Akuntabilitas Dan Transparansi LSM: Problem dan Ikhtiar
Masyarakat sering menyoal, “kenapa LSM yang selalu menggugat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, justru tidak transparan dan akuntabel kepada publiknya sendiri, misalnya, tidak pernah melaporkan program dan keuangan yang dikelolanya secara terbuka…?”
Selengkapnya →Akuntabilitas dan Transparansi Publik
Jika pada awalnya, LSM paling keras bersuara tentang Public Accountability dan Tranparency, kini suara telah inheren dengan suara pemerintah. Lembaga Administrasi Negara dan BPKP mengeluarkan lima modul tentang akuntabilitas dan good governance yang disingkat AKIP.
Selengkapnya →Mengecek Modal Dasar LSM
Apa modal dasar LSM? Utamanya adalah moral. Itu sebabnya pada awal 1980-an di samping kelompok politik dan kelompok bisnis, LSM mengklaim dirinya sebagai kelompok moral.
Selengkapnya →Kontrol Internal: Sebuah Gagasan
Kontrol yang bersifat internal menjadi sangat penting dengan suatu asumsi bahwa kekuasaan cenderung korup, sedangkan kekuasaan yang mutlak pasti korup.
Selengkapnya →Kecenderungan Ideologis dan Cakupan Aktivitas Ornop
Ornop di Indonesia ke dalam tiga jenis, yaitu: Ornop developmentalis atau kompromistis, Ornop reformatoris atau profesional dan Ornop transformatoris.
Selengkapnya →Mencermati Idealitas Mekanisme Kontrol Kinerja Ornop
Motivasi dasar kehadiran Organisasi non pemerintah (Omop) atau yang lebih akrab dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum ingin berperan sebagai “pengimbang” atas dominasi negara dalam merancang bangun proses pembangunan.
Selengkapnya →Definisi Neraca Saldo
Untuk kepentingan keakuratan sebelum saldo-saldo tersebut disajikan dalam laporan keuangan, penting dilakukan koreksi dan atau penyesuaian. Untuk kepentingan keakuratan, perusahaan biasanya menyusun neraca saldo.
Selengkapnya →Analisis Rasio
Laporan perusahaan yang melakukan penggabungan usaha pada akhirnya akan dianalisis oleh para analis. Di sinilah muncul masalah apabila penggabungan usaha menggunakan metode purchase.
Selengkapnya →Sinkronisasi Perencanaan di Tingkat Daerah
Dengan menjunjung tinggi prinsip partisipasi, warga secara bersama-sama membangun visi sebagai acuan baik gerakan warga untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Selengkapnya →Akuntabilitas Ornop Berdasarkan UU Yayasan
Undang-undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan yang telah berlaku sejak 6 Agustus 2002 akan menimbulkan dampak yang sangat besar terutama bagi Ornop.
Selengkapnya →
