Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan
Terbaru

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Oleh   /  Senin 4 September 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Sejak tahun 1970-an di semua negara muncul kecenderungan menuangkan kebijakan lingkungan hidup dalam bentuk undang-undang yang dapat dipaksakan berlakunya secara imperatif.

Selengkapnya →
Terbaru

Konstitusi Politik, Ekonomi, dan Sosial

Oleh   /  Senin 21 Agustus 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Secara konvensional, konstitusi politik adalah konstitusi yang hanya mengatur peri kehidupan politik saja, sebagaimana yang menjadi ciri umum negara-negara liberal, seperti Amerika Serikat.

Selengkapnya →
Terbaru

Perekonomian Berdasarkan Konstitusi

Oleh   /  Senin 7 Agustus 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Suatu konstitusi disebut Konstitusi Ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara.

Selengkapnya →
Terbaru

Konstitusi Ekonomi dan Ekonomi Konstitusi

Oleh   /  Senin 31 Juli 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Dalam perkembangan awalnya, konsep konstitusi ekonomi ini meliputi beragam elemen kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam rumusan Konstitusi Soviet – Rusia pada tahun 1918 dan Konstitusi Weimar tahun 1919.

Selengkapnya →
Terbaru

Sesudah MK Terbentuk

Oleh   /  Senin 17 Juli 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Pada hakikatnya, Mk itu berperan sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia, sebagai wasit arbiter dalam sengketa lembaga negara, dan sebagai penafsir akhir atas ketentuan undang-undang dasar.

Selengkapnya →
Terbaru

Sebelum dan Sesudah Mahkamah Konstitusi Terbentuk

Oleh   /  Senin 3 Juli 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Sebelum MK terbentuk, mekanisme untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas suatu undang-undang belum tersedia. Karena itu, dikenal luas adanya doktrin de wet is onschenbaar.

Selengkapnya →
Terbaru

“Judicial Review” dan Kontrol Norma Hukum

Oleh   /  Senin 12 Juni 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Judicial review itu tidak lain merupakan upaya untuk melakukan review, penilaian kembali, peninjauan kembali, atau pengujian kembali atas norma hukum yang tertuang.

Selengkapnya →
Terbaru

Upaya Hukum, Politik, dan Administrasi

Oleh   /  Senin 29 Mei 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Perkembangan norma hukum dalam dinamika kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara pada pokoknya dapat diawasi atau dikontrol melalui beberapa cara atau mekanisme.

Selengkapnya →
Terbaru

Pengawasan Terhadap Norma Hukum

Oleh   /  Senin 15 Mei 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Tidak ada cabang kekuasaan lain yang berwenang mengatur itu kecuali atas perintah atau delegasi kewenangan yang diberikan melalui undang-undang.

Selengkapnya →
Terbaru

Judicial Review

Oleh   /  Senin 1 Mei 2017  /  Standar dan Peraturan  /  Tidak Ada Komentar

Seperti dikemukakan diatas, pengujian norma hukum oleh hakim atau dikenal sebagai judicial review[1], dapat berupa pengujian normal atau pengujian material.

Selengkapnya →
Halaman 1 dari 612345...Akhir →