Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Dana untuk 45 Madrasah Dikorupsi

Oleh   /   Jumat 13 Juni 2014  /   Tidak ada komentar

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan rehabilitasi dari Kementerian Agama untuk 45 madrasah di Provinsi Papua tahun anggaran 2012 senilai Rp 6,7 miliar.

KeuanganLSM

Dana untuk 45 Madrasah Dikorupsi

Sumber: KOMPAS, Jumat, 6 Juni 2014
Oleh: Flo

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan rehabilitasi dari Kementerian Agama untuk 45 madrasah di Provinsi Papua tahun anggaran 2012 senilai Rp 6,7 miliar. Kedua tersangka itu adalah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan pegawai dalam usaha kontraktor yang terlibat dalam proyek rehabilitasi 45 bangunan sekolah tersebut.

”Identitas kedua tersangka itu belum dapat kami publikasikan. Sebab, mereka dapat melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Fakta inilah yang terjadi dalam sejumlah kasus korupsi yang ditangani kami saat ini,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Eliezer S Maruli Hutagalung, Kamis (5/6), di Kota Jayapura.

Eliezer mengatakan, dana sebesar Rp 6,7 miliar itu untuk merehabilitasi 45 bangunan madrasah di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Nabire, Sarmi, dan Merauke. Sebanyak 45 sekolah itu terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

”Kedua tersangka tersebut tidak melaksanakan perbaikan bangunan sejumlah sekolah. Padahal, dalam laporan keuangan tercatat adanya pencairan anggaran untuk sekolah-sekolah itu. Selain itu, kedua tersangka diduga telah menggelembungkan biaya rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Agama,” ujar Eliezer.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari Yan Christian Warinussy mengatakan, dana APBN untuk pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan dan pengadaan alat-alat kesehatan di Papua yang sangat besar rentan disalahgunakan.

”Modus korupsi yang selalu kami temukan adalah penggelembungan biaya dengan alasan letak geografis yang jauh dan tidak adanya pelelangan tender proyek pemerintah,” ujar dia.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →