Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Syarat dan Tempat Pendaftaran sebagai Wajib Pajak

Oleh   /   Rabu 16 November 2011  /   2 Komentar

Direktorat Jenderal Pajak melakukan kegiatan ekstensifikasi. Pada tahun 2007, ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah tanah air dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17S/PJ/2006.

keuanganLSM

Syarat dan Tempat Pendaftaran sebagai Wajib Pajak

Masih banyak masyarakat (orang pribadi) Indonesia yang belum mendaftarkan diri sebagai WP, padahal berdasarkan kenyataannya mereka sudah memenuhi persyaratan (objektif/material, yakni penghasilannya di atas PTKP). Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan kegiatan ekstensifikasi. Pada tahun 2007, ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah tanah air dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17S/PJ/2006, yakni bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan di pusat -pusat perdagangan/bisnis itenanti. Selain itu, ada pula peraturan PER-16/PJ/2007, yakni bagi orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan, pengurus badan, dan sebagainya melalui pemberi kerja.

 

Persyaratan yang Harus Dilengkapi

Apabila seseorang akan mendaftarkan diri sebagai WP, dia harus menyiapkan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

Bagi orang pribadi

  • Bagi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas syarat yang harus dilengkapi adalah:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluargal SIM/Paspor;
  2. Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
  • Bagi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
  1. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor;
  2. Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing;
  3. Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

Bagi badan, syarat yang harus dilengkapi adalah:

  1. Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT);
  2. Fotokopi KTP salah seorang pengurus, atau Paspor disertai Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing;
  3. Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

Catatan: Dalam hal pemohon berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu, atau wanita berstatus kawin tidak pisah harta, cukup melampirkan Fotokopi kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya.

Bagi Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong, syarat yang harus dilengkapi adalah:

  1. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;
  2. Fotokopi tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.

Bagi Joint Operation sebagai WP Pemungut/Pemotong syarat yang harus dilengkapi adalah:

  1. Fotokopi perjanjian kerja sarna sebagai joint operation;
  2. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota joint operation;
  3. Fotokopi KTP salah seorang pengurus, atau Paspor disertai Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.

Bagi Kontrak Production Sharing (KPS)/Production Sharing Contract (PSC) syarat yang harus dilengkapi adalah:

  1. Formulir pendaftaran dan perubahan data WP yang telah diisi, ditandatangani, dan dilampiri:
  2. Fotokopi KTP/paspor Pimpinan/ Penanggungjawab BUT;
  3. Fotokopi IKTA Pimpinan/Penanggungjawab BUT;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili (SKD);
  5. Fotokopi Surat Persetujuan dari BP Migas;
  6. Fotokopi Certificate ofIncorporation of Offshore Company;
  7. Fotokopi PSC Contract;
  8. Fotokopi Assignment Agreement between Operator and Share Holder (jika ada);
  9. Fotokopi Farm In Farm Out Agreement (jika ada);
  10. Fotokopi Sales and Purchase Agreement (jika ada);
  11. Surat Kuasa asli dengan materai secukupnya bagi Pengurus yang diwakili (jika ada).

 

Tempat Pendaftaran

Pendaftaran untuk menjadi WP dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP. KPP (yang pada tahun 2008 selain KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya, semuanya jadi KPP Pratama) tersebar di seluruh wilayah tanah air, mulai dari Banda Aceh (Nangroe Aceh Darussalam, NAD) hingga Jayapura (Papua). Contoh kasus adalah sebagai berikut:

  • Hasudungan, tinggal di jalan Mangga Nomor 1945, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Maka ia mendaftarkan diri ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, di Jalan Ciputat Raya No.2, Jakarta Selatan.
  • Jeremy, tinggal di Jalan Kecapi Nomor 250, Kecamatan Medan Baru, Medan, Sumatra Utara. Maka ia mendaftarkan diri ke KPP Pratama Medan Polonia, di Jalan Diponegoro No. 30A, GKN,Medan.
  • PT Soala Gogo, berdomisili di Jalan Kencana No. 75, Kec. Benowo, Surabaya. Maka badan ini mendaftar sebagai WP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, Jalan Bukit Darmo Golf No. 1, Surabaya.

 

Cara Mendaftar sebagai WP

Untuk mendaftarkan diri sebagai WP dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu 1) Datang langsung ke KPP/KPP Pratama, dan 2) melalui sarana internet (e-Registration) .

Apabila Anda datang langsung ke KPP, bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Help Desk. Atau bila persyaratan sudah lengkap langsung menyampaikan dokumen pendaftaran ke Petugas di tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Sedangkan bagi pendaftaran yang dilakukan melalui internet (e-Registration) , pemohon akan diberikan  Formulir Registrasi WP yang berisi Nomor Aplikasi, NPWP, dan identitas lainnya, serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang antara lain mencantumkan nama dan alamat KPP tempat WP terdaftar. WP mencetak Formulir Registrasi WP dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara, dan menandatangani Formulir Registrasi WP.

Dalam mendaftarkan diri , sebaiknya Anda sendiri yang datang langsung ke KPP. Karena pada saat mendaftarkan diri, Petugas Pajak akan sekaligus menjelaskan atau memberikan informasi mengenai apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan selanjutnya serta terkait lainnya setelah terdaftar sebagai WP dan memperoleh NPWP. WP dapat menanyakan atau berkonsultasi secara langsung mengenai segala hal yang terkait dengan telah terdaftarnya sebagai WP.

 

Kapan Harus Mendaftar

WP tidak bisa semaunya atau sesukanya sendiri dalam menentukan kapan kewajiban mendaftarkan diri sebagai WP, melainkan ada jangka waktunya. Hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK03/2008 menetapkan: Bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, demikian juga dengan badan, wajib mendaftarkan diri sebagai WP paling lama satu bulan setelah usaha mulai dijalankan. Sedangkan bagi orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, pendaftaran sebagai WP wajib dilakukan setelah jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) paling lama akhir bulan berikutnya.

 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Orang pribadi atau badan yang sudah terdaftar sebagai WP akan memperoleh NPWP. Yang dimaksud dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP terdiri atas 15 angka (digit). Masing-masing digit memiliki arti tersendiri. Kelima belas digit tersebut bermakna, yaitu 9 (sembilan) digit pertama yang merupakan Kode WP, dan 6 (enam) digit berikutnya yang merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Adapun susunan NPWP adalah 01.234.567.8-090.000 Masing-masing angka (digit) tersebut memberi arti:

  • 2 digit pertama (01, bukan hanya berupa angka 01 saja, melainkan juga 02, 03, 04, OS, 06, 07, 08, 09 dan lainnya) adalah jenis WP;
  • 3 digit kedua (234 atau lainnya) = nomor identitas WP;
  • 3 digit ketiga (567 atau lainnya) =  juga nomor identitas WP;
  • 1 digit keempat (8 atau lainnya) = …WP;
  • 3 digit kelima (090 atau lainnya) = kode KPP;
  • 3 digit keenam (000 atau lainnya) = status pusat/ domisili atau cabang/lokasi.

Disarikan dari buku: Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan

    Cetak       Email

2 Comments

  1. vanny berkata:

    pak saya mau ty. kl pekerja freelance wajib pajak tdk? misalnya ada temactn di kantornya dia free lance trus dimintain npwp untuk bayar pajak.dia ty kan dikantornya dia bkn karyawan yg dibayar bulanan, dibayar hy saat ada projek . apa dia harus byr pajak tersebut ataw pajak itu yg bayar perusahaan itu? tlg info nya ya. trims

  2. Endra M Yusuf berkata:

    Selamat Pagi,
    Sodara Vanny
    Sepanjang masih berNPWP, kewajiban melaporkan SPT tetap ada, sekalipun sudah tidak berpenghasilan/bekerja lagi. Jika tidak lapor/telat lapor SPT tahunan akan di denda 100.000 untuk setiap tahun pajaknya.
    Untuk tahun pajak 2010 dan 2011, tetep laporkan saja walau sudah lewat batas waktu.
    Sodara tetap harus laporan karena sudah terdaftar sebagai wajib pajak.
    Perubahan pekerjaan dari karyawan menjadi pekerjaan bebas, akan berpengaruh kedalam kewajiban perpajakannya.
    Untuk lebih jelasnya dan teknis pelaporannya silakan hubungi dan datang ke kantor pajak terdekat, mintalah penjelasan dan arahan dariny. Gratis tidak dipungut biaya.
    Sebagai contohnya bisa lihat dilink berikut ini: http://www.inabuy.com/2012/03/3-contoh-laporan-keuangan-perusahaan.html
    Semoga informasi ini bisa membantu sodara Vanny

    Salam,
    Admin – KeuanganLSM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →