Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Directive Principles of State Policy

Oleh   /   Senin 17 April 2017  /   Tidak ada komentar

Pengertian lain dari haluan negara dapat kita hubungkan dengan perumusan prinsip-prinsip pengarah (directive principles) dalan konstitusi Irlandia yang kemudian diikuti oleh Konstitusi India.

Directive Principles of State Policy

Pengertian lain dari haluan negara dapat kita hubungkan dengan perumusan prinsip-prinsip pengarah (directive principles) dalan konstitusi Irlandia yang kemudian diikuti oleh Konstitusi India. Menarik untuk diketahui, Konstitusi India memuat ketentuan mengenai prinsip-prinsip pengarah haluan kebijakan pemerintahan atau “Directive Principles of State Policy” (DPSP).

Directive Principles itu merupakan panduan yang mengarahkan haluan kebijakan negara bagi pemerintah pusat dan daerah harus dijadikan pegangan sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-undangan dan program-program pemerintahan.

Dalam Konstitusi India, Directive Principles ini dimuat dalam Bagian IV dan tidak untuk ditegakkan di forum pengadilan. Haluan pemerintahan yang terkandung di dalammya hanya difungsikan sebagai prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan pokok bagi tata kelola pemerintahan, sebagai tugas negara dan pemerintahan untuk melaksanakannya, untuk membuat undang-undang dalam membangun masyarakat yang berkeadilan.

Perumusan prinsip-prinsip dasar haluan pemerintahan dalam Konstitusi India ini mengambil inspirasi dari ide Directive Principles dalam Konstitusi Irlandia yang merupakan konstitusi pertama yang memuat ketentuan konstitusional semacam ini. Directive Principles dalam Konstitusi India ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: (i) prinsip Gandhisme, (ii) ekonomi dan sosial (economic dan socialistic), (iii) politik dan administrasi (political and administrative), (iv) keadilan dan hukum (justice and legal), (v) lingkungan hidup (environmental), (vi) perlindungan monumen (protection of monuments), (vii) perdamaian dan keamanan (peace and security).

Latar belakang penyusunan Konstitusi India setelah kemerdekaan India pada tahun 1947[1] memang banyak dipengaruhi oleh konsep Directive Principles dari Konstitusi Irlandia, ide-ide kebebasan dan hak asasi manusia dari Declaration of Independence Amerika Serikat 1776, Declaration of the Rights of Men and of Citizens Perancis 1789, dan Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948.

Pada tahun 1919, UU Rowlatt (Rowlatt Act) memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintahan dan polisi Inggris, dan mengizinkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan (arrest and detention) atas individu warga, tanpa disertai jaminan, baik dalam pencarian dan penangkapan orang. UU Rowlatt itu juga menentukan pembatasan terhadap pertemuan-pertemuan umum, dan pengenaan sensor yang intensif terhadap media dan semua bentuk publikasi.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Halaman: 22-23

[1] Das, Hari Hara (2002). Political System of India. Anmol Publications. ISBN 8174886907; Ghosh, Pratap Kumar (1966). The Constitution of India: How it Has Been Framed. World Press.; Jayapalan, N. (1998). Constitutional History of India. Atlantic Publishers & Distributors .ISBN 8171567614; Khanna, Hans Raj (1981). Making of India’s Constitution. Eastern Book Co ISBN 9788170121084. Basu, Durga Das (1984). Introduction to the Constitution of India (10th ed). South Asia Books. ISBN 0836410971. Das, Hari Hara (2002). Political System of India. Anmol Publications. ISBN 8174886907. Dash, Shreeram Chandra (1968). The Constitution of india; a Comparatibve Study. Chaitanya Pub. House. Ghosh, Pratap Kumar (1966). The Constitution of India : How it Has Been Framed. World Press. Jayapalan, N. (1998). Constitutional History of India. Atlantic Publishers & Distributors. ISBN 8171567614. Khanna, Hans Raj (1981). Making of India’s Constitution. Eastern Book Co. ISBN 9788170121084.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Sesudah MK Terbentuk

Selengkapnya →