Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Dinamika Konflik Selama Pelaksanaan Pilkada

Oleh   /   Rabu 16 September 2015  /   Tidak ada komentar

Pilkada 2005 rawan akan pelanggaran dan kecurangan, namun sulit untuk melihat dan memantau keterlibatan KPUD dalam konspirasi politik Pilkada karena tuntutan hukum yang dilakukan oleh pasangan kepala dan wakil kepala daerah sangat minim

Dinamika Konflik Selama Pelaksanaan Pilkada

Dinamika Konflik Selama Pelaksanaan Pilkada

Perhelatan Pilkada selama 2005 cenderung berlangsung lancar dan kondusif, termasuk di daerah-daerah rawan konflik seperti di Poso, Maluku dan Papua. Namun, itu tidak berarti meniadakan realitas Pilkada yang penuh gejolak, saling gugat, dan konflik antarkelompok. Di satu sisi, Pilkada memberikan rona demokrasi, tetapi di lain sisi juga muncul sejumlah ironi. Polarisasi antar kelompok masyarakat dan merenggangnya interaksi sosial menjadi salah satu dampak yang tak bisa dikesampingkan.

Tidak bisa dipungkiri, Pilkada 2005 rawan akan pelanggaran dan kecurangan, namun sulit untuk melihat dan memantau keterlibatan KPUD dalam konspirasi politik Pilkada karena tuntutan hukum yang dilakukan oleh pasangan kepala dan wakil kepala daerah sangat minim. Walaupun ada beberapa kasus keberatan dengan hasil Pilkada yang disidangkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, pelanggaran dalam Pilkada di NTT diakibatkan rendahnya pemahaman pemilih tentang proses dan mekanisme Pilkada langsung. Sejumlah PNS teridentifikasi tidak netral dan sejumlah pejabat menggunakan fasilitas daerah untuk kepentingan kampanye.

Klaim politik oleh calon kepala dan wakil kepala daerah memberikan warna yang pincang dan menjadi ‘raport merah’ pelaksanaan Pilkada 2005, seperti kehilangan sejumlah suara di beberapa tempat yang dialami para kandidat yang kalah, isu money politics, mobilisasi massa pemilih dari daerah yang tidak sedang menyelenggarakan pemilihan, jumlah kartu pemilih yang tidak sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tahapan penetapan DPT yang tidak didahului dengan pengumuman DPS, pemilih yang tidak terdaftar, dugaan pemalsuan data pemilih, intimidasi untuk memilih salah satu kandidat hingga konflik internal partai perihal penentuan calon dari partai tertentu.

Selama pelaksanaan Pilkada 2005 masalah yang timbul di lapangan sangat beragam, mulai dari persiapan penyelenggaraan, masa kampanye, masa pendaftaran pemilihan dan kontestan pilkada, pencoblosan hingga saat penghitungan suara yang muncul dari titik yang rawan konflik, seperti tata cara pemilihan kepala daerah pembentukan panwas, pengadaan logistik, pelanggaran fasilitas negara, provokasi pemilih, prediksi perhitungan suara, penetapan pasangan dan pelantikan kepala dan wakil kepala daerah. Masalah tersebut timbul karena pemerintahan pusat tidak mengantisipasinya secara dini di samping mepetnya jadwal pelaksanaan Pilkada.

Disarikan dari buku: Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan, Penulis: Rusdi Marpaung & J. Heri Sugianto, Hal: 9-10.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Proses SDM Berbelit-Belit

Selengkapnya →