Kredit UKM & Koperasi: Pemerintah Percepat Pembentukan PPKD
Pemerintah pusat mendorong percepatan pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) untuk meningkatkan peranan pelaku koperasi dan usaha mikro.
Lanjutkan membaca →UMKM Berhenti Operasi
Akibat kelangkaan elpiji 3 kilogram, sejumlah usaha skala rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM harus berhenti produksi, seperti dialami Hartinah (48) dan Harno (45).
Lanjutkan membaca →Pertumbuhan Bisa Terhambat
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan berpotensi terhambat oleh kurangnya tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi.
Lanjutkan membaca →UKM Ditantang Penuhi Standar
Produk usaha kecil dan menengah harus memenuhi standar sistem manajemen dan standar produk yang disepakati secara nasional, regional, maupun internasional.
Lanjutkan membaca →RUU KUHP Berpotensi Timbulkan Kekacauan Hukum
Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan rekodifikasi secara menyeluruh terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pemaksaan terhadap rekodifikasi justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.
Lanjutkan membaca →DPR Tunda Pengesahan RUU Ormas
Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dipastikan batal disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari Jumat (12/4) ini.
Lanjutkan membaca →Cermat Bahas RUU KUHP dan KUHAP
Sejak disusun pada 1982, draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan rentang waktu 31 tahun itu, terjadi sejumlah perubahan, seperti mazhab dari legalitas ke progresif.
Lanjutkan membaca →NGO Connection Day Jakarta, Indonesia 15 May 2013
ASEAN Foundation dan Microsoft Indonesia mengundang rekan-rekan dalam acara NGO Connection Day “Mendayagunakan Teknologi untuk rnemajukan Pembangunan Sosial dan Ekonomi”.
Lanjutkan membaca →Penolakan RUU Ormas Menguat dan Meluas
Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan karena secara esensial akan membangkitkan rezim represif dan otoriter serta membuka intervensi pemerintah terlalu dalam terhadap organisasi kemasyarakatan.
Lanjutkan membaca →LSM Siapkan Pendetailan
Lembaga swadaya masyarakat di Indonesia menyiapkan pendetailan untuk menanggapi hasil Pertemuan Panel Tingkat Tinggi Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Bali. Ini diharapkan dapat sedikit memperbaiki lubang-lubang pada komunike pertemuan yang sebagian di antaranya dinilai mengecewakan.
Lanjutkan membaca →
