Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Dasar Hukum Pembuatan Faktur Pajak

Oleh   /   Rabu 11 Juni 2014  /   Tidak ada komentar

Dasar hukum berlakunya pembuatan faktur pajak adalah sebagai b erikut. 1. Pasal 13 UU PPN 1984. 2. Per DJP No. Per 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar.

Dasar Hukum Pembuatan Faktur Pajak

Dasar Hukum Pembuatan Faktur Pajak

Dasar hukum berlakunya pembuatan faktur pajak adalah sebagai b erikut. 1. Pasal 13 UU PPN 1984. 2. Per DJP No. Per 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar.

 

Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Standar

Tata cara penerbitan faktur pajak standar, seperti berikut.

  1. Kode transaksi.
  2. Kode status — 0 normal, 1 — penggantian.
  3. Kode cabang.
  4. Tahun penerbitan — 07 untuk tahun 2007 atau 08 untuk 2008.
  5. Nomor urut — 8 digit.
  6. Penandatanganan.

 

Kode Transaksi Dua Digit Pertama

Kode transaksi dua digit pertama, seperti berikut.

  • 01 -penyerahan kepada selain pemungut PPN atau kepada sesama PKP.
  • 02 -penyerahan kepada pemungut bendaharawan atau kepada KPPN (Kantor Pelayanan Pembendarahan Nasional).
  • 03 -penyerahan kepada pemungut PPN lainnya atau kontraktor Kontrak Karya atau Kantor Bagi Hasil bidang Minyak Gas Bumi.
  • 04 -penyerahan yang menggunakan DPP nilai lain kepada selain pemungut PPN. Misalnya atas pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma
  • 05 -penyerahan yang PM-nya di deemedkepada selain pemungut PPN yang menggunakan pedomanpengkreditan pajak masukan.
  • 06 -penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN yang menggunakan tarifkhusus misalnya dibidang pertambangan, Bulog/Dolog.
  • 07 -penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut kepada selain pemungut PPN; (salah satu fasilitas PPN yang PM-nya dapat dikreditkan).
  • 08 -penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN kepada selain pemungut PPN. (fasilitas PPN yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan
  • 09 -penyerahan aktiva Pasal 16 D kepada selain pemungut PPN.

 

Kode Cabang [000]

Mengenai kode cabang adalah sebagai berikut.

  1. 1. Bagi PKP tertentu (PKP yang dipusatkan secara jabatan di KPP modern yang belum penerbitan FP standar): (a) ditentukan sendiri KP.000, Kcab mulai 001; (b) dapat ditambah dan atau dihentikan penggunaannya; (c) tidak boleh diubah peruntukkannya dan yang sudah dihenti-kan penggunaannya, tidak boleh digunakan lagi.
  2. Selain PKP tertentu, kode cabang di isi angka [000].
  3. Bagi PKP biasa, kode cabang diisi angka [000] berarti dia tidak punya cabang

 

Pengisian Nomor Urut [00000000]

Mengenai pengisian nomor urut adalah sebagai berikut.

  1. Penulisan sesuai banyaknya digit.
  2. Urut tanpa membedakan kode transaksi , kode status, dan mata uang yang digunakan.
  3. Dimulai dari 1 tiap awal tahun takwim (termasuk bagi PKP tertentu di KP dan Kcab-nya) kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan.
  4. Apabila sebelum awal tahun takwim berikutnya nomor urut telah habis, PKP dapat mulai dari 1 (termasuk bagi PKP tertentu di KP dan Kcab-nya) dan memberitahukan ke KPP pada awal tahun takwim berikutnya, nomor urut dimulai dari 1 kembali.

 

Ketentuan Penandatanganan

Mengenai ketentuan penandatanganan, sebagai berikut.

  1. PKP memberitahukan pejabat yang ditunjuk (dapat lebih dari 1) dan contoh tanda tangannya paling lambat sebelum menandatangani.
  2. PKP memberitahukan bila ada perubahan.
  3. PKP orang pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi yang faktur pajaknya ditandatangani oleh kuasa, wajib memberitahu-kan dan surat kuasa.
  4. Pejabat yang ditunjuk termasuk pejabat di cabang yang menandatangani fakur pajak yang diterbitkan secara online.

 

Tata Cara Pembatalan FP Standar

Tata cara pembatalan FP standar, seperti berikut.

  1. Pembatalan harus didukung oleh bukti atau dokumen.
  2. PKP penjual harus memiliki bukti dari PKP pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
  3. PKP penjual harus mengirimkan surat pemberitahuan dan dari FP standar yang dibatalkan ke KPP penjual dan KPP pembeli.
  4. Dalam hal PKP penjual belum melaporkan FP standar yang di-batalkan di dalam SPT Masa PPN maka PKP harus tetap melapor-kan dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP. PPN, atau PPN dan PPnBM.
  5. Dalam hal PKP penjual telah melaporkan FP standar tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai FP keluaran maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
  6. Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan FP standar yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai FP masukan maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan.

 

Ketentuan-Ketentuan Penting

Ketentuan-ketentuan penting adalah sebagai berikut.

  1. Penerbitan FP standar pengganti atau pembatalan FP standar hanya dapat dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibebankan sebagai biaya.
  2. Sebagai konsekwensi, PKP penjual harus melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPN di mana FP standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan.
  3. Pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang telah melakukan pengkreditan pajak masukan atas PPN pada FP standar yang diganti atau dibatalkan oleh PKP penjual harus melakukan pem-betulan SPT Masa PPN di mana FP standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang belum melakukan pemeriksaan dan belum dibebani sebagai biaya.
  4. Bentuk dan ukuran FP standar disesuaikan keperluan PKP dan dapat ditambah keterangan lain, pengadaan dilakukan oleh PKP dalam rangkap 2 atau lebih asalkan dinyatakan secara jelas peruntukkannya dalam lembar FP standar yang bersangkutan, tata cara pengisian FP standar sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat 5 UU PPN 1984.
  5. FP standar ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasa yang PKP-nya tidak atau terlambat memberitahukan sampai dengan diterimanya pemberitahuan. Untuk pertama kali, jangka waktu penyampaian pemberitahuan penggunaan kode cabang dan atau pejabat atau kuasa yang ditunjuk adalah tanggal 20 Januari 2007.
  6. PKP menerbitkan FP standar setelah lewat jangka waktu 3 bulan sejak saat FP seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan FP standar. Konsekwensi bagi PKP pembeli, pajak masukan tidak dapat dikreditkan.
  7. Tata cara penggantian FP standar yang cd cat rusak, salah dalam pengisian/penulisan, tata cara pengganti FP standar yang hilang, dan tata cara pembatalan FP standar diatur dalam Lampiran VIII huruf A, B, dan C. DJP N0. Per. 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006.

 

Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan adalah sebagai berikut.

  1. Atas penyerahan sebelum berlakunya peraturan Dirjen yang FP standarnya belum diterbitkan maka penerbitannya menggunakan kode dan nomor seri yang baru.
  2. Atas perolehan sebelum berlakunya peraturan Dirjen yang masih menggunakan kode dan nomor seri yang lama, namun FP standar-nya diterima/dilaporkan sesudah berlakunya peraturan Dirjen maka PKP pembeli tetap dapat mengkreditkan sepanjang sesuai dengan ketentuan.
  3. Penerbitan FP standar pengganti atas FP standar yang telah di-terbitkan sebelum peraturan Dirjen berlaku, wajib menggunakan kode dan nomor seri FP standar yang baru.
  4. Bagi FP yang melakukan pemusatan tempat pajak terutang (sukarela) dan keputusan pemusatannya diberikan sebelum peraturan Dirjen berlaku, namun sistem penerbitan FP standarnya belum online antara kantor pusat dan kantor cabangnya dan atau kantor pusat dan atau kantor cabangnya ada yang ditetapkan sebagai PKB (Pengusaha Kawasan Berikat) dan atau PDKB (Pengusaha Kawasan Berikat) dan/atau berada di pulau Batam dan atau mendapat fasilitas KITE (Kawasan Industri Tujuan Eksport) maka tata cara pengisian kode cabangnya sama dengan tata cara pengisian kode cabang yang dipusatkan secara jabatan di KPP modern sampai dengan berakhir-nya masa berlaku pemusatan sepanjang sesuai dengan ketentuan.

 

Ketentuan Sanksi

Sanksi Pasal 14 Ayat 4 KUP sebesar 2% x Dasar Penggunaan Pajak dikenakan kepada

  1. PKP yang menerbitkan FP standar yang rusak atau cacat;
  2. FP standar yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat 5 UU PPN 1984.

 

Termasuk di Dalamnya

  1. FP standar yang PKP-nya (PKP tertentu) terlibat atau tidak mem-beritahukan penggunaan kode cabang (termasuk bila ada penambahan atau penghentian penggunaan kode cabang) sampai dengan diterimanya pemberitahuan.
  2. FP standar yang PKP-nya (selain PKP tertentu) yang mengguna-kan kode cabang selain 000.
  3. FP standar nomor urut 1 tidak di awal tahun takwim yang PKP-nya tidak atau terlambat memberitahukan sampai dengan masa pajak Desember 2006 atau diterimanya pemberitahuan.

 

Ketentuan yang Dicabut

  1. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.549/PJ/2000 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PER-59/PJ/2005.
  2. Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.424/PJ/2002 tentang penerbit-an dan pengkreditan FP yang dibuat tidak tepat waktu.
  3. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE.01/PJ.9/1995 tentang p eng-gantian/pemberitahuan kode seri faktur pajak.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, Hal: 27-32.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →