Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Oleh   /   Senin 7 April 2014  /   Tidak ada komentar

Sejak 1 januari 1984 bersama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

KeuanganLSM

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pertambahan Nilai Indoensia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 januari 1984 bersama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, UU PPN ini masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk pedalaman maka UU PPN baru dikeluarkan sejak tanggal 1 April 1985.

Lebih kurang 10 tahun kemudian Undang-Undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, berlaku sejak 1 Januari 1995 dan 5 Tahun berikutnya dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 sampai dengan sekarang.

Undang-Undang PPN menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951 karena memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan, yaitu pajak tidak langsung, multi stagelevy, inderect subtraction/credit/invoice method, pajak atas konsumsi dalam negeri, consumption type VAT, non cummulative, tarif tunggal, dan pajak objektif.

8 macam karakteristik PPN 1984 adalah berikut:

  1. Pajak Tidak Langsung: Pajak tidak langsung adalah pajak yang dihitung oleh orang lain (penjual), tetapi dibayar oleh orang lain (pembeli).
  2. 2.    Multi Stagelevy: Multi Stagelevy adalah pajak yang dikenakan secara bertingkat, namun tidak menimbulkan unsur pajak berganda.
  3. Indirect Subtraction / Credit / Invoice Method: Indirect subtraction / credit / invoice method adalah cara menghitung pajak dengan metode tidak langsung, yaitu pajak keluaran-pajak masukan.
  4. Pajak Atas Konsumsi dalam Negeri: Pajak atas konsumsi dalam negeri adalah pajak yang dikenakan secara  definitif terhadap barang konsumsi di dalam negeri Indonesia.
  5. Consumption Type VAT: Consumption type VAT adalah pajak yang dipungut adalah pajak atas nilai tambah (value added tx sama dengan V.A.T).
  6. 6.    Non Cummulative: Non cummulative adalah pajak yang tidak mengandung unsur pajak  berganda. Tidak dikenakan terhadap barang/jasa yang telah dikenakan terhadap barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.
  7. Tarif Tunggal: Tarif tunggal merupakan tarif yang dianut dalam Undang-Undang PPN, yaitu sebesar 10 % untuk barang dan jasa.
  8. Pajak Objektif: Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa (obyek) tanpa melihat orang atau badan (subjek) yang melakukan transaksi.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyahrul, Hal: 1-2.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemkab Batang Dorong Pelaku UMKM agar Manfaatkan Teknologi

Selengkapnya →