Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai

Oleh   /   Minggu 9 Desember 2018  /   Tidak ada komentar

Dasar perhitungan tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan Pasal 21 setiap bulan. Staff tetap tidak menerima bukti bahwa pajak sudah dipotong setiap bulannya.

Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai

Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai

Cara perhitungan pajak dari pegawai tetap dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai, Bagian 1 – 10

Contoh 1-Pegawai tetap, punya NPWP, menikah dan memiliki anak 3 (tiga) orang, premi asuransi dibayarkan, ikut program Tunjangan Hari Tua Jamsostek, ikut Dana Pensiun

Messi pegawai tetap Yayasan Kelap-Kelip, punya NPWP pribadi, berstatus menikah dan anak 3 (tiga) orang. Gaji Rp 2.000.000 per bulan. Ikut Jamsostek dengan pembayaran premi asuransi kecelakaan Rp 200.000 per bulan. Premi asuransi kematian Rp 50.000 per bulan ditanggung yayasan. Di samping itu ia diikutkan pada program Tabungan Hari Tua (THT) dimana Yayasan menanggung Rp 100.000, Messi Rp 65.000 per bulan. Yayasan mengikutkan juga Messi pada Dana Pensiun Manulife- badan pengelola Dana Pensiun yang pendiriannya sudah disetujui oleh Menteri Keuangan- iuran per bulan ditanggung oleh Yayasan Rp 40.000 dan ditanggung sendiri Rp 25.000.

Perhitungan Pajaknya:

Perhitungan Pajaknya

Tabel 2-Perhitungan Pajak Pasal 21 untuk contoh 1

Jadi dari seluruh penghasilan Messi, Yayasan akan memotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 172,500 setahun atau Rp 14,375 per bulan. Bila Messi tidak memiliki NPWP, maka pajak penghasilan dikenakan sebesar 120% dari tarif normal atau sebesar Rp 207,000 per tahun (120% x Rp 172,500) atau Rp 17,250 per bulan (120% x Rp 14,375).

Contoh 2: Pegawai tetap, punya NPWP, status K/3, premi asuransi dibayarkan, ikut program THT, ikut Dana Pensiun, Tunjangan Hari Raya (THR), uang lembur, makan siang disediakan kantor.

Yayasan Kelap-Kelip ternyata memberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan gaji karena mematuhi peraturan perburuhan. Demikian juga Messi berhak atas uang lembur untuk bekerja lebih dari jam 5 sore. Sepanjang tahun 2011 tercatat ia mendapatkan uang lembur total 4 juta. Yayasan juga menyediakan makan siang di kantor untuk semua staffnya. Premi asuransi kecelakaan kerja Rp 200.000 per bulan, asuransi kematian Rp 50.000 per bulan dan Jamsostek berupa THT Rp 100.000 ditanggung yayasan. Messi menanggung Rp 65.000 per bulan serta THT Rp 100.000 ditanggung yayasan. Messi menanggung Rp 65.000 per bulan THT serta iuran untuk dana pension sebesar Rp 25.000 per bulan.

Perhitungan Pajaknya2

Tabel 3-Perhitungan Pajak Pasal 21 untuk contoh 2

Dengan kondisi ini, dari seluruh penghasilan yang diterima plus THR dan lembur selama setahun yayasan akan memotong pajak penghasilan sebesar Rp 457.500 atau Rp 38.125 per bulan.

Catatan: makan siang disediakan di kantor adalah kenikmatan natura yang diberikan kepada pegawai dan memenuhi syarat untuk dikecualikan sebagai penghasilan staff.

Contoh 3: Pegawai tetap, punya NPWP, status K/3, premi asuransi dibayarkan, ikut program THT, ikut Dana Pensiun, bonus kinerja, bulan ke-7 naik gaji.

Andik adalah program manager di cabang LSM internasional dan dia sudah memiliki NPWP. Status per 1 Januari adalah menikah dan memiliki anak 3 (tiga) orang dengan gaji kotor sebulan Rp 25.000.000 plus THR Rp 25.000.000. ia didaftarkan untuk ikut program Jamsostek, dibayarkan premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing berjumlah Rp 1.000.000 dan Rp 500.000 per bulan.

Juga untuk pada program Tabungan Hari Tua (THT) ditanggung lembaganya sebesar Rp 1.500.000 dan Andik menanggung Rp 500.000. Di samping itu, ia juga diikutsertakan pada program dana pension pada suatu badan pengelola yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan iuran yang ditanggung sebesar Rp 400.000 per bulan dan dirinya sendiri menanggung sebesar setahun Rp 2.000.000. Karena prestasinya istimewa, pada bulan ke-7 ia mendapatkan bonus kinerja sebesar Rp 20.000.000 sekaligus gajinya dinaikkan bulan Juli menjadi Rp 27.000.000 per bulan.

Perhitungan pajak yang harus dipotong dari Andik menggunakan perhitungan tahunan karena terjadi perubahan besaran gaji di tengah jalan.

Perhitungan Pajaknya3

Uang saku untuk perjalanan dinas dapat terdiri dari:

  1. Uang saku dengan penggantian (reimbursable) artinya berapapun biaya yang dikeluarkan (transportasi, akomodasi, makan-minum, komunikasi, dll) sepanjang terkait dengan kepentingan dinas akan diganti oleh lembaga.
  2. Uang saku dengan penggantian sebagian, artinya sebagian dari biaya akan diganti berdasar bukti aktual (akomodasi hotel, tiket pesawat, dll) namun diberikan juga suatu jumlah tetap misalnya untuk biaya makan dan transportasi lokal misalnya.
  3. Uang saku dengan jumlah tetap (lump-sum) artinya berapa pun biaya yang dihabiskan oleh staff dalam perjalanan dinas, lembaga hanya memberikan suatu jumlah dikali dengan hari dinas. Jadi kalau aktual lebih besar, maka staff akan merugi, sebaliknya staff akan mendapat penghasilan tambahan.

Perlakuan pajak untuk perjalanan dinas tidak ada yang secara eksplisit diatur. Konsep dasarnya: bila itu penggantian biaya aktual maka bukan penghasilan bagi staff. Sebaliknya kalau bukan biaya aktual, maka dianggap penghasilan.

Dari contoh di atas, untuk kasus A, penghasilan staff tidak bertambah sama sekali. Jadi pajak dihitung hanya atas gaji dan premi asuransi saja. Kasus C, staff mendapat penghasilan tambahan sebesar uang saku lump-sum yang telah diterima selama setahun. Untuk kasus B, yang dianggap penghasilan hanya sebagian lump-sum saja, selebihnya bukan penghasilan karena merupakan biaya aktual.

  1. Golongan pegawai tidak tetap (bukan tenaga ahli)

Termasuk di sini orang pribadi yang bekerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. Dengan kata lain pembayaran kepadanya dilakukan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Bila ia tidak bekerja maka berarti tidak dibayar. Basis pembayaran bisa berdasarkan hari kerja-harian, mingguan, bulanan, bisa juga berdasarkan output atau hasil pekerjaan yang dijanjikan. Pekerjaan dilakukan tentunya atas dasar permintaan atau perintah dari lembaga.

Contoh: Sanchez, belum menikah bekerja dengan sistem upah harian Rp 150.000 per hari selama 6 hari kerja. Selama ini kumulatif upahnya belum mencapai Rp 1.320.000 (PTKP wajib pajak status tidak menikah sebulan)

Total upah harian 6 x Rp 150.000 = Rp 900.000 artinya tidak ada pajak penghasilan yang perlu dipotong karena upah harian tidak lebih dari Rp 150.000. kumulatif tidak lebih dari Rp 1.320.000 per bulan.

Contoh: Sanchez, belum menikah bekerja dengan sistem upah harian Rp 150.000 per hari selama 10 hari kerja. Karena sudah pasti akan lebih besar dari PTKP per bulan yaitu Rp 1.320.000 maka perhitungan pajaknya adalah:

Perhitungan Pajaknya4

Jadi ia menerima per hari Rp 150.000 – Rp 7.280 = Rp 142.720

  1. Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Ahli)

Tergolong sebagai tenaga ahli adalah pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris. Dari contoh ini terlihat bahwa mereka dari kelompok profesi.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, perhitungan pajak PPh 21 untuk jasa tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris) sebagai berikut:

  • Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 50% x Penghasilan Bruto
  • PPh 21: Tarif Pasal 17 x DPP kumulatif

Contoh: Bulan Maret 2012, Yayasan membayar seorang arsitek untuk merancang bangunan yang akan dibangun oleh Yayasan sebagai kantor pusat. Jasa tenaga ahli sebesar Rp 80.000.000 DPP: Rp 80.000.000 x 50% = Rp 40.000.000; DPP kumulatif: Rp 40.000.000 PPh 21 yang harus dipotong: 5% x Rp 40.000.000 = Rp 2.000.000

Bulan Mei 2012, dibayarkan lagi fee untuk arsitek tersebut sebesar Rp 60.000.000

DPP: Rp 60.000.000 x 50% = Rp 30.000.000

DPP kumulatif: Rp 40.000.000 + Rp 30.000.000 = Rp 70.000.000

PPh 21:

5% x Rp 10.000.000 = Rp 500.000

15% x Rp 20.000.000 = Rp 3.000.000

PPh 21 yang harus dipotong: Rp 3.500.000

Jika si pemberi jasa tidak punya NPWP, maka akan dipotong sebesar 120%.

  1. Golongan Peserta Pendidikan

Peserta kegiatan yaitu orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang diselenggarakan lembaga nirlaba, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Prinsip pengenaannya sama dengan uang saku untuk perjalanan dinas. Sepanjang peserta diberikan uang saku untuk penggantian biaya aktual, misalnya transportasi, akomodasi untuk datang dan hadir ke tempat pelatihan, maka penggantian itu bukan penghasilan baginya dan tidak dikenai pajak.

Sebaliknya, bila uang saku diberikan bukan atas dasar biaya aktual atau bukan penggantian biaya aktual, maka uang saku tadi merupakan penghasilan bagi penerimanya. Misalnya peserta pelatihan akan mendapatkan uang saku per hari 150 ribu selama pelatihan 3 hari, maka pajak yang harus dipotong adalah 5% (tarif pasal 17) x Rp 450.000 = Rp 22.500.

Pelaporan Bulanan

Perhitungan di atas dilakukan setiap bulan Januari sebagai dasar untuk memotong pajak bagi setiap pegawai tetap. Untuk mereka yang bergabung di tengah tahun, maka perhitungan seperti tabel di atas perlu dibuat segera dan mencakup periode hingga Desember atau satu tahun.

Dasar perhitungan tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan Pasal 21 setiap bulan. Staff tetap tidak menerima bukti bahwa pajak sudah dipotong setiap bulannya. Namun staff tidak tetap, tenaga ahli dan sebagainya yang bukan pegawai tetap akan selalu menerima bukti potong ketika pada bulan yang bersangkutan pajaknya dipotong.

Bila demikian, apa yang terjadi ketika pegawai tetap mendapat kenaikan gaji di tengah periode, menerima uang lembur yang besarnya tidak tetap setiap bulan, berhenti di tengah periode? Tentu perhitungan yang dibuat di awal tahun harus disesuaikan. Pada awal tahun tidak ada yang tahu berapa uang lembur yang akan diterima oleh staff. Demikian juga uang saku perjalanan dinas, kenaikan gaji, keluar dari tempat kerja sebelum Desember dan sebagainya.

Penyesuaian dilakukan pada SPT bulan Desember. Pada SPT ini seluruh perhitungan awal tahun dihitung ulang. Seluruh komponen yang belum diketahui jumlahnya seperti uang lembur misalnya akan diperhitungkan sebagai penghasilan aktual. Perhitungan ulang ini akan menghasilkan jumlah pajak yang seharusnya untuk setahun. Selisih antara perhitungan awal tahun dengan perhitungan Desember ini kemudian akan menghasilkan jumlah kurang potong atau kelebihan potong . Penyesuaian ini dilakukan dan dilaporkan pada SPT bulan Desember.

Disarikan dari buku: Petunjuk Kewajiban Pajak Lembaga Nirlaba (Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai), Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 14-37.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

LSM disebut sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop)

Selengkapnya →