Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Dasar Pengenaan Pajak

Oleh   /   Kamis 12 Juni 2014  /   Tidak ada komentar

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar perhitungan PPN yang harus dibayar setelah dikali dengan tarif PPN 10% yang harus dibayar.

KeuanganLSM

Dasar Pengenaan Pajak

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar perhitungan PPN yang harus dibayar setelah dikali dengan tarif PPN 10% yang harus dibayar. Apabila DPP-nya 100% maka PPN-nya pasti 10%, namun bila DPP-nya 40% maka PPN-nya adalah 4%. Pasal 16 C UU No. 8 PPN Th. 1983 dan DPP-nya 10% maka PPN-nya adalah 1%. Misalnya, penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dijual melalui showroom dan bila DPP-nya 5% maka PPN-nya adalah 0,5% (penyerahan anjak piutang).

Penulisan dasar pengenaan pajak harus ditegaskan apakah yang diserahkan/ditulis dalam faktur pajak, BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Kalau yang diserahkan BKP maka DPP-nya adalah Harga Jual, sedangkan bila yang diserahkan adalah JKP maka DPP-nya adalah Penggantian. Hal ini ditetapkan dalam penulisan di faktur pajak yang harus dicoret dan mana yang tidak dicoret. Hal ini jarang diperhatikan dalam praktik.

 

Berdasarkan Jenis-Jenis DPP

Berdasarkan jenis-jenis DPP maka DPP dibagi menjadi Harga Jual, Penggantian, Nilai Iimpor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain.

  1. Harga Jual: Harga Jual adalah nilai berupa mata uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penj ual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU No.8 PPN Th.1983 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
  2. Penggantian: Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena pe-nyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU No. 8 PPN Th. 1983 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
  3. Nilai Impor: Nilai Impor adalah nilai berupa uang, yang menjadi dasar peng-hitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU No. 8 PPN Th. 1983.
  4. Nilai Ekspor: Nilai Ekspor sebagai dasar pengenaan pajak dirumuskan sebagai nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. DPP atas ekspor BKP adalah Nilai Ekspor yang tercantum dalam PEB yang telah difiat muat oleh DJBC.
  5. Nilai Lain: Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan KMK No. 251/KMK 04/02 tanggal 31 Mei 2002 terdiri dari:
  • pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri, yaitu penyerahan BKP dalam bentuk sumbangan/hadiah dalam nama dan bentuk apa pun kepada pihak lain yang tidak memiliki nama/NPWP/ alamat jelas dan bentuk pemakaian sendiri BKP milik sendiri/ orang lain untuk kepentingan sendiri sama dengan harga jual/penggantian dikurangi unsur laba yang diharapkan;
  • media rekaman suara dan gambar dengan harga jual rata-rata;
  • film cerita dengan harga jual rata-rata per judul film;
  • anjak piutang sama dengan 5% x provisi service charge dan diskon;
  • persedian BKP pada saat pembubaran perusahaan dengan harga pasar wajar;
  • aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjual belikan pada saat pembubaran perusahaan, dengan harga pasar wajar;
  • biro perjalanan dan pengiriman paket: 10% x invoice;
  • biro pariwisata dengan 10% x jumlah tagihan;
  • kendaraan bermotor bekas dengan 10% x harga jual;
  • penyerahan BKP/JKP melalui pedagang perantara/juru lelang dengan harga lelang;
  • penyerahan BKP/JKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang: harga jual/penggantian dikurangi unsur laba yang diharapkan.

Catatan: Pemakaian sendiri yang bersifat produktif berdasarkan surat edaran Dir. Jen. Pajak NO. SE.87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002, tidak terutang PPN karena dianggap tidak pernah terjadi penyerahan, sedangkan pemakaian sendiri yang bersifat komsumtif, terutang PPN tapi PM nya tidak dapat dikreditkan.

 

Padagang Eceran Berdasarkan KMK No. 252/KMK. 04/2002

Tanggal 31 Mei 2002 Menteri Keuangan juga menetapkan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang menggunakan norma penghitungan penghasilan bersih.

Di dalam keputusan ini Menteri Keuangan membagi 3 kategori, yaitu pedagang eceran, PKP selain pedagang eceran dan penyerahan JKP. Bagi PKP pedagang eceran yang WP orang pribadi dan dalam penghitungan PPh-nya menggunakan norma penghitungan Ph bersih maka perlakuan PPN-nya hanya boleh mengkreditkan 80% pajak masukan dari jumlah pajak keluaran BKP, sedangkan bagi PKP selain pedagang eceran ditetapkan PM sama dengan 70% x PK dalam hal penyerahan BKP.

Dalam hal penyerahan JKP tidak ada perbedaan antara PKP pedagang dan PKP pedagang eceran, yaitu PM sama dengan 40% x PK (JKP) WP badan tidak diperkenankan mempergunakan pedoman ini. Demikian juga, PKP pedagang eceran yang menyelenggarakan pembukuan hanya diperkenankan mengikuti petunjuk penggunaan SPT masa PPN 1107 sepenuhnya sama, seperti PKP-PKP badan usaha lainnya.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, Hal: 27-32.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai

Selengkapnya →