Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Definisi Faktur Pajak (2/2)

Oleh   /   Kamis 21 Mei 2015  /   Komentar Dinonaktifkan pada Definisi Faktur Pajak (2/2)

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena impor BKP.

keuanganLSM

Definisi Faktur Pajak

Bagaimana proses pengadaan dan atau penerbitan faktur pajak?

Faktur Pajak Standar

  • Pengadaan Faktur Pajak Standar dilakukan oleh PKP dan dapat dibuat dengan menggunakan komputer sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen. Pajak No. Kep-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994.
  • Sebelum PKP mencetak Faktur Pajak Standar, diharuskan melaporkan nomor seri Faktur Pajak Standar yang akan diterbitkan kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan.
  • Apabila diinginkan, PKP dapat menyesuaikan ukuran kolom-kolom Faktur Pajak, namun tidak diperkenankan menambah atau mengurangi kolom yang sudah ada.
  • Tidak diperkenankan menghilangkan kolom PPn BM, meskipun PKP tidak terutang PPn BM.
  • Identitas PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dan nomor seri Faktur Pajak dapat dicetak.
  • Pada ruangan-ruangan yang masih kosong dalam formulir Faktur Pajak atau di halaman sebaliknya dapat diisi dengan logo, nomor ijin usaha, nomor telepon, nomor faktur penjualan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran, sepanjang penempatannya tidak mengubah bentuk dan ukuran Faktur Pajak.

Faktur Pajak Sederhana

  • Faktur Pajak Sederhana hanya dapat diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir.

Kapan saat pembuatan faktur pajak?

  • Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya: a) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP; b) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP; c) Pada saat pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; d) Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN.
  • Faktur Pajak Gabungan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
  • Faktur Pajak Sederhana: a) Harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP; b) Pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP.

Bagaimana tata cara penggantian/pembetulan faktur pajak standard?

1. Penggantian Faktur Pajak Standar yang hilang

  • PKP pembeli mengajukan permohonan tertulis kepada PKP penjual dengan tindasan kepada Kepala KPP tempat PKP pembeli dan PKP penjual dikukuhkan sebagai PKP.
  • Berdasarkan permohonan tertulis dari PKP pembeli, PKP penjual membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang disimpan untuk dilegalisir oleh KPP tempat PKP penjual dikukuhkan.
    Copy dibuat rangkap 2 (dua) yaitu: a) Lembar ke-1: Diserahkan ke PKP pembeli melalui PKP penjual, sebagai pengganti Faktur Pajak yang hilang: b) Lembar ke-2: arsip.
  • Legalisir diberikan oleh KPP tempat PKP penjual dikukuhkan setelah meneliti SPT Masa PPN dari PKP penjual tersebut.
  • KPP tempat PKP pembeli dikukuhkan, wajib melakukan penelitian atas SPT Masa PPN dari PKP pembeli, apakah Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan atau belum.

2. Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak atau cacat atau salah dalam pengisian/penulisan.

    Cetak       Email

You might also like...

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Selengkapnya →