Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Akuntansi  >  Artikel saat ini

Dasar Pemikiran Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

Oleh   /   Selasa 11 Februari 2014  /   Tidak ada komentar

Untuk menghindari dominasi orang atau kelompok di dalam partai politik ini maka dibatasi pula besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh individu dan perusahaan kepada partai politik.

KeuanganLSM

Dasar Pemikiran Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

Karakter utama partai politik adalah faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat. Tujuan akhir dari partai politik adalah mendapatkan mandat dari konstituennya untuk memegang kekuasaan lewat cara-cara demokratis, yaitu lewat Pemilihan Umum. Dengan demikian partai dapat menempatkan individu pemimpinnya di parlemen atau di eksekutif dan dapat melaksanakan kekuasaan yang dipegangnya sesuai dengan ideologi yang dianutnya serta program yang dibuatnya. Keberhasilan suatu partai politik diukur dengan banyaknya jumlah suara yang direbutnya lewat Pemilihan Umum.

Untuk mendapatkan suara pemilih maka partai akan menjual programnya dan kandidat-kandidatnya kepada pemilih lewat kegiatan kampanye. Pada kampanye ini maka banyak sekali janji-janji yang diberikan partai sehingga agar pemilih percaya bahwa partai dialah yang terbaik dan berhak memegang kekuasaan negara.

Apabila dia menang maka ada dua jalur kekuasaan yang dipegang partai politik, yaitu jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Dari kedua jalur inilah partai politik dapat membuat suatu keputusan dengan mengatasnamakan rakyat. Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik akan memiliki dampak yang sangat luas terhadap harkat hidup orang banyak. Dengan demikian partai politik harus sangat berhati-hati dalam setiap gerak langkahnya dan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah demi masyarakat banyak, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (vested interest group).

Dalam kenyataannya sulit sekali untuk melepaskan pengaruh kelompok kepentingan ini dari partai politik karena justru sifat dari partai politik itu yang hidup dari dukungan masyarakat. Kelangsungan hidup partai politik sangat tergantung pada sumbangan yang diterimanya, baik dari anggotanya sendiri maupun dari simpatisannya. Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui “sumbangan” yang diberikannya. Bahkan ada kecenderungan bahwa semakin populer suatu partai maka dia membutuhkan semakin banyak dana untuk dapat merealisasikan program dan targetnya. Hal ini menyebabkan adanya keterkaitan antara meningkatnya kekuasaan dan peningkatan kebutuhan akan dana yang menyebabkan etatisasi dan kapitalisasi dari partai politik. Hal ini akan menyebabkan orientasi partai politik bukan lagi masyarakat luas tetapi kepada kepentingan donatur-donaturnya.

Kandidat partai politik tentu akan mempunyai sikap membalas budi bagi orang atau kelompok yang memberikan sumbangan sangat besar bagi partai politiknya. Jika hal ini terjadi, partai politik tidak lagi mewakili kepentingan masyarakat banyak. Partai politik menjadi perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok tertentu sementara setiap gerak langkah partai politik tetap berdampak luas bagi masyarakat banyak. Ini tentu akan mengancam eksistensi sistem demokrasi yang ingin kita bangun. Dengan demikian, cara terbaik untuk memastikan bahwa sebuah partai politik tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu adalah dengan membatasi sumber dana yang boleh diterimanya, menciptakan sistem yang transparan dan bertanggunggugat, dalam hal pencatatan mengenai sumber dana tersebut. Pembatasan itu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Pada umumnya pembatasan terjadi pada jumlah dana yang boleh diterima dari individu dan perusahaan, apakah boleh mengutip iuran anggota, ataukah boleh menerima subsidi dari pemerintah, dan sebagianya.

Seluruh sumbangan harus tercatat lengkap dengan identitas penyumbang. Sumbangan-sumbangan ini termasuk yang berbentuk natura, nilai setara kasnya harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang dihasilkan, kita bisa melihat apakah ada sumbangan-sumbangan yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu dengan jumlah yang sangat besar. Juga kita bisa melihat dari penggunaan dananya, apakah cukup mewakili penerimaan dana “resmi” ataukah ada penerimaan-penerimaan khusus yang tidak tercatat.

Skandal keuangan perusahaan Enron di Amerika Serikat membuka kenyataan kepada publik bahwa sebagian besar anggota Kongres dan Senat Amerika menerima sumbangan dari perusahaan tersebut. Informasi ini dapat diketahui oleh publik karena sistim pelaporan keuangan partai politik yang transparan dan bertanggunggugat di Amerika Serikat. Hal yang berbeda terjadi di Indonesia. Kasus dana Bulog yang dipakai untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang melibatkan Akbar Tanjung sampai sekarang tidak bisa ditelusuri apakah dana tersebut masuk ke rekening Golkar atau ke rekening Yayasan Raudhatul Jannah. Dalam laporan keuangan Golkar yang kami pelajari, tidak ada sama sekali referensi kepada dana-dana publik yang diterima oleh Golkar yang pada saat itu memegang kekuasaan pemerintah. Proses pengadilan pun seolah-olah dibatasi hanya kepada tiga orang tersangka dan tidak melibatkan akuntabilitas keuangan dari Partai Golkar itu sendiri.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam partai politik adalah cara partai tersebut memenangkan Pemilu dan mendapatkan suara. Pada dasarnya pemilih akan memilih partai politik tertentu dengan melihat apakah partai tersebut dapat mewakili aspirasinya. Pemilih juga melihat apakah calon-calon legislatif dan calon-calon pemimpin partai tersebut adalah orang-orang yang dikenal mempunyai kemampuan, kredibilitas dan integritas tinggi. Di banyak tempat di negara berkembang dengan budaya yang paternalistik dan tingkat pendidikan yang rendah, maka para pemilih akan mengikuti pemimpin agama, adat atau tokoh-tokoh masyarakat di sekitar kehidupannya untuk menentukan partai pilihannya. Sehingga partai-partai politik dalam kampanye akan berlomba-lomba memperkenalkan ide-ide, gagasan-gagasan atau program-programnya kepada masyarakat luas.

Tetapi suatu partai politik yang korup juga akan memakai segala cara untuk memenangkan Pemilu. Politik uang, yaitu dengan memberikan uang kepada pemilih atau tokoh-tokoh masyarakat sering menjadi modus operan di partai-partai politik untuk memenangkan Pemilu. Praktek-praktek “serangan fajar”, yaitu mendatangi para pemilih pada saat subuh menjelang hari pemilihan, sering terjadi di negara-negara berkembang. Politik uang ini harus dilarang dan harus dicegah. Untuk itu maka pengeluaran keuangan partai politik harus dicatat sedetil mungkin dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan.

Partai politik juga sering memanfaatkan fasilitas publik untuk keuntungan partainya. Hal ini kemungkinan besar terjadi pada partai politik yang memegang kekuasaan pemerintahan. Fasilitas-fasilitas pemerintah misalnya kendaraan, biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya perjalanan, dan lain-lain, yang seharusnya untuk melakukan pelayanan publik, sering sekali dipakai juga oleh partai politik untuk urusan-urusan partai. Hal ini harus dilarang, dan untuk itu maka laporan keuangan partai politik harus memisahkan dengan jelas mana dana-dana yang didapat dari fasilitas publik dan mana yang berasal dari dirinya sendiri.

Di dalam sistem demokratis, pendanaan partai politik ini diatur dengan rinci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan partai politik oleh kelompok-kelompok kepentingan. Aturan-aturan yang ketat juga dibuat untuk mencegah praktek politik uang dalam Pemilu. Hampir semua negara mempunyai undang-undang yang mengatur sumber pendanaan, batas maksimum sumbangan, pengelolaan dan pelaporan keuangan partai politik. Batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak perlu juga diatur oleh undang-undang.

Untuk menghindari dominasi orang atau kelompok di dalam partai politik ini maka dibatasi pula besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh individu dan perusahaan kepada partai politik. Selain itu, partai politik diwajibkan membuat laporan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik setiap akhir tahun dan sebelum serta sesudah Pemilu.

Selain kegiatan partai politik sehari-hari, kegiatan kampanye juga memerlukan biaya yang besar dan dukungan masyarakat. Untuk itu maka sumber-sumber dana untuk kampanye serta batasan jumlah sumbangan biasanya diatur dalam undang-undang serta harus dilaporkan kepada publik dan diaudit oleh akuntan publik. Besarnya sumbangan untuk dana kampanye ini selalu merupakan hal-hal yang kontroversial di beberapa negara dan juga di Indonesia.

Disarikan dari buku: Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Penulis: Emmy Hafild, Hal: 5-9.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Kampanye Dengan Uang Haram (2/2)

Selengkapnya →