi Desa

Selengkapnya →