Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  -  Halaman 16
Terbaru

Transparankan Parpol untuk Bersihkan Korupsi

Oleh   /  Selasa 17 Juli 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

Partai politik harus benar-benar bersih dari korupsi atau politik uang. Kalau tidak, lama-kelamaan orang bosan dengan demokrasi. Dibutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam proses kampanye.

Selengkapnya →
Terbaru

Biaya Kampanye Pemilu Sebaiknya Dibatasi

Oleh   /  Kamis 28 Juni 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

Biaya politik yang sedemikian besar diduga menjadi salah satu sebab maraknya kasus korupsi. Agar korupsi tak semakin meruak, dana kampanye harus dibatasi. Calon anggota legislatif pun tidak akan jorjoran dan menghambur- hamburkan uang semasa kampanye.

Selengkapnya →
Terbaru

Biaya Politik Tinggi Rentan Dikorupsi

Oleh   /  Kamis 21 Juni 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

Biaya politik yang tinggi membuat partai politik membutuhkan dana yang cukup besar, terutama untuk kampanye dan merawat konstituen. Biaya Pemilu 2014 pun diperkirakan lebih mahal daripada Pemilu 2009, terlebih setelah sistem pemilu makin terbuka.

Selengkapnya →
Terbaru

Demokrasi Diselenggarakan Melalui Korupsi

Oleh   /  Rabu 30 Mei 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

keuangan LSM

Pada awalnya demokrasi dirumuskan dan diperjuangkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih melalui mekanisme kontrol yang melekat dan transparan untuk menyejahterakan rakyat. Yang terjadi sebaliknya, demokrasi diselenggarakan melalui korupsi yang menyengsarakan rakyat.

Selengkapnya →
Terbaru

Berfoya-foya dengan Uang Rakyat

Oleh   /  Jumat 25 Mei 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

keuangan LSM

Korupsi partai politik dan penyalahgunaan uang rakyat menjadi penyakit kronis yang sulit diberantas. Belum ada pengawasan efektif dan tindakan hukum memadai untuk menghentikan kejahatan ini. Sekelompok orang yang menamakan diri wakil rakyat bisa berfoya-foya atas nama demokrasi.

Selengkapnya →
Terbaru

Otoritanisme Permendagri

Oleh   /  Selasa 15 Mei 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

keuangan LSM

Menteri Dalam Negeri pada 20 April 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Selengkapnya →
Terbaru

Mengelola Darah Organisasi

Oleh   /  Jumat 11 Mei 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

keuangan LSM

Salah satu kewajiban dan tuntutan organisasi nirlaba, termasuk organisasi kepedulian ataupun social enterprise, adalah adanya transparansi dan akuntabilitas, baik di bidang keuangan maupun di bidang manajerial.

Selengkapnya →
Terbaru

Tuntutan akan Transparansi dan Akuntabilitas LSM

Oleh   /  Kamis 3 Mei 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

Sejalan dengan tuntutan Good Corporate Governance pada perusahaan dan Good Government Governance pada pemerintahan, maka lembaga publik juga harus semakin transparan dan akuntabel.

Selengkapnya →
Terbaru

Sumber Dana Partai Politik Harus Diawasi

Oleh   /  Kamis 26 April 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

Sebagian besar penyumbang dana bagi partai politik berasal dari kalangan pengusaha. Seharusnya partai politik menggalang dana dari konstituennya dan tidak mengandalkan dana dari para pengusaha yang sarat kepentingan bisnis,

Selengkapnya →
Terbaru

Pengelolaan Keuangan Partai

Oleh   /  Kamis 19 April 2012  /  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  /  Tidak Ada Komentar

Kehendak untuk memiliki partai yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan sudah lama dikampanyekan, terutama oleh aktivis pemilu dan pemerhati partai politik. Sayangnya, kampanye itu tak terjawab.

Selengkapnya →