Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Oleh   /   Rabu 6 April 2016  /   Tidak ada komentar

Dalam surat keputusan Menteri Keuangan ini, tujuan pemeriksaan pajak diubah menjadi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan.

Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah menetapkan jumlah pajak terutang.

Sejak tanggal 1 Januari 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diubah, yaitu dari sistem official assessment menjadi self assessment. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994, karena tujuan pemeriksaan yang semula sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 adalah untuk menetapkan jumlah pajak terutang, telah berubah pula.

Selanjutnya tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan cukup diatur dengan surat keputusan Menteri Keuangan, yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

Dalam surat keputusan Menteri Keuangan ini, tujuan pemeriksaan pajak diubah menjadi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalarn perkembangan selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 diubah dan dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Tujuan pemeriksaan pajak tetap sama, yaitu:

  1. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan
  2. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tata cara pemeriksaan pajak selanjutnya yang lebih spesifik, diatur dalam

  1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ/2001 tanggal 26 Nopember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-741/PJ/2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, Penulis: Hanantha Bwoga, Yoseph Agus, Tony Marsyahrul, Hal: 7-8.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pengertian & Ruang Lingkup Akuntansi Publik

Selengkapnya →