Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

BUMN Kembali Ditunjuk Menjadi Pemungut PPN Sejak 1 Juli 2012

Oleh   /   Rabu 25 Juli 2012  /   Tidak ada komentar

Tahun 2012, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.011,73 triliun, atau hampir 70 persen dari pendapatan nasional. Karena itu, wajar jika publik sedemikian murka ketika melihat korupsi yang melibatkan beberapa pegawai pajak terus saja terjadi.

keuanganLSM

BUMN Kembali Ditunjuk Menjadi Pemungut PPN Sejak 1 Juli 2012

Setelah beberapa tahun BUMN tidak lagi ditetapkan sebagai Pemungut PPN/ PPn Bm maka sejak 1 Juli 2012 Badan Usaha Milik Negara kembali ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Objek Pemungutan PPN oleh BUMN

Yang menjadi objek pemungutan PPN/PPn Bm adalah penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara.

Penyerahan tidak dipungut PPN

Tidak semua penyerahan kepada BUMN dipungut PPN/PPn Bm, yaitu atas transaksi sebagai berikut:

  1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  3. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak danbahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  4. pembayaran atas rekening telepon;
  5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
  6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tahun 2012, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.011,73 triliun, atau hampir 70 persen dari pendapatan nasional. Karena itu, wajar jika publik sedemikian murka ketika melihat korupsi yang melibatkan beberapa pegawai pajak terus saja terjadi.

Saat Penerbitan Faktur Pajak

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara, paling lambat:

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  3. penerimaan pembayaran terznin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Saat Pemungutan PPN

Pemungutan PPN oleh BUMN dilakukan pada saat:

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak,
  2. penerimaan pembayaran da.lam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Saat Penyetoran PPN oleh Pemungut

BUMN yang memungut PPN harus menyetor PPN yang telah dipungut paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Saat Pelaporan Pemungutan PPN

Tahun 2012, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.011,73 triliun, atau hampir 70 persen dari pendapatan nasional. Karena itu, wajar jika publik sedemikian murka ketika melihat korupsi yang melibatkan beberapa pegawai pajak terus saja terjadi.

Ketentuan mengenai penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN di atas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/ 2012 tanggal 6 Juni 2012.

Sumber: klinik-pajak.com

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →