Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Dorong Pembentukan 500 Lembaga

Oleh   /   Jumat 29 Maret 2013  /   Tidak ada komentar

Badan Nasional Sertifikasi Profesi mendorong pembentukan sekitar 500 lembaga sertifikasi profesi tiga tahun terakhir ini, di antaranya menghadapi ASEAN Konektivitas dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Lembaga itu diharapkan menetapkan standar kerja keprofesian dan uji kompetensi

Lembaga itu diharapkan menetapkan standar kerja keprofesian dan uji kompetensi

Sumber: KOMPAS, Senin 25 Februari 2013.

Jakarta, Kompas – Badan Nasional Sertifikasi Profesi mendorong pembentukan sekitar 500 lembaga sertifikasi profesi tiga tahun terakhir ini, di antaranya menghadapi ASEAN Konektivitas dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

”Lembaga itu diharapkan menetapkan standar kerja keprofesian dan uji kompetensi,” kata Ketua Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Geomatika Henny Liliwati, di Jakarta, Jumat (22/2). Jenis profesi di Indonesia masih berjumlah 80.

Konektivitas ASEAN mencakup proyek berlingkup luas hingga Desember 2015. Proyek pembangunan fisik antara lain pembangunan jaringan jalan raya di Laos dan Myanmar, jalur kereta api Malaysia dan Singapura, jaringan telekomunikasi kanal lebar, serta pengembangan jaringan perkapalan.

Adapun MP3EI akan mendatangkan para insinyur dari luar negeri. Mereka dipandang perlu diuji kompetensinya atau pemberlakuan sertifikasi profesi.

Di lingkup LSP Geomatika, lanjut Henny, selain survei, sistem informasi geografi, dan pengindraan jauh, akan ada penambahan tiga subbidang keprofesian, yaitu fotogrametri, hidrografi, dan kartografi.

Tiap subbidang profesi itu terbagi menjadi beberapa kluster, mulai peringkat operator muda hingga tingkat ahli. LSP Geomatika merupakan lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk bidang geomatika.

Peningkatan jumlah LSP yang akan mengeluarkan standar keprofesian masing-masing dinilai perlu untuk melindungi masyarakat dan industri yang memanfaatkan jasa profesi.

Menurut Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby G Umar, perlindungan masyarakat memerlukan payung hukum UU Keinsinyuran. Undang-undang ini juga untuk mengembangkan profesi insinyur agar setara insinyur di negara lain. ”UU ini mengantisipasi liberalisasi profesi insinyur pada tahun 2015,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum PII Said Didu mengungkapkan, masuknya insinyur asing ke Indonesia tak terhindarkan, jumlah sarjana teknik di Indonesia terbatas. Tahun 2008, jumlah pertambahan insinyur per sejuta penduduk di Indonesia termasuk terendah di dunia, yaitu 164. Di Thailand 202 dan Malaysia 367. (YUN)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →