Mekanisme Pembuatan Nota Retur
Kasus seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan Nota Retur karena Tidak ada Barang kena pajak yang dikembalikan, tetapi harus dilakukan pembetulan Faktur Pajak dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti.
Selengkapnya →Akuntansi untuk UKM: Informasi Akuntansi
Pada dasarnya pengguna informasi akuntansi dibedakan menjadi dua yakni pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah pihak pemilik bisnis, sementara pihak eksternal bisa dipecah menjadi beberapa bagian.
Selengkapnya →Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
Selengkapnya →Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Standar yang Hilang
Cara penggantian Faktur Pajak Standar yang hilang adalah: Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa Kena Pajak.
Selengkapnya →Akuntansi untuk UKM: Perlunya Laporan Keuangan
Akuntansi diikenal sebagai ilmu yang membantu kita mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan dengan lebih tegas dan mantap setelah memahami proses.
Selengkapnya →Tata cara Penggunaan Faktur Pajak yang Cacat, Rusak, Salah dalam Pengisian atau Salah dalam Penulisan
Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti tersebut.
Selengkapnya →Pertarungan Para Koruptor?
Persoalannya, bagaimana membuktikan dengan konkret dan akurat bahwa seorang kandidat bertakwa, setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi. Karena tidak mungkin dibuktikan secara akurat, mengapa tidak dihilangkan saja untuk menghindari perdebatan (debatable).
Selengkapnya →Kampanye Dengan Uang Haram (2/2)
Yang pasti, jika tidak ada perubahan sikap pansus memandang aturan dana kampanye dalam sisa waktu yang ada, besar kemungkinan calon presiden dan wapres akan berkampanye menggunakan uang haram. Perlu disadari, sumbangan dana kampanye apalagi yang haram dapat menjadi titik awal KKN bagi pemerintahan baru.
Selengkapnya →Kampanye Dengan Uang Haram (1/2)
Dengan ketidakjelasan dan ketidakadaan beberapa aturan mengenai dana kampanye, sulit mengharapkan sumber dan penggunaan dana kampanye terbebas dari praktik-praktik kecurangan dan manipulasi.
Selengkapnya →Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas LSM
Berbagai ikhtiar yang tengah dilakukan oleh LSM maupun beberapa komunitas LSM itu, bukannya tanpa kendala dan tantangan. Banyak pihak yang memandang upaya semacam itu justru mengarahkan LSM menjadi lembaga konsultan.
Selengkapnya →
